Bareksa.com - Berikut adalah perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat, 10 Juli 2020 :

SBN

Porsi kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang dapat diperdagangkan menyentuh level di bawah 30 persen atau pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kepemilikan asing di SBN domestik yang dapat diperdagangkan senilai Rp933,09 triliun hingga Selasa (7/7/2020). Jumlah itu terdiri atas Rp907,19 triliun di surat utang negara (SUN) dan Rp25,92 triliun di surat berharga syariah negara (SBSN).

Secara persentase, total kepemilikan asing di SUN dan SBSN sebesar 29,88 persen hingga Selasa (7/7/2020). Posisi itu menjadi yang terendah pada rentang 2016—2020. Economist PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C. Permana mengatakan penurunan porsi kepemilikan karena investor asing masih melihat risiko ekonomi di Indonesia. Kondisi itu tercermin dari jumlah pasien positif Covid-19, nilai credit default swap (CDS), dan stabilitas nilai tukar rupiah yang masih cukup berisiko.

“Tetapi perlu dilihat juga yang turun itu kan proporsi asing di tradable SBN. Tetapi di non tradable atau private placement belum tentu,” jelasnya dilansir Bisnis, Kamis (9/7/2020).

Sementara itu, pergerakan harga Surat Utang Negara (SUN) Indonesia tengah dalam tren positif. Hal itu tercermin dari pergerakan yield atau imbal hasil seri acuan di pasar sekunder. Imbal hasil SUN tenor 10 tahun Indonesia parkir di level 7,07 persen pada Kamis (9/7/2020) pukul 16:16 WIB. Posisi itu turun dari 7,097 persen pada akhir sesi Rabu (8/7/2020).

Sementara itu, yield SUN tenor 5 tahun Indonesia mengalami penurunan dari 6,401 persen menjadi 6,388 persen. Selanjutnya, yield SUN tenor 15 tahun Indonesia juga mengalami penurunan dari 7,562 persen menjadi 7,551 persen. Adapun, yield SUN tenor 20 tahun Indonesia juga turun dari 7,602 persen menjadi 7,578 persen pada Kamis (9/7/2020).

Sebagai catatan, pergerakan harga obligasi dan yield obligasi saling bertolak belakang. Kenaikan harga obligasi akan membuat posisi yield mengalami penurunan sementara penurunan akan menekan tingkat imbal hasil.

Burden Sharing BI - Pemerintah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dibeli pemerintah melalui skema burdeng sharing dengan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional akan memiliki tenor 5-10 tahun. BI telah sepakat untuk membagi beban biaya bunga dengan pemerintah atas penerbitan SBN untuk pemulihan ekonomi nasional.

Selain menanggung sebagian beban biaya bunga, BI juga memastikan SBN yang dibeli akan memiliki jangka waktu yang cukup panjang, yakni hingga 10 tahun. Perry mengatakan SBN yang dibeli pihaknya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional melalui pasar perdana kemungkinan akan memiliki masa jatuh tempo hingga 10 tahun. Ini demi meringankan beban pemerintah.

"Kami tahan untuk bisa restrain 5-10 tahun," kata Perry dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7) dilansir Katadata.

Perry menjawab pertanyaan anggota DPR terkait tenor dari SBN yang dibeli BI dari pemerintah dalam rangka burden sharing pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. Pertanyaan ini juga terkait dengan rencana pemerintah untuk mengganti acuan suku bunga dalam asumsi makro APBN dari SPN 3 bulan menjadi SBN tenor 10 tahun.

Meski begitu, menurut Perry, hal ini masih perlu dibahas dengan pemerintah. Setelah bersepakat, keduanya akan membuat surat keputusan bersama terkait tenor SBN tersebut. "Ini supaya beban pemerintah ke depan lebih enak," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah dan bank sentral telah mencapai kesepakatan berbagi beban atau burden sharing pembiayaan dana penanganan dan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 tahun ini yang mencapai Rp903,46 triliun. Dari jumlah tersebut, beban pembiyaaan Rp397,56 triliun yang diperuntukkan untuk belanja publik akan ditanggung sepenuhnya oleh BI.

Harga Emas

Ramalan harga emas kini mulai bermunculan seiring dengan tren naiknya harga komoditas investasi global ini. Harga emas dunia juga sudah melewati level psikologis US$1.800 per troy ons pada perdagangan Rabu lalu (8/7/2020), dan mencapai level tertinggi sejak 16 September 2011 alias dalam 9 tahun terakhir.

