Bareksa.com - Berikut kumpulan berita dan informasi terkait ekonomi dan investasi yang disarikan dari berbagai media dan keterbukaan informasi, Kamis 22 Oktober 2020.

Harga Emas

Harga emas dunia melesat pada perdagangan Rabu (21/10/2020) menyusul harapan akan cairnya stimulus fiskal di Amerika Serikat (AS) di pekan ini. Apalagi Presiden AS, Donald Trump, memberikan sinyal akan menyetujui nilai stimulus yang lebih besar.

Melansir data Refinitiv, emas melesat 0,84 persen ke US$ 1.922,46/troy ons di pasar spot. Posisi tersebut sedikit terkoreksi, pada pukul 17:44 WIB emas berada di level US$ 1.918,21/troy ons, menguat 0,62 persen.

Stimulus fiskal di AS memberikan 2 keuntungan bagi emas. Yang pertama ketika stimulus cair, jumlah mata uang yang bereda di perekonomian akan meningkat, akibatnya nilai tukar dolar AS melemah.

Dolar AS dan emas memiliki korelasi negatif, artinya ketika dolar AS turun maka emas cenderung naik. Hal itu terjadi karena emas dibanderol dengan dolar AS, ketika the greenback melemah, harga emas akan lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya, dan permintaan berpotensi meningkat.

BRI Gandeng Fintech

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Sunarso menyatakan bank dan perusahaan teknologi finansial (tekfin) di saat seperti sekarang ini memiliki peran penting meningkatkan inklusi keuangan. Bukan malah bersaing, justru dalam ekosistem keuangan, keduanya harus bekerja sama. Hal ini disampaikan Sunarso dalam diskusi bertajuk Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Menuju Inklusi Keuangan: Peluang dan Tantangan.

Kerja sama ini misalnya, BRI sebagai bank yang fokus pada pembiayaan UMKM pasti membutuhkan penilaian kelayakan kredit (credit scoring) dari para pelaku UMKM. Pasalnya, kondisi pandemi menyebabkan layanan keuangan konvensional harus beradaptasi dengan cepat menuju digitaliasi karena terbatasnya pertemuan secara fisik.

Dengan bantuan teknologi finansial, maka penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan lebih cepat. Oleh sebab itu, pemerintah juga terus mendorong kerja sama dengan tekfin agar bisa menjangkau nasabah dengan murah, mudah dan cepat yang pada ujungnya juga akan mengerek inklusi keuangan.

"Dengan kolaborasi, kecepatan dan inovasi dengan fintech maka akan menghasilkan pembiayaan yang mudah, murah dan aman. Bank dan fintech seharusnya tidak saling memakan, tapi kerja sama, coopetition," tutur Sunarso secara daring, Rabu (21/10/2020).

Sebagai informasi saja, bank yang fokus pada pembiayaan UMKM ini sampai dengan akhir September 2020 telah merestrukturisasi sebanyak 2,9 juta debitur dengan total pinjaman sebesar Rp 191,50 triliun. Dari jumlah tersebut mayoritas sebesar 87,10 persen restrukturisasi diberikan kepada debitur UMKM.

Dirut Mandiri

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengangkat Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama. Darmawan menggantikan Royke Tumilaar, yang ditunjuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Darmawan Junaidi sebelumnya merupakan Direktur Treasury Bank Mandiri sejak Agustus 2017. Kariernya di Bank Mandiri lebih banyak di Bidang Treasury, sejak merger Bank Mandiri pada tahun 1999 hingga mendapat penugasan sebagai Group Head Treasury Bank Mandiri pada 2016. Di Bidang Distribution, dia pernah bertugas sebagai Regional CEO Bali & Nusa Tenggara Bank Mandiri pada 2015.

RUPSLB juga mengangkat Wakil Dirut Bank Mandiri yakni Alexandra Askandar yang sebelumnya Direktur Corporate Banking Bank Mandiri. Pengganti Alexandra sebagai Direktur Corporate Banking adalah Susana Indah, pejabat internal dari Bank mandiri.

