Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis, 19 Maret 2020 :

Obligasi

Pemangkasan kembali suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dinilai tidak akan memberikan dampak instan ke pasar obligasi. BI disebut-sebut akan kembali menurunkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada hari ini, Kamis (19/3/2020) seiring pemangkasan suku bunga acuan The Fed. Sebulan lalu, BI telah memangkas suku bunga 25 bps ke level 4,75 persen.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan penurunan suku bunga acuan memang merupakan langkah yang dapat ditempuh bank sentral dalam memberikan stimulus moneter. Namun, dia menilai keputusan itu tak akan serta merta menurunkan imbal hasil obligasi Indonesia dan membuat harganya naik. Pasalnya, dia menilai saat ini pasar masih cukup panik dan akan lebih memilih uang tunai.

Ramdhan mengatakan jika memang BI akan kembali memangkas suku bunga acuan, dia harap BI tidak terlalu agresif dan melakukannya secara bertahap agar tidak terjadi shock di pasar. "Selain stimulus moneter pemerintah juga perlu memberikan stimulus dari sisi medis untuk menghindari penyebaran Covid-19 yang lebih luas lagi. Ini dinilai akan lebih efektif untuk menenangkan pasar," ujarnya dilansir Bisnis.com.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Sekuritas Maximilianus Nico Demus juga mengatakan saat ini ruang untuk Bank Sentral menurunkan suku bunga memang cukup lapang karena The Fed memangkas suku bunga besar-besaran.

Namun, kata Nico, banyak pihak yang memprediksi bahwa situasi Indonesia saat ini belum yang terburuk sehingga sebaiknya Bank Sentral menyisakan ruang untuk berjaga-jaga jika wabah corona atau covid-19 ini terus meningkat. Dia juga menyebut saat ini ketidakpastian di pasar terbilang tinggi sehingga tak ada jaminan yield akan ikut turun ketika suku bunga acuan diturunkan.

Baik Ramdhan maupun Nico sama-sama menilai minat pasar terhadap obligasi Indonesia belum surut. Hal ini tercermin dari angka penawaran lelang yang masih cukup tinggi. Tercatat, pada lelang yang dilakukan pada Selasa (17/3/2020) lalu, hasil lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) menghasilkan total penawaran Rp51,3 triliun.

Di sisi lain, keduanya memproyeksi aktivitas penerbitan surat utang akan melambat pada semester ini, antara lain karena ketidakpastian pasar dan tingginya cost of fund yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selain kebutuhan akan arus kas, Nico menambahkan perusahaan dari sektor industri yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas ekspor dan impor juga kemungkinan akan tetap menerbitkan obligasi.

Berdasarkan Bursa Efek Indonesia per Rabu (18/3/2020), dalam pipeline BEI terdapat 21 unit obligasi dan sukuk yang akan diterbitkan dengan nilai Rp23,38 triliun. Adapun unit obligasi tersebut akan dikeluarkan oleh 20 issuer. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data pipeline BEI per Rabu (4/3/2020) yakni hanya terdapat 10 unit obligasi dan sukuk senilai Rp13,6 triliun yang akan dikeluarkan oleh 9 issuer.

APBN

Penyebaran wabah virus corona Covid-19 yang makin meluas, membuat semua asumsi makro di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 meleset. Pemerintah ingin segera menemui DPR untuk membahas perubahan-perubahan terkini yang terjadi di anggaran negara 2020.

Luthfi Ridho, Ekonom Maybank Kim Eng Sekuritas sepakat jika pemerintah segera mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2020. Misalnya harga minyak ia prediksi di kisaran US$40 per barel. "Sebab, perundingan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan Rusia tak ada titik temu," ujarnya dilansir Kontan.

Sedangkan Peneliti Ekonomi Senior Institute Kajian Strategis Universitas Kebangsaan RI, Eric Sugandi menilai usulan perubahan APBN diperlukan karena saat ini, asumsi makro sudah jauh bergeser dari target. Beberapa asumsi makro ekonomi yang meleset adalah, pertama, pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 hanya di kisaran 4,5 persen - 4,9 persen. Proyeksi yang sudah di bawah asumsi APBN yakni 5,3 persen tahun ini di prediksi bakal lebih rendah lagi. Sebab, merebaknya virus korona di dalam negeri dan adanya pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan aktivitas perekonomian berkurang.

