Berita Hari Ini : Rudiantara Dirut PLN, Jonan Komisaris Garuda?

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 26 November 2019 :

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN). "Mudah-mudahan segera dilantik," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019) dilansir Kompas.com.

Menurut Pramono, sidang tim penilai akhir (TPA) yang salah satunya menentukan pos Rudiantara sudah selesai digelar. Sidang TPA itu dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi selaku ketua, Pramono selaku sekretaris, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah menteri terkait lainnya.

Kini, Rudiantara tinggal menunggu dilantik oleh Menteri BUMN Erick Thohir. "(Sidang TPA) sudah selesai. Bolanya di Menteri BUMN," kata dia.

Rudiantara adalah Menteri Komunikasi dan Informatika pada era Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Namun, pada era Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, Jokowi memercayakan pos Menkominfo kepada politisi Nasdem Johnny G Plate.

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA)

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengurangi bahkan menutup sejumlah rute penerbangan sepi penumpang, seperti rute Jambi, Batam, Sulawesi Utara, dan wilayah timur lainnya.

Direktur Operasi Garuda, Bambang Adisurya Angkasa mengatakan, pihaknya mengalami kondisi yang berat karena mahalnya avtur dan sepinya penumpang di rute-rute tersebut. Namun, penerbangan daerah-daerah remote (terpencil) masih sangat penting.

"Terkait dengan tutupnya beberapa rute seperti Jambi, Batam, dan rute wilayah Timur, kita mengalami posisi yang berat. Di satu sisi Garuda harus bisa survive, tapi di sisi lain kebutuhan penerbangan di daerah remote ini menjadi penting," kata Pikri Ilham Kurniansyah di Jakarta, Senin (25/11/2019) dilanir Kompas.com.

Untuk bisa menerbangkan pesawat ke rute-rute itu kembali, pihaknya membutuhkan koordinasi dan kontribusi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Setempat. Pemda bisa mengkoordinasikan kebutuhan penumpang dengan kapasitas pesawat. Bila koordinasi berjalan lancar, penerbangan bisa terus dibuka seperti penerbangan langsung dari Jakarta ke Nias.

"Contohnya Jakarta-Nias, itu semua berkontribusi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan beberapa Bupati di daerah Halmahera untuk menbangun suatu sinergi. Jadi mereka anggap pesawat ini bukan pesawat Garuda, anggap pesawat daerah," ujar dia.

Badan Usaha Milik Negara

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dikabarkan akan merapat ke salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Isu yang beredar, Susi bakal masuk ke Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo). Belum jelas Susi akan masuk di jajaran komisaris atau direksi perusahaan. Benarkah Susi ke BUMN usai pensiun dari Kabinet Kerja Jokowi-JK?

Dilansir CNBC Indonesia, ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019), Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga tak membantah, namun tidak pula membenarkan kabar ini. Dia hanya melempar senyum ramah kepada awak media.

Satu hal yang pasti, menurut Arya, Kementerian BUMN memang sedang mencari mantan menteri maupun wakil menteri untuk menduduki jabatan komisaris maupun direksi di perusahaan pelat merah. "Kita cari untuk melengkapi BUMN kitalah. Yang cocok tapi ya, kalau enggak cocok jangan dipaksakan juga," tandasnya.

Dia juga bilang, Kementerian BUMN sedang mengevaluasi jajaran komisaris dan direksi perusahaan BUMN. Ketika dikonfirmasi CNBC Indonesia, Susi membantah kabar tersebut. "Tidak," ujarnya.

Sementara itu, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan juga disebut-sebut akan masuk ke dalam jajaran BUMN. Isu berembus, Jonan akan menjadi salah satu komisaris di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga hanya memberikan jawaban normatif saat ditanya terkait isu tersebut. "Lihat nanti," ujar Arya.

Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan sebagai Newsmaker of The Year pada malam anugerah “People of The Year 2019” yang diselenggarakan oleh Metro TV di Jakarta. Ia menilai, penghargaan ini menunjukkan bahwa masyarakat menaruh perhatian lebih terhadap pengelolaan keuangan negara. “Itu merupakan uang kita bersama,” kata Sri Mulyani dalam siaran pers, Jakarta, Senin (25/11) dikutip katadata.co.id.

Sri Mulyani juga menilai bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi perhatian publik. Karena itu, ia turut mengapresiasi seluruh jajaran di kementeriannya karena mengelola, mengawal dan menjaga keuangan negara.

Dia mengajak seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi mengawasi penggunaan APBN. Ia berharap masyarakat peduli dan terus ikut memikirkan, berpendapat, memberikan ide-ide, dan mengawasi pengelolaan keuangan negara. “Sebagai Menteri Keuangan, saya berharap selain melihat dari sisi belanja, jangan lupa membayar pajak,” katanya.

Menurut dewan juri, penghargaan kepada Sri Mulyani mengacu pada dominasi pemberitaan di media massa baik cetak, online, televisi, dan media baru. Selain itu, juri mempertimbangkan prestasi yang diperoleh selama setahun terakhir per September 2019. Mereka menilai, Sri Mulyani merupakan komunikator yang baik dalam menyampaikan regulasi.

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan “Gerakan Indonesia Menabung” bersamaan dengan Hari Guru Nasional tahun 2019 dan HUT PGRI ke-74. Kegiatan itu bertujuan memperkenalkan budