Bareksa.com - Berikut adalah perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 15 September 2020 :

Harga Emas

Harga emas mengalami penguatan di tengah kekhawatiran pasar menjelang Federal Open Market Committee (FOMC) dan penambahan kasus Covid-19. Dilansir Bisnis.com, pada perdagangan Senin (14/9/2020) pukul 12.18 WIB, harga emas spot naik 0,28 persen atau 5,47 poin menuju US$1.946,02 per troy ounce.

Adapun, harga emas Comex kontrak Desember 2020 meningkat 0,35 persen atau 6,9 poin ke level US$1.954,8 per troy ounce. Indeks dolar AS koreksi 0,14 persen atau 0,126 poin menjadi 93,207.

Tim analis Monex Investindo Futures dalam laporannya menuliskan harga emas merangkak naik pada Senin (14/9/2020) di tengah investor yang terlihat gugup menjelang keputusan kebijakan moneter Federal Reserve AS pekan ini. "Selain itu, ada kekhawatiran akan lonjakan kasus pandemi Covid-19 dan ketegangan terbaru antara AS dengan Tiongkok," papar Monex.

The World Health Organization (WHO) pada hari Minggu melaporkan kenaikan kasus satu hari terbesar secara global, dengan total kenaikan 307.930 kasus dalam periode 24 jam. Sementara itu Presiden European Central Bank Christine Lagrade pada hari Minggu mengatakan pemerintahan zona Eropa harus tetap belanja besar untuk membantu pemulihan ekonomi dari resesi terburuk dalam sejarah yang disebabkan pandemi.

Dari India dikabarkan para pedagang emas fisik terpaksa memberikan diskon untuk pekan keempat beruntun karena emas masih belum menarik untuk sebagian besar konsumen retail. Sementara itu, dari sentimen ketegangan terbaru AS-Tiongkok, Beijing telah umumkan pembatasan terbaru terhadap aktivitas para diplomat AS yang bekerja di Tiongkok dan Hong Kong.

Hal ini disebut pembenaran dalam merespons langkah serupa yang diterapkan kepada diplomat Tiongkok di AS pada tahun lalu. Federal Reserve dijadwalkan akan bertemu selama dua hari di pekan ini yang akan hasil keputusan moneter terbaru mereka akan diumumkan pada Kamis (17/9/2020) pukul 1:00 WIB dan dilanjutkan oleh pidato Gubernurnya Jerome Powell pukul 1:30 WIB.

SBN

Tren pelemahan harga obligasi pemerintah pada pekan lalu, kemarin mulai berbalik arah. Pada penutupan perdagangan Senin (14/9/2020), harga mayoritas obligasi pemerintah mengalami penguatan kecuali obligasi pemerintah tenor 1 tahun.

Dilansir CNBC Indonesia, sebagian besar obligasi negara atau Surat Berharga Negara (SBN) dikoleksi investor kemarin, kecuali SBN tenor 1 tahun yang dilepas investor. Hampir semua SBN mengalami pelemahan imbal hasil (yield), kecuali yield SBN 1 tahun.

Pelemahan yield terbesar tercatat di SBN dengan tenor 5 tahun yang turun 3,4 basis poin ke level 5,567 persen. Sedangkan, pelemahan yield terkecil terjadi pada SBN berjatuh tempo 20 tahun sebesar 0,2 basis poin ke 7,473 persen.

Sementara itu, yield SBN dengan tenor 10 tahun yang merupakan acuan yield obligasi negara mengalami pelemahan 2,7 basis poin ke level 6,947 persen.

Yield berlawanan arah dari harga, sehingga pelemahan yield menunjukkan harga obligasi yang naik. Demikian juga sebaliknya. Satuan penghitungan basis poin setara dengan 1/100 dari 1 persen.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta per 14 September 2020 yang berbeda dari PSBB transisi sebelumnya, bahkan PSBB total pada periode April-Juni lalu membuat laju yield mayoritas bergerak ke zona negatif.

Perbedaan ini terkait poin-poin yang sebelumnya dianggap longgar di PSBB transisi, di PSBB kemarin sedikit lebih diperketat. Sedangkan poin-poin yang diambil dari PSBB total pada periode April-Juni yang sebelumnya dianggap ketat, di PSBB kemarin sedikit diperlonggar.

