Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin, 6 Januari 2020 :

BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan ke depannya para dana pensiun (dapen) BUMN akan digabungkan ke dalam satu holding. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan dan tidak kecolongan seperti Jiwasraya.

"Ke depan dana-dana pensiun yang ada di BUMN akan dijadikan satu atap. Tidak ada sendiri-sendiri lagi, jangan sampai kasus Jiwasraya terjadi di dana pensiun Pertamina," ujarnya saat ditemui di Posko Pengungsi Teluk Naga Tangerang, Ahad (5/1).

Menurut dia, yang terpenting dalam menjaga dapen BUMN adalah memastikan para pegawai bisa mendapatkan uang pensiunannya dengan baik saat masa tuanya. "Kita tidak mau. Bayangkan pegawai di BRI, Pertamina yang sudah bekerja puluhan tahun, ketika pensiun dana pensiun tidak ada," tambahnya.

Untuk memastikan hal itu, tentu diperlukan adanya pengawasan yang baik. Untuk itu dilakukan konsolidasi agar pengawasan bisa dilakukan dengan baik.

"Apa juga tadi TNI-Polri. Kalau sampai Asabri, dijarah atau dirampok ya kan TNI-Polri kasian yang sudah kerja puluhan tahun tidak ada kepastian. Makanya kita konsolidasikan dicari figur yang bagus," lanjutnya.

Kementerian Keuangan

Pemerintah telah menyusun jadwal penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di dalam negeri untuk 2020. Menurut Kalender Penerbitan SBN 2020 yang dirilis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pemerintah akan menerbitkan SBN sebanyak 13 kali dalam periode Januari-Maret atau kuartal I 2020.

SBN dimaksud terdiri dari penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) konvensional dan syariah (SPNS), Surat Utang Negara (SUN), dan Project-based Sukuk (PBS). Adapun target dari penerbitan SBN sepanjang kuartal pertama 2020 tersebut sebesar Rp165,5 triliun.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, target penerbitan SBN tahun ini lebih rendah. Kuartal I 2019, pemerintah menargetkan perolehan dana Rp223,98 triliun dari target penerbitan SBN bruto sepanjang 2019 sebesar Rp825,7 triliun dan target penerbitan SBN neto sebesar Rp388,96 triliun.

Pemerintah menetapkan target penerbitan SBN bruto yang lebih rendah pada tahun ini, yaitu hanya sebesar Rp735,52 triliun. Sementara target penerbitan SBN neto sebanyak Rp389,3 triliun. Dirjen DJPPR Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan pemerintah tetap menerapkan strategi frontloading untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan utang dalam APBN 2020.

Asuransi

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meminta perusahaan asuransi umum untuk segera melakukan penanganan klaim risiko banjir, terutama bagi penerbit polis asuransi yang menjamin risiko banjir baik lini properti maupun kendaraan bermotor.

"Sampai saat ini nilai kerugian masih menunggu laporan klaim dari semua perusahaan asuransi, angkanya masih belum final dan akan terus berkembang dikarenakan proses identifikasi dan verifikasi masih dalam proses," kata Direktur Eksekutif AAUI, Dody A. S. Dalimunthe dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1).

Dia melanjutkan, bagi asuransi umum anggota AAUI untuk menginventarisir dampak banjir di lini bisnis asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor. Dengan kondisi lapangan yang masih kurang kondusif, memang dibutuhkan waktu untuk memproses dan menghitung potensi klaim.

"Untuk memudahkan koordinasi penanganan klaim, perusahaan asuransi juga diharapkan melakukan proses penanganan klaim secara profesional dan jika perlu menyediakan call center dan posko penanganan klaim dan melakukan jemput bola agar meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah banjir," jelas Dody.

Ia mengimbau kepada pemegang polis asuransi properti maupun kendaraan yang menjadi korban banjir, untuk dapat memastikan kembali bahwa polis memiliki perluasan risiko banjir. Perluasan risiko banjir dilakukan dengan melekatkan klausula 4.3 untuk asuransi properti, dan klausula KBM 12 untuk asuransi kendaraan bermotor.

Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) menyebutkan aliran modal asing (capital inflow) yang masuk ke Indonesia hingga akhir tahun 2019 mencapai Rp224,2 triliun. Aliran modal tersebut mengalir ke obligasi pemerintah atau surat berharga negara (SBN) sebesar Rp168,6 triliun dan saham senilai Rp50 triliun. Selain itu, dana asing juga mengalir ke obligasi korporasi sebanyak Rp3 triliun dan Rp2,6 triliun ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

"Ini menunjukkan pencapaian stabilitas eksternal yang terjaga, yaitu dengan inflow portofolio yang cukup besar," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, Jumat (3/1).

Dilansir investor.id, jika dirinci, aliran modal asing atau capital inflow itu sebagian besar masuk ke obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp168,6 triliun, pasar saham Rp50 triliun, obligasi korporasi Rp3 triliun, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Rp2,6 triliun.

Derasnya capital inflow pada 2019 mampu menjaga stabilitas eksternal dan cadangan devisa Indonesia per Desember 2019, yang diproyeksikan lebih tinggi dari US$127 miliar. Hingga November 2019, cadangan devisa mencapai US$126,63 miliar. Cadangan devisa yang kembali meningkat juga mengindikasikan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) per kuartal IV 2019 diprediksi akan terjadi surplus.

(*)