Berikut susunan direksi usai RUPSLB Rabu (21/10/2020)

• Direktur Utama: Darmawan Junaidi (sebelumnya Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management)
  
• Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar (sebelumnya Direktur Corporate Banking)
• Direktur Treasury, International Banking, and Special Assets Management: Panji Irawan (sebelumnya Direktur Operation)
• Direktur Keuangan/Chief Financial Officer: Sigit Prastowo (sebelumnya Direktur Keuangan BNI)
• Direktur Hubungan Kelembagaan: Rohan Hafas (sebelumnya Senior Executive Vice President (SEVP) Corporate Relations
• Direktur Corporate Banking: Susana Indah (internal Bank Mandiri)
• Direktur Operation: Tony Eko Boy Subari (Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri)
• Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin (tetap)
• Direktur Information Technology: Rico Usthavia Frans (tetap)
• Direktur Kepatuhan dan SDM: Agus Dwi Handaya (tetap)
• Direktur Commercial Banking: Riduan (tetap)
• Direktur Jaringan: Aquarius Rudianto (tetap)

Ekonomi Digital

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi digital Indonesia naik dari US$40 miliar atau sekitar Rp588 triliun (asumsi kurs Rp14.700 per dolar AS) menjadi US$133 miliar atau sekitar Rp1.955 triliun dalam lima tahun ke depan. Ini berarti, nilai ekonomi digital domestik bakal melonjak lebih dari tiga kali lipat pada 2025 mendatang.

"Dalam lima tahun ke depan nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan naik lagi dari US$40 miliar jadi US$133 miliar," ucap Sri Mulyani dikutip CNN Indonesia, Rabu (21/10).

Bendahara negara mengklaim potensi nilai ekonomi digital Indonesia lebih besar ketimbang Thailand. Jika nilai ekonomi digital benar-benar menyentuh US$133 miliar pada 2025, artinya lebih tinggi dua kali lipat dari nilai ekonomi digital di Thailand.

Menurut Sri Mulyani, nilai ekonomi digital Indonesia terus meningkat setiap tahun. Bahkan, nilai ekonomi digital yang saat ini sebesar US$40 miliar sudah naik lima kali lipat sejak 2015 lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan transaksi ekonomi digital di Indonesia memang terus meningkat. Hal ini khususnya terjadi di masa pandemi covid-19. "Seperti transaksi e-commerce, kenaikan 2019 menjadi Rp205,5 triliun akumulasi satu tahun," tutur Perry.

Tahun ini, ia memproyeksi transaksi e-commerce naik menjadi Rp429 triliun. Prediksi itu dihitung berdasarkan realisasi transaksi e-commerce per Agustus 2020 yang sebesar Rp180 triliun.

Pengaturan Fintech Lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim pengaturan industri keuangan ke depan akan mengadopsi prinsip same business, same risk, and same rule. Hal ini guna meningkatkan mitigasi risiko yang kian urgent seiring dengan adopsi digital yang tinggi dalam produk jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bisnis penyaluran pembiayaan saat ini tidak lagi membutuhkan izin bank tapi dapat membuat sebuah platform peer to peer lending.

Hal ini yang pada akhirnya memunculkan risiko gagal bayar yang tinggi, timbulnya shadow banking, mengikis kepercayaan masyarakat sekaligus hilangnya perlindungan pada data pribadi masyarakat.

"Jadi ada regulatory arbitrage yang muncul seiring dengan adopsi digital. Ke depan pengaturan akan menggunakan prinsip same business, same risk, and same rule," katanya dikutip Bisnis.com Rabu (21/10/2020).

Hanya saja, Wimboh menyebutkan otoritas tidak akan menghambat pengembangan teknologi di industri jasa keuangan. Bahkan, OJK akan terus mendorong semua pelaku jasa keuangan untuk meningkatkan modal serta adopsi digitalnya.

"Bagaimana pun perkembangan digital saat ini muncul karena kebutuhan masyarakat. Pelaku industri jasa keuangan yang harus meningkatkan kapabilitasnya," sebutnya.

* * *