Jadi bisa dibilang PSBB DKI terkini adalah gabungan dari PSBB total sebelumnya dengan PSBB transisi. Hal ini membuat nyali pelaku pasar kembali pulih untuk mengoleksi aset investasi karena kebijakan tersebut diekspektasikan tidak banyak memukul perekonomian.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan beberapa fasilitas umum masih akan tutup yaitu sekolah, tempat rekreasi dan hiburan termasuk bioskop, taman kota serta fasilitas publik lain yang kaitannya dengan kerumunan khalayak ramai.

Namun, kebijakan tersebut dianulir dan dibahas kembali dengan pemerintah pusat pada Minggu (13/9/2020) yang berujung pada PSBB non-total seperti yang diberlakukan sekarang.

Reksadana

Perusahaan jasa penyedia informasi dan riset PT Infovesta Utama menilai peningkatan jumlah Unit Penyertaan (UP) industri reksadana menandakan investor masih memiliki kepercayaan terhadap produk pasar modal, meskipun dibayangi ketidakpastian ekonomi.

Infovesta Utama mencatat jumlah Unit Penyertaan (UP) industri reksadana pada Agustus 2020 mengalami kenaikan 2,47 persen, lebih besar daripada kenaikan Juli 2,15 persen.

"Jumlah UP masih naik, ini menandakan bahwa para investor masih memiliki kepercayaan terhadap produk reksadana di Indonesia meskipun di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi yang juga mendekati jurang resesi," papar manajemen Infovesta Utama dilansir Antara, Senin.

Infovesta menjelaskan kenaikan UP itu mendukung dana kelolaan (asset under management/AUM) industri reksadana yang mengalami peningkatan dari Rp525,28 triliun pada Juli 2020 menjadi Rp542,27 triliun pada Agustus 2020, atau meningkat 3,23 persen.

Peningkatan AUM tertinggi ditempati oleh reksadana terproteksi yang mencapai Rp7,41 triliun, didukung peningkatan UP tertinggi 5,33 persen. Infovesta menyatakan investasi pada jenis reksadana berbasis pendapatan tetap, khususnya reksadana terproteksi menjadi sorotan investor karena memberikan kepastian, dari sisi karakteristiknya yang mirip dengan deposito.

"Terlebih pasar obligasi yang masih kondusif dengan dukungan investor lokal walaupun pihak asing masih belum sepenuhnya masuk ke Indonesia karena menghindari investasi di negara berkembang," kata Infovesta.

Infovesta menjelaskan spread yield antara obligasi AS tenor 10 tahun dengan obligasi Indonesia tenor 10 tahun masih menarik, di mana yield obligasi Indonesia mencapai 6 kali lebih tinggi daripada obligasi AS.

"Pasar obligasi di Indonesia sendiri masih banyak didukung oleh investor lokal, sehingga apapun kondisi yang terjadi dalam negeri, dampaknya akan lebih terbatas karena pihak asing masih belum sepenuhnya melakukan capital inflow ke Indonesia," kata Infovesta.

Infovesta menyampaikan hal ini dibuktikan dengan angka kepemilikan SBN oleh asing sepanjang bulan Agustus 2020 yang turun Rp2,81 triliun menjadi Rp941,94 triliun.

Kemudian, peningkatan AUM tertinggi kedua dicatat oleh reksadana pasar uang (RDPU) yang naik Rp3,37 triliun dengan kenaikan UP 3,16 persen. "Hal itu menandakan investor masih secara aktif mencari alternatif investasi reksadana yang menawarkan imbal hasil yang lebih menarik walaupun dengan risiko yang sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan RDPU," paparnya.

Sedangkan untuk reksadana berbasis saham, lanjut dia, investor masih harus mempertimbangkan berbagai hal yang dapat mempengaruhi performa dalam jangka waktu yang lebih panjang terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya.

