Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin, 7 Februari 2020 :

Bank Indonesia

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2020 tercatat US$131,7 miliar, bertambah US$2,5 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2019 yang sebesar US$129,2 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko, menyatakan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,8 bulan impor atau 7,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujarnya dalam keterangan tertulis (7/2/2020).

Peningkatan cadangan devisa pada Januari 2020 terutama didorong oleh penerbitan global bond pemerintah, penerimaan devisa migas, dan penerimaan valas lainnya. Ke depan, "BI memandang cadangan devisa tetap memadai didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang tetap baik," ungkapnya.

Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tetap bersikap optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini, meskipun tampaknya kondisi perekonomian menjadi lebih sulit. Dalam berbagai kesempatan, bendahara negara itu kerap mengatakan tantangan dan ketidakpastian perekonomian akan lebih besar tahun ini.

“Kita optimistis tapi tetap waspada. Kita sekarang sudah melihat beberapa faktor risiko yang materialized di Januari sehingga ini meningkatkan kewaspadaan kita,” tutur Sri Mulyani dilansir Kontan (7/2/2020).

Menurut Sri Mulyani capaian pertumbuhan ekonomi dari sisi domestik pada 2019 yang baru saja dirilis tak begitu menggembirakan. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal IV 2019 bahkan di bawah 5 persen atau tepatnya 4,97 persen year-on-year (YoY). Sementara pertumbuhan investasi (PMTB) menyusut ke 4,06 persen YoY.

“Konsumsi turun di bawah 5 persen ini harus diwaspadai, serta pertumbuhan investasi hanya sekitar 4 persen jauh dari harapan di sekitar 6 persen. Padahal dua variabel ini sangat penting dalam perekonomian domestik kita,” lanjut dia.

Untuk itu, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan terus memantau daya beli dan keyakinan konsumen (consumer confidence) sepanjang kuartal I 2020 ini. Apalagi di tengah adanya berbagai faktor ketidakpastian yang makin tinggi. Dia mengatakan akan memacu belanja pemerintah yang sifatnya langsung diterima oleh masyarakat untuk memastikan pendapatan tercukupi untuk melakukan konsumsi.

“Kita juga akan coba pacu, coba meningkatkan belanja oleh kementerian. Begitu juga dengan memacu transfer ke daerah, dana desa, PKH (Program Keluarga Harapan), dan bantuan operasi sekolah, semuanya dilakukan,” kata mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia tersebut.

Minna Padi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan perintah pembubaran (likuidasi) enam reksadana PT Minna Padi Aset Manajemen pada 21 November 2019 silam. Adapun proses pembubaran dan likuidasinya paling lama 60 hari bursa sejak pengumuman tersebut.

Diansir CNBC Indonesia, PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) ternyata masih kesulitan menjalankan proses pembubaran dan likuidasi. Adapun saat ini hasil akhir proses likuidasi sudah masuk ke tahap audit yang diharapkan akan rampung pada 18 Februari 2020, yang merupakan batas akhir proses pembubaran yang ditetapkan.

Enam reksadana Minna Padi yang dibubarkan yaitu reksadana Minna Padi Pringgondani Saham, Minna Padi Pasopati Saham dan Minna Padi Amanah Saham Syariah. Selain itu ada Minna Padi Property Plus, Minna Padi Keraton II dan Minna Padi Hastinapura Saham.

"Melihat kondisi market yang kurang kondusif serta keterbatasan waktu yang dipersyaratkan, kami kesulitan untuk menjual portofolio Efek dengan hasil yang maksimal. Hal ini juga menyebabkan masih ada sebagian besar portfolio efek yang masih belum terjual," kata Direktur MPAM Budi Wihartanto.

Selanjutnya menurut Budi sesuai arahan OJK perihal pembagian hasil likuidasi reksadana yang dikelola Minna Padi Aset Manajemen, disebutkan MPAM dapat melakukan pelunasan sebagian kepada pemegang unit penyertaan dengan membagikan hasil likuidasi secara proporsional terkecuali bagi pemegang unit penyertaan terafiliasi tidak mendapatkan pelunasan hasil likuidasi dalam bentuk tunai.