Kemudian realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus merosot. Secara year to date (YtD) masih di level Rp 13.910 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun posisi nilai tukar rupiah kemarin hampir menyentuh Rp15.100 per dolar AS, jauh dari asumsi di APBN 2020 yakni Rp14.400 per dolar AS.

Realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$60,99 per barel secara YtD dan perkembangan terakhir sudah US$56,61 per barel. Adapun asumsi APBN US$63 per barel. Belum lagi, kondisi penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak yang juga tertekan akibat wabah Covid-19.

Di sisi lain, pemerintah harus mengeluarkan dana untuk stimulus perekonomian baik untuk tanggap darurat menghadapi korona maupun insentif pajak bagi sebagian pelaku usaha meskipun saat ini semua perusahaan kesulitan. Karena itu, Menkeu memperkirakan, defisit anggaran tahun ini akan melebar ke level 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dari target 1,76 persen terhadap PDB.

BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya meminta BPJS Kesehatan untuk turut serta menanggung penanganan pasien virus corona (Covid-19). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun peraturan presiden untuk memberi kepastian kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya mengenai penjaminan oleh BPJS Kesehatan dalam penanganan pasien virus corona.

Peraturan presiden tersebut sekaligus untuk menindaklanjuti putusan pembatalan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu. "Seperti diketahui MA membatalkan perpres yang menyebabkan kondisi BPJS Kesehatan menjadi tidak pasti dari sisi keuangan. Rumah sakit yang merupakan institusi paling penting saat ini, menjadi yang paling mendapatkan tekanan, mendapatkan beban paling besar," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/3/2020) dilansir Kompas.com.

"Kami akan menyusun perpres dalam rangka memberikan kepastian kepada rumah sakit dan BPJS Kesehatan untuk mendukung langkah penanganan Covid-19." Sri Mulyani pun memaparkan, pemerintah sebenarnya telah memeiliki alokasi anggaran di Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemik virus corona.

Meski begitu, BPJS Kesehatan juga diminta untuk turut memberikan jaminan dengan alasan agar akuntabilitas anggaran bisa dipertanggung jawabkan. "Termasuk dalam penyelesaian pasien terdampak Covid-19 di rumah sakit, Kementerian kesehatan sudah ada pos anggarannya, namun bergantung berapa jumlah kasusnya dan bagaimana penanganannya, serta BPJS untuk ikut cover, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain meminta BPJS Kesehatan ikut serta dalam menjamin pasien virus corona, Sri Mulyani pun bakal melakukan realokasi anggaran dari Kementerian/Lembaga, termasuk APBD. Realokasi anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan di lapangan seperti alat pelindung diri, masker, hingga hand sanitizer.

"Banyak inisiatif dari masyarakat untuk memberikan donasi, itu kami apresiasi, dari segi social capital luar biasa banyaknya, dan kami dari Kementerian Keuangan sangat menghargai dan berterimakasih atas inisiatif tersebut," ujar dia.

"Namun APBN, APBD, dan BUMN tetap akan mengambil porsi pendanaan agar penanganan covid-19 betul-betul bisa dilaksanakan dan tidak menggunakan alasan tidak ada anggaran maka tidak bisa dilaksanakan," jelas Sri Mulyani.

Pertumbuhan Ekonomi

Melambatnya perekonomian global dipastikan bakal menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini bakal berkisar hanya 4,5 persen hingga 4,9 persen.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi juga disebabkan oleh social distancing dan work from home (WFH) yang disarankan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menahan laju penularan Covid-19. Dua himbauan tersebut bagaimanapun mengurangi perpindahan manusia sehingga konsumsi secara otomatis turun. Harapannya, social distancing dan WFH bisa menekan penularan Covid-19 dan aktivitas manusia pun kembali normal pada kuartal II 2020.