Alibaba Akuisisi Grab

Alibaba Group Holding Ltd sedang dalam pembicaraan untuk menginvestasikan US$3 miliar di perusahaan ride-hailing terbesar di Asia Tenggara, Grab Holdings Inc, Bloomberg News melaporkan, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Dilansir Kontan, konglomerat China tersebut akan menjadi investor tunggal dalam putaran pendanaan, dan akan menghabiskan sebagian dana untuk mengakuisisi sebagian saham Grab yang Uber Technologies Inc pegang. Grab menolak berkomentar, sementara Alibaba dan Uber tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Uber, yang menyerahkan operasinya di Asia Tenggara kepada Grab pada Maret 2018, menggenggam 27,5 persen saham perusahaan yang berbasis di Singapura tersebut. Grab, yang diperkirakan memiliki valuasi US$14 miliar dengan SoftBank Group Corp sebagai salah satu penyokong dana, berekspansi ke layanan keuangan, pengiriman makanan, dan pembayaran seluler selama beberapa tahun terakhir.

Pada Juni lalu, Grab mengumumkan pengurangan 5 persen jumlah karyawan karena memangkas biaya di tengah pertumbuhan yang lebih lambat akibat pandemi virus corona.

Omnibus Law Sektor Keuangan

Pemerintah sedang menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam bentuk omnibus law. Dilansir Bisnis.com, penyusunan naskah akademis dan omnibus law sektor keuangan tersebut masuk dalam kegiatan strategis Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 2021. Dari bahan paparan rapat tertutup di Komisi XI DPR yang diterima Bisnis, Minggu (13/9/2020), disebutkan omnibus law dilakukan karena pengembangan dan penguatan sektor keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, perlu disiapkan UU sektor keuangan yang dapat mendukung pendalaman sektor keuangan agar dapat sejalan dengan perkembangan global dan domestik, khususnya perkembangan teknologi dan inovasi bisnis, serta struktur konglomerasi pada industri jasa keuangan yang membutuhkan penguatan pengawasan yang terintegrasi.

Menurut Kemenkeu, omnibus law dipertimbangkan sebagai solusi dan terobosan untuk menyelesaikan hambatan regulasi yang tersebar di banyak UU sektor jasa keuangan. Untuk mempersiapkan penyusunan RUU, pemerintah akan menyusun naskah akademik pada 2021, di mana pada Januari hingga Agustus 2021 akan dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi. Sementara pengkajian dan perumusan kebijakan akan dilakukan mulai dari Maret hingga Desember 2021.

Belum lama ini, rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Reformasi Sistem Keuangan oleh pemerintah dan RUU Bank Indonesia yang diinisiai oleh DPR RI banyak menyita perhatian publik, hingga mendapatkan sentimen negatif. Rencana tersebut menimbulkan kekhawatiran, terutama pada terancamnya independensi Bank Indonesia dan rencana pemindahan pengawasan perbankan dari OJK ke Bank Sentral.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat memberikan penjelasan, bahwa pemerintah memang tengah melakukan kajian terkait reformasi sistem keuangan di tengah krisis Covid-19. Kajian ini dibuat guna mengantisipasi dampak Covid-19 yang dapat berimplikasi ke stabilitas sistem keuangan. Sri Mulyani juga menyebutkan masih ada ada sejumlah hambatan dalam sistem Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat ini.

Meskipun dalam beberapa tahun ini KSSK telah melakukan beberapa kali simulasi krisis dan mendeteksi sejumlah isu, katanya, namun masih ada sejumlah kendala yang dihadapi, misalnya landasan hukum yang tidak lengkap, tidak sinkron, dan kurang andal dalam menangani masalah di bank dan nonbank yang pada akhirnya akan mengganggu sektor keuangan.

Karena itu, penguatan kerangka kerja stabilitas sistem keuangan menurutnya perlu segera dilakukan, dengan hati-hati dan teliti, agar langkah-langkah penanganan pada lembaga jasa keuangan maupun pasar finansial dapat ditangani secara lebih efektif. "Kajian tersebut disusun dengan mempertimbangkan keadaan sektor keuangan saat ini dan dilakukan penilaian forward looking, temasuk pada simulasi penanganan krisis secara berkala oleh KSSK," kata Sri Mulyani.

(*)