Untuk diketahui, rekor tertinggi sepanjang masa emas berada di US$ 1.920,3 per troy ons yang dicapai pada 6 September 2011. Artinya, di bulan tersebut harga emas bergerak dengan volatilitas yang sangat tinggi, bahkan jika melihat data dari Refinitiv, seperti dilansir CNBC Indonesia, hanya sehari setelah mencapai rekor tertinggi tersebut, emas ambrol hingga ke bawah level US$1.800 per troy ons.

Sejak saat itu, baru kali ini emas kembali ke atas US$1.800 per troy ons, sehingga ramalan emas akan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa berpotensi besar menjadi nyata. Laju kenaikan harga emas dunia masih belum terbendung, Kamis kemarin (9/7/2020) pukul 16:17 WIB emas diperdagangkan di level US$1.814,41 per troy ons, menguat 0,24 persen di pasar spot, melansir data Refinitiv.

Dalam catatan yang dikutip CNBC International pertengahan Juni lalu, bank investasi ternama, Goldman Sachs memprediksi harga emas akan mencapai US$1.800 per troy ons dalam 3 bulan ke depan, US$1.900 per troy ons 6 bulan ke depan, dan US$2.000 per troy ons dalam 12 bulan ke depan.

Sementara itu Ole Hansen, Kepala Ahli Strategi Komoditas di Saxo Bank, memprediksi emas akan mencetak rekor tertinggi pada tahun depan, dan jangka panjang emas akan mencapai US$ 4.000 per troy ons. Ramalan paling ekstrim datang dari Dan Olivier, pendiri Myrmikan Capita, yang memprediksi emas akan mencapai US$10.000 per troy ons.

"The Fed, seperti yang ada ketahui, melakukan aksi pembelian aset uang masif akibat situasi yang disebabkan virus corona, oleh karena itu harga ekuilibrium emas juga naik dengan sepadan, harga emas yang seimbang dengan balance sheet The Fed kini sangat tinggi," kata Olivier, sebagaimana dilansir Kitco.

"Perkiraan saya sudah berubah, saya sekarang melihat harga emas bisa ke US$10.000 per troy ons," tambahnya. Sayangnya, Olivier tidak menyebutkan dalam rentang waktu berada lama emas akan mencapai level US$ 10.000 per troy ons. Satu troy ounce, mengacu aturan di pasar, setara dengan 31,1 gram, sehingga besaran US$10.000 per troy ounce dikonversi dengan membagi angka tersebut dengan 31,1 gram, hasilnya US$322 per gram. Dengan asumsi kurs rupiah Rp14.000 per dolar AS, maka prediksi harga emas tahun ini bisa menembus Rp4,5 juta per gram.

Emas sedang menjadi primadona di tahun ini akibat pandemi penyakit virus corona (Covid-19) yang membuat perekonomian global merosot ke jurang resesi, dan bank sentral di dunia menerapkan kebijakan moneter tidak biasa (unconventional). Kebijakan tersebut yakni program pembelian aset (obligasi dan surat berharga) atau yang dikenal dengan quantitative easing (QE). Sejak awal tahun hingga Rabu kemarin, emas sudah mencatat penguatan lebih dari 19 persen. Dengan ramalan emas akan memecahkan rekor, persentase penguatan tersebut tentunya akan jauh lebih besar lagi.

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat hingga saat ini kepemilikan modal perbankan nasional 73 persen dikuasai domestik dan 27 persen kepemilikan asing. "Bank domestik pangsanya 73 persen yang paling besar bank pemerintah. Sedangkan asing yang sebagian besar banyak khawatir asing akan masuk dan terus menguasai pangsanya, ternyata hanya 27 persen," kata Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Anung Herlianto dalam diskusi virtual, Kamis, 9 Juli 2020 dilansir Tempo.co.

Anung menjelaskan, struktur perbankan nasional berdasarkan kepemilikan dibagi atas dua bagian yakni domestik dan asing. Untuk bank dengan kepemilikan asing yang jumlahnya lebih kecil dibagi menjadi dua bagian yakni bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia sebanyak delapan bank dan bank dengan mayoritas kepemilikan asing sebanyak 32 bank.

Sedangkan dari sisi domestik, kepemilikan dibagi atas tiga unsur yakni bank pemerintah sebanyak empat bank, bank pembangunan daerah 27 bank, serta bank swasta nasional yang mencapai 39 bank. Bank dengan kepemilikan domestik juga masih menguasai sebagian besar porsi kredit nasional serta porsi dana pihak ketiga (DPK) secara nasional.