Selanjutnya MPAM dapat melaksanakan sisa pelunasan secara in kind (bagi efek) didasarkan atas kesepakatan dengan pemegang unit penyertaan reksadana. Budi menambahkan dalam proses pembubaran dan likuidasi tersebut pihaknya terus melakukan koordinasi dengan regulator dan pihak terkait lainnya, serta selalu kooperatif dalam mematuhi arahan dan aturan yang berlaku.

"Penyelesaian likuidasi ini diharapkan bisa dilakukan sebaik-baiknya untuk menjaga industri reksadana yang kondusif," kata Budi.

Global Bond

Sejumlah perbankan masih optimistis penyebaran virus corona tak bakal mengganggu rencana penerbitan instrumen utang tahun ini. Banyaknya instrumen yang bakal jatuh tempo pada semester I 2020 ini jadi alasannya. Direktur Tresuri dan Internasional PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Bob Tyasika Ananta menyatakan semester I 2020 perseroan punya rencana menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS hingga US$500 juta.

“Rencananya di semester I 2020 kami terbitkan global bond US$300 juta hingga US$500 juta untuk refinancing utang yang jatuh tempo,” katanya kepada Kontan.co.id (9/2/2020).

Bob menambahkan waktu penerbitan di semester I 2020 dihitung bank berlogo angka 46 ini merupakan waktu yang tepat, terlebih bagi penerbitan global bond. Ia bilang setidaknya ada US$19 miliar global bond yang bakal jatuh tempo pada akhir kuartal II 2020.

Bank pelat merah lain, yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga punya rencana menerbitkan global bond hingga US$1,5 miliar. Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar saat paparan kinerja Januari lalu menyampaikan aksi ini direncanakan bakal digelar pada semester II 2020.

Buat bank berlogo pita emas ini, aksi penerbitan obligasi global merupakan lanjutan dari Penerbitan Umum Berkelanjutan I Bank Mandiri tahun 2019 senilai US$2 miliar. Tahun lalu aksi ini telah dimulai dengan menerbitkan US$500 juta.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga akan melanjutkan aksi Penawaran Umum Berkelanjutan III BRI 2019 yang ditargetkan dapat menghimpun dana Rp20 triliun sejak 2019 hingga 2022 mendatang. Tahun lalu, bank terbesar di tanah air ini telah menerbitkan Rp5 triliun. “(Virus corona) belum mengganggu, karena masih ada jatah penerbitan, tahun ini akan tetap dilanjutkan,” kata Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo.

Perbankan nasional sejatinya memang tak perlu khawatir rencana penerbitan obligasinya terganggu atas penyebaran virus corona. Sebab sejumlah obligasi bank yang ditawarkan Januari lalu juga tercatat laris manis. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) misalnya yang merilis Junior Gobal Bond pertengahan Januari lalu senilai US$300 juta mencatat kelebihan permintaan hingga US$3,6 miliar atau setara 12,4 kali nilai penawarannya.

Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menambah satu orang dalam daftar tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dia adalah Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah menjelaskan pada dasarnya Joko Hartono adalah anak buah dari Heru Hidayat, Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) yang juga sudah bersatus tersangka di kasus yang sama.

"JHT (Joko Hartono) ini adalah orang HH (Heru Hidayat). Dialah orang yang melakukan pemutaran-pemutaran saham itu, goreng sampe harga tinggi kemudian dibeli AJS (Asuransi Jiwasraya)," jelas Febrie dilansir CNBC Indonesia (7/2/2020).

Febri mengatakan ada 5 saham yang digunakan dalam aksi yang merugikan saham. Saham tersebut di antaranya adalah TRAM, SMRU (PT SMR Utama Tbk), IIKP (PT Inti Agri Resources Tbk), dan LCGP (PT Eureka Prima Jakarta Tbk). Joko Hartono disangkakan melanggar Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sejak pertengahan Januari lalu, Kejaksaan sudah memastikan bakal ada penetapan tersangka baru. Yakni Joko Hartono Tirto. Usai ditetapkan, ia langsung ditahan oleh penyidik Kejagung, pada Kamis malam (6/2/2020).

(*)