Berita Hari Ini : Ada Emas Palsu China, RI Jadi Negara Pendapatan Menengah Atas

Bareksa.com - Berikut sejumlah berita dan informasi terkait investasi dan ekonomi yang disarikan dari sejumlah media dan keterbukaan informasi, Kamis 2 Juli 2020 :

Bank Dunia

Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari lower middle income country (negara pendapatan menengah bawah) menjadi upper middle income country (negara pendapatan menengah atas). Dalam keterangan resminya, Kementerian Keuangan menyebutkan kenaikan status tersebut diberikan setelah berdasarkan assessment Bank Dunia terkini, di mana GNI per capita Indonesia tahun 2019 naik menjadi US$4.050 dari posisi sebelumnya US$3.840.

Untuk diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam 4 kategori, yaitu low Income US$1.035, lower middle income (US$1.036 - US$4.045), upper middle income (US$4.046 - US$12.535) dan high income (>US$12.535).

Klasifikasi kategori ini biasa digunakan secara internal oleh Bank Dunia. Namun, kategori itu juga dirujuk secara luas oleh lembaga dan organisasi internasional dalam operational guidelines.

Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing (harga pinjaman). Kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti atas ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini juga merupakan buah kerja keras masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan pada peningkatan daya saing perekonomian, terutama aspek modal manusia dan produktivitas, kapasitas dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan, dan pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata.

Peningkatan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja neraca perdagangan, mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan.

Menurut Kemenkeu, Indonesia dan Bank Dunia juga terus meningkatkan kerjasama melalui kerangka kerja Country Partnership Strategy. Untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, Bank Dunia memberikan dukungan pembiayaan kepada Indonesia US$250 juta atau sekitar Rp3,62 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) yang dikemas dalam program Indonesia Covid-19 Emergency Response.

Pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung Indonesia dalam mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kemampuan mendeteksi, serta meningkatkan tanggapan terhadap pandemi Covid-19. Program ini sekaligus akan mendukung penguatan sistem nasional untuk kesiapsiagaan kesehatan masyarakat.

Emas China

China kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini seperti diulas CNBC Indonesia, ditemukan skandal pemalsuan emas terbesar dalam sejarah, dengan lebih dari 4 persen cadangan emas resmi di Negeri Tirai Bambu kemungkinan palsu. Alamak!

Sebanyak 83 ton emas murni yang disimpan perusahaan Wuhan Kingold Jewelry Inc pada Juni disinyalir palsu. Padahal jumlah emas tersebut digunakan untuk mendukung 16 miliar yuan (Rp32,2 triliun) pinjaman atau setara dengan 22 persen produksi emas tahunan dan 4,2 persen dari cadangan emas China pada 2019.

Sebelumnya lebih dari selusin lembaga keuangan China, meminjamkan 20 miliar yuan (Rp40,2 triliun) selama 5 tahun terakhir ke Kingold, dengan emas murni sebagai jaminan dan polis asuransi untuk menutupi kerugian. Namun nyatanya, batangan emas yang digunakan sebagai agunan ternyata bukan emas asli, melainkan tembaga berlapis emas.

Emas palsu mulai terungkap saat perusahaan Dongguan Trust Co Ltd melakukan likuidasi agunan Kingold untuk menutupi utang yang gagal bayar pada Februari lalu. Menurut laporan, Kingold gagal membayar investor dalam beberapa produk kepercayaan pada akhir 2019.

Pada awal Juni, perusahaan Minsheng Trust, Dongguan Trust, dan kreditor kecil Chang'An Trust mengajukan tuntutan hukum terhadap Kingold dan menuntut PI&P P&C untuk menutupi kerugian mereka. Pihak PI&P PICC menolak untuk mengomentari masalah ini, tetapi mengatakan kasus ini dalam prosedur pengadilan, menurut laporan media Caixin.

Namun sumber dari PICC P&C mengatakan prosedur klaim harus diprakarsai oleh Kingold sebagai pihak tertanggung, bukan lembaga keuangan sebagai penerima manfaat. Sayangnya Kingold belum mengajukan klaim.

PICC Property and Casualty Company Limited (PICC P&C) adalah perusahaan asuransi non-jiwa terbesar di China daratan yang didirikan pada tahun 2003. Laporan Zero Hedge mengatakan bahwa fakta ini menjadi cerminan betapa beragamnya penipuan di China, yakni memanfaatkan kroni yang sudah ada sebelumnya dan koneksi dengan pasukan kuat China. Diketahui pendiri Kingold, Jia Zhihong pada dasarnya diizinkan untuk melakukan apapun yang diinginkannya, tanpa pertanyaan, termasuk pemalsuan.

Kingold, yang sahamnya terdaftar di bursa saham Nasdaq di New York, merupakan perusahaan pemroses emas swasta terbesar di provinsi Hubei, China tengah. Perusahaan ini dipimpin oleh Jia Zhihong, mantan militer yang mengintimidasi dan juga merupakan pengendali para pemegang saham.

OJK

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menarik dana secara besar-besaran di perbankan. Sebab, informasi yang beredar soal likuiditas perbankan yang bermasalah adalah hoaks alias tidak benar.

"Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat mewaspadai beredarnya informasi hoax di sosial media yang mengajak untuk melakukan penarikan dana di perbankan. Informasi yang beredar tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar," kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo dalam siaran pers, Rabu (1/7/2020).

Berdasarkan data OJK Mei 2020, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan masih dalam kondisi yang aman. Rasio kecukupan permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan sebesar 22,16 persen, yakni di atas ketentuan. Sementara hingga 17 Juni 2020, rasio alat likuid atau non-core deposit dan alat likuid per DPK terpantau pada level 123,2 persen dan 26,2 persen, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

OJK, kata Anto, telah melaporkan informasi hoaks tersebut kepada pihak Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk diusut dan ditindak sesuai ketentuan. Pasalnya, informasi itu telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sesuai Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), para penyebar hoaks diancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. "Masyarakat diimbau untuk senantiasa memastikan informasi tentang keuangan yang diterima adalah informasi yang benar dan valid dengan menghubungi Kontak OJK di nomor 157 atau layanan Whatsapp resmi 081157157157," pungkas Anto.

Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi inflasi 0,18 persen pada Juni 2020 karena adanya perkembangan harga berbagai komoditas yang secara umum mengalami kenaikan tipis. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, inflasi pada Juni membuat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) 1,09 persen, dan inflasi tahunan (year on year/yoy) 1,96 persen.

"Hasil pemantauan BPS di 90 kota IHK, pada Juni 2020 terjadi inflasi 0,18 persen," sebut Suhariyanto dalam konferensi video, Rabu (1/7/2020).

Suhariyanto merinci, dari 90 kota yang dilakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK), 76 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari 1,33 persen, dan inflasi terendah di Makassar 0,01 persen. Sementara deflasi tertinggi berada di Kota Ternate sebesar 0,34 persen, dan terendah di Padang Sidempuan 0,02 persen.

"Posisi inflasi ini dengan tahun sebelumnya polanya agak berbeda. Di tahun sebelumnya, Ramadhan dan Lebaran jadi puncak inflasi. Tapi tahun ini tidak terjadi karena pandemi Covid-19," ujar pria yang akrab disapa Kecuk ini.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi yang tertinggi. Pada bulan ini, terjadi inflasi 0,47 persen di kelompok tersebut dan memberi andil 0,12 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil kepada inflasi adalah daging ayam ras 0,14 persen. Kenaikan harga daging ayam ras terjadi di 80 kota IHK. Telur ayam ras juga memberikan andil kepada inflasi 0,04 persen.

"Sebaliknya, ada beberapa komoditas yang memberikan andil deflasi, yaitu bawang putih (0,04 persen), cabai merah (0,03 persen), dan beberapa bumbu-bumbuan seperti cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, masing-masing 0,01 persen," jelas Kecuk.

Selanjutnya, kelompok transportasi terjadi inflasi 0,41 persen dan memberikan andil 0,05 persen. Komponen yang dominan memberikan andil adalah kenaikan tarif angkutan udara (0,02 persen), kenaikan tarif angkutan antar kota (0,01 persen), dan tarif roda dua online (0,01 persen).

Menurut komponen, penyebab utama inflasi adalah kelompok harga bergejolak (volatile price) 0,77 persen yang memberikan sumbangan sekitar 0,13 persen.

"Sedangkan harga yang diatur pemerintah terjadi inflasi 0,22 persen dan memberikan andil 0,04 persen. Ada tarif angkutan udara 0,02 persen, tarif angkutan antar kota 0,01 persen, dan kendaraan roda dua online 0,01 persen," pungkas Kecuk.

LPS

Nasabah PT Bank Bukopin Tbk masih mengeluhkan kesulitan menarik dananya di rekening perseroan. Berdasarkan pemantauan Kontan.co.id di beberapa kantor cabang Bank Bukopin hingga Selasa (30/6) masih terdapat beberapa nasabah yang bolak-balik mencoba menarik uangnya.

Sejatinya, kondisi ini sudah terjadi selama beberapa pekan terakhir. Untuk menyelesaikan hal ini, pihak otoritas pengawas dan pengatur industri keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan manajemen Bukopin pun terus berupaya untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Melihat banyaknya nasabah yang kesulitan menarik dana simpanannya ini, Kontan.co.id mencoba menanyakan tanggapan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah hal tersebut sampai saat ini masih menjadi tanggung jawab dari pihak Bank Bukopin.

"Ini kan masalah likuiditas mereka, mereka harus siapkan likuiditas yang cukup," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin (29/6).

Lebih lanjut, Halim mengatakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pihaknya baru bisa memproses pengembalian dana simpanan setelah bank tersebut dinyatakan sebagai bank gagal oleh pihak otoritas. "LPS bertindak kalau sudah jadi bank gagal, kalau belum masih jadi tanggung jawab perusahaan," katanya.

Sebagai informasi saja, seluruh bank peserta penjaminan di Tanah Air, memang diwajibkan untuk menjaminkan dana simpanannya dan membayar premi penjaminan ke LPS. Adapun, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 miliar serta simpanan yang bunganya tidak melebihi bunga penjaminan LPS.

(AM)