Untuk pangsa pasar kredit di dalam negeri, 43 persen dikuasai bank Badan Usaha Milik Negara. Sisanya, 24 persen swasta nasional, 21 persen kepemilikan asing, 9 persen bank pembangunan daerah, dan 3 persen kantor cabang bank asing. Sedangkan pangsa pasar DPK di dalam negeri, 41 persen dikuasai bank Badan Usaha Milik Negara, 23 persen swasta nasional, 22 persen kepemilikan asing. Sisanya, 8 persen dikuasai bank pembangunan daerah, dan 6 persen kantor cabang bank asing.

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sepanjang semester I 2020 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai minus Rp257,8 triliun. Jumlah ini setara dengan 1,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit ini terkontraksi lebih dalam apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang minus Rp135,1 triliun, atau setara dengan 0,85 persen dari PDB.

"Sampai dengan semester I, defisit anggaran kita telah terealisasi Rp257,8 triliun atau negatif. Ini lebih dalam dibandingkan tahun lalu 0,85 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani di dalam agenda rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (9/7) dilansir Kontan.

Dari sisi pendapatan negara, realisasi sampai dengan semester I sebesar Rp811,2 triliun atau setara dengan 47,7 persen dari target APBN-Perpres 72/2020 senilai Rp1.699,9 triliun. Realisasi ini mencatatkan pertumbuhan negatif 9,8 persen apabila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu Rp899,6 triliun.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan realisasi ini masih sesuai dengan estimasi yang dibuat oleh Kemenkeu, yang mana memproyeksikan pendapatan negara akan mencatatkan pertumbuhan negatif sekitar 10 persen. Kemudian, dari sisi penerimaan perpajakan sepanjang semester I realisasinya mencapai Rp624,9 triliun, atau setara dengan 44,5 persen dari target APBN-Perpres 72/2020 yang sebesar Rp1.404,5 triliun.

Untuk belanja negara, Kemenkeu mencatat realisasinya mencapai Rp1.068,9 triliun, atau setara dengan 39 persen dari target APBN-Perpres 72/2020 sebesar Rp 2.739,2 triliun. Belanja negara mencatatkan pertumbuhan 3,3 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 1.034,7 triliun.

Adapun dari sisi pembiayaan, sampai dengan semester I pemerintah telah merealisasi pembiayaan sebesar Rp416,2 triliun atau 40 persen dari APBN-Perpres 72/2020 yang sebesar Rp1.039,2 triliun. "Ini mengakibatkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp158,4 triliun dan masih masuk di dalam kas yang ada di dalam Bank Indonesia (BI)," kata Menkeu yang dipanggil akrab dipanggi Ani ini.

Penempatan Dana di Bank

Upaya pemerintah untuk menjaga likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah tampaknya tidak hanya terbatas pada bank-bank milik pemerintah dan pemerintah daerah saja. Rupanya Kementerian Kementerian Keuangan juga sedang mengkaji kemungkinan untuk menempatkan dana pada bank swasta.

Hal tersebut terkonfirmasi dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin, Kamis (09/07/2020). Sri Mulyani menyampaikan penempatan dalam aturan yang dibuat Kementerian Keuangan penempatan dana tersebut memang tidak terbatas pada bank milik negara (Himbara).

"Memang di dalam PMK-nya (Peraturan Menteri Keuangan) tidak harus dari itu (bank himbara saja), (bisa) dari tingkat kesehatan dan tata kelolanya. Swasta kalau ke saya belum cek," ujar Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis (09/07/2020) dilansir CNBC Indonesia.

Seperti diketahui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK No 70 tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tahapan awal pemerintah telah menempatkan dana Rp30 triliun kepada bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Secara rinci, Bank Mandiri kedapatan Rp10 triliun, Bank Rakyat Indonesia Rp10 triliun dan kemudian Bank Negara Indonesia Rp5 triliun dan Bank Tabungan Negara Rp5 triliun. Menurut rencana penempatan dana perbankan mencapai Rp78,8 triliun. Sebanyak Rp30 triliun sudah disalurkan ke Himbara, sisannya kemungkinan akan diberikan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Selain itu, berkembang wacana Kementerian Keuangan juga akan menempatkan dana pada dua bank swasta besar, yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Saat ditanya kemungkinan penempatan dana pada kedua bank tersebut, Sri Mulyani tidak membantah tapi belum mengkonfirmasi secara jelas.

"Kalau untuk penempatan dana yang berdasarkan PMK 70 kita akan lihat dari sisi bank-banknya. BPD kan beberapa udah ada yang menyampaikan permintaan untuk penempatan. Kami akan bekerja sama dengan OJK dan kepala daerahnya agar penempatan itu benar-benar bisa mendukung pemulihan di daerah. Jadi kita lakukan untuk bulan-bulan ini review dulu. Mengenai berapa banyaknya di mana," ujar Sri Mulyani.

(*)