Bareksa.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan strategi pengembangan pasar uang memiliki lima visi yang dijabarkan melalui tiga insiatif utama untuk mewujudkan pasar uang yang modern dan maju di era digital pada 2025. Hal itu tertuang dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025.
"Diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pelaku pasar sehingga dapat merespons positif langkah-langkah pengembangan pasar uang," kata Perry Warjiyo, Gubernur BI, dalam peluncuran BPPU 2025 pada hari ini (14/12) secara virtual.
BI menegaskan kembali salah satu arah bauran kebijakan BI pada 2021 yang disampaikan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), bahwa BI mempercepat pendalaman pasar uang sesuai BPPU 2025 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mendukung pembiayaan perekonomian nasional. BPPU 2025 disusun oleh BI dalam rangka melengkapi keseluruhan inisiatif pengembangan pasar keuangan, khususnya pada pasar uang, yang telah disepakati dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK).
pertama, membangun pasar uang modern dan maju untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan.
Kedua, mengembangkan produk, pricing, dan pelaku pasar.
Ketiga, memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi.
Keempat, mengembangkan data serta digitalisasi yang memiliki fitur granular, real-time, dan aman.
Kelima, mewujudkan regulatory framework dengan karakteristik yang agile, industry-friendly, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.
"Kelima visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tiga inisiatif utama yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam rentang waktu antara 2020 hingga 2025," kata Perry.
Inisiatif pertama, ia melanjutkan, mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan.
Inisiatif kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengembangan instrumen keuangan dan reformasi suku bunga acuan (benchmark rate).
Inisiatif ketiga, yaitu mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.
Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Informasi Departemen Komunikasi BI menambahkan bersamaan dengan acara peluncuran tersebut, juga telah dilakukan serah terima koordinator Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dari Kementerian Keuangan kepada Bank Indonesia. FK-PPPK dikoordinasikan oleh tiga lembaga secara bergantian, yaitu Kementerian Keuangan, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ia menjelaskan bergabungnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2019 semakin menunjukkan upaya Indonesia dalam mensinergikan seluruh langkah pengembangan pasar keuangan agar senantiasa berjalan selaras.
(Martina Priyanti/AM)
***
Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Pilih reksadana, klik tautan ini
- Belajar reksadana, klik untuk gabung di Komunitas Bareksa. GRATIS
DISCLAIMER
Semua data kinerja investasi yang tertera di dalam artikel ini adalah kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa mendatang. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.