Bareksa.com - Berikut sejumlah berita dan informasi terkait ekonomi, pasar modal dan investasi yang disarikan dari media dan keterbukaan informasi, Jumat, 31 Januari 2020.
Status Darurat
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan situasi darurat global terkait virus corona mematikan yang menyebar dari China. Pengumuman pada Kamis ini diambil setelah China melaporkan lonjakan angka kematian terbesar dalam sehari.
Dilansir AFP dan AP, WHO merevisi penilaian risiko mereka terhadap virus corona. Virus corona kini telah membunuh 170 orang di China.
"Kekhawatiran terbesar kami adalah potensi penyebaran virus ke negara-negara dengan sistem kesehatan yang lebih lemah," kata petinggi WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah pengarahan di Jenewa seperti dikutip dari AFP, Jumat (31/1/2020).
WHO mengajak semua pihak bertindak untuk membatasi penyebaran dan menghentikan penyebaran bersama-sama. Meski demikian Tedros menyebut tak perlu ada pembatasan perjalanan dan perdagangan dengan China dalam upaya membendung penyebaran virus yang diketahui sudah menyebar di 15 negara di seluruh dunia.
Divestasi Northstar
Rencana Northstar Group keluar dari PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) kembali mencuat. Co-Founder, Managing Partner & Member of The Investment Committee Patrick Walujo kembali mengungkapkan hal tersebut saat ditanya awak media.
"Kapan exit? Itu kan public company, perusahaan Tbk (terbuka). Nanti saya ditangkap OJK loh. Pada intinya dari semua perusahaan (tempat investasi) kita harus exit. Tapi kalau detilnya saya tidak bisa share," kata Patrick seperti dikutip CNBC Indonesia, Kamis (30/1/2020).
Awal tahun lalu, sempat beredar kabar Northstar akan menjual kepemilikan saham Delta Dunia Makmur kepada China Investment Corporation (CIC). Northstar menguasai 37,9 persen saham DOID melalui Northstar Tambang Persada Ltd (NTP)
CIC sebenarnya telah bergabung dalam konsorsium investor untuk memiliki saham Northstar Tambang Persada Ltd (NTP) pada akhir 2010, yang kemudian menjadi pemilik 40 persen saham di Delta Dunia Makmur.
Target Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis penerimaan pajak bisa sesuai target atau tumbuh 23,3 persen dari realisasi sepanjang tahun lalu. Pencapaian tahun lalu yang masih belum sesuai target (shortfall) hingga 245 triliun, nyatanya tidak akan membuat pemerintah merevisi proyeksi pajak.
Direktur Pelayanan, Penyuluhan, Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, tema besar otoritas pajak dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah perluasan basis pajak. Dalam upaya intensifikasi, basis pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar, sementara dalam ekstensifikasi, merangkul mereka yang belum memiliki Nomor POkok Wajib Pajak (NPWP).
Kedua cara lama ini merupakan perluasan basis pajak yang dilakukan melalui peningkatan kepatuhan sukarela dengan cara edukasi dan perbaikan kualitas pelayanan. "Juga kita lakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan," kata Yoga seperti dikutip Kontan.co.id, Kamis (30/1/2020).
Transaksi Bursa
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat rata-rata transaksi harian sejak awal tahun hingga Jumat (24/1/2020) turun 22,5 persen dibandingkan angka tahun lalu. Secara regional negara ASEAN 6, memang terdapat trend penurunan kecuali di Thailand.
Menurut data bursa, Rata-rata transaksiharian di Thailand tumbuh 18 persen ytd, bila dibandingkan full year 2019. Sementara itu, angka di Filipina tumbuh 0,6 persen, Singapuran turun 7 persen, Malaysian dan Indonesia turun 22,5 persen sedangkan Vietnam turun 53 persen.
Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan secara global, tekanan tersebut disebabkan oleh virus coronan. Wabah ini menyebabkan investor berpikir akan terjadi perlambatan ekonomi sehingga membuat transaksi mengalami penurunan.
Sedangkan dari dalam negeri, ada kasus reksadana dan pemblokiran 800 rekening saham. Itu juga mempengaruhi transaksi bursa," jelas Hans dikutip Kontan.co.id Kamis (30/1/2020).
Namun, sentimen inidiprediksi hanya sementara karena kondisi bisa membaik apabila wabah virus corona mulai dapat diatasi. Selain itu, di dalam negeri, otoritas sedang berupaya menegakkan aturan sehingga pasar semakin kondusif.
Direksi Asabri
Sehari setelah PT Asabri melakukan rapat dengar pendapatan dengan Komisi XI DPR RI, Kementerian BUMN merombak jajaran direksi PT Asabri (Persero). Dua direksi diganti, sementara direktur utama Asabri tetap dijabat oleh Sonny Widjaja.
Selain merombak jajaran direksi, Kementerian BUMN juga melakukan perubahan nomenklatur dan pengangkatan direksi baru Asabri di Gedung Kementerian BUMN pada hari Kamis (30/1).
Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 tersebut, Menteri BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Herman Hidayat dan Rony Hanityo Apriyanto dari jabatan direktur.
"Melalui SK tersebut, Menteri BUMN juga mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi perusahaan perseroan (Persero) PT ASABRI yang semula hanya tertulis Direktur menjadi Direktur SDM dan Hukum, Direktur Keuangan, dan Direktur Investasi," sebut surat yang ditandatangani Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Ferry Andrianto, Kamis (30/1/2019) dikutip CNBC Indonesia.
Untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, Menteri BUMN mengangkat Eko Setiawan sebagai direktur SDM dan hukum, Helmi Imam Satriyono sebagai direktur keuangan, dan Jeffry Haryadi P. Manullang sebagai direktur investasi.