"Sebagai skenario terbaik, faktor-faktor musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri yang jatuh pada kuartal II 2020 bisa mengembalikan geliat perekonomian," ujarnya dilansir Bisnis.com.

Meski begitu, Kementerian Keuangan masih belum mampu memproyeksikan seperti apa laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020. Hal ini masih sangat bergantung pada laju penularan Covid-19 dan bagaimana penularan berhasil diredam.

Butik Emas

Lantaran merebaknya wabah virus corona (Covid-19), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dengan terpaksa menonaktifkan Butik Emas Logam Mulia (BELM) Antam yang berada di DKI Jakarta. Khusus DKI Jakarta, ANTM hanya akan menyisakan satu Butik Emas Logam Mulia-nya di Butik Pulogadung untuk melayani konsumen.

Hal tersebut diungkapkan Aprilandi Hidayat Setia, Direktur PT Aneka Tambang Tbk kepada KONTAN, Rabu (18/3). Merujuk data Antam, Butik Emas Logam Mulia Antam yang dinonaktifkan terdiri dari:

1. Butik Jakarta 01, yang beralamat di Gedung Aneka Tambang, Lantai 1 Jl. Letjen. T.B. Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530.
2. Butik Jakarta 02, yang beralamat di Menara Ravindo, Lantai Dasar Jalan Kebon Sirih Raya, No. 75 Menteng, Jakarta Pusat 10340.
3. Butik Jakarta 03, yang berlokasi di Mall Ambassador Lt. Dasar No. 57, Jl. Prof. DR. Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan 12940.

Menurut Aprilandi, penutupan Butik Emas Logam Mulia di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta itu bertujuan untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19 (virus corona). Aprilandi menegaskan Butik Emas Logam Mulia Antam di Pulogadung dan Butik lainnya di luar Jakarta, akan tetap beroperasi.

Pengoperasian Butik Emas tersebut tentu dengan prosedur keamanan yang memadai. Hal tersebut tentunya akan memberikan kenyamanan bagi karyawan saat bekerja maupun konsumen yang ingin bertransaksi, dari wabah Corona.

Selain bertransaksi jual beli emas di Butik, Aprilandi menyarankan masyarakat sejatinya juga dapat melakukan transaksi jual beli emas Antam secara daring.

Anggaran Belanja

Pemerintah bakal memprioritaskan belanja di bidang kesehatan dalam rangka memaksimalkan penanganan wabah virus Corona atau Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya sudah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk merelokasi belanja nonprioritas.

Berdasarkan penghitungan awal Kementerian Keuangan, jumlah anggaran belanja nonprioritas yang dapat direlokasi untuk menanggulangi Covid-19 mencapai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun. Dari sisi belanja barang, belanja yang akan direalokasi adalah belanja yang tidak mendesak dan kegiatannya direkomendasikan untuk dikurangi.

Belanja barang tersebut antara lain belanja perjalanan dinas baik dalam dan luar negeri, belanja yang terkait dengan pertemuan yang melibatkan peserta dalam jumlah banyak baik di dalam maupun luar negeri.

Per akhir Februari 2020, belanja perjalanan dinas dalam negeri hanya terealisasi Rp2,5 triliun atau terkontraksi 7,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun belanja perjalanan dinas luar negeri hanya terealisasi Rp200 miliar, terkontraksi 42,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, pagu belanja perjalanan dinas pada 2020 mencapai Rp43,7 triliun. "Ini semua bisa diprioritaskan untuk penangangan Covid-19," kata Sri Mulyani.

Dari sisi belanja modal, belanja-belanja yang bukan prioritas dan belum ada perikatan karena masih diblokir, masih dalam proses tender, hingga sisa tender pengadaan barang modal juga bakal direalokasikan.

Dalam rangka percepatan realokasi anggaran, waktu revisi belanja K/L dipercepat dari yang biasanya 5 hari menjadi 2 hari. Semuanya dapat dilaksanakan secara online.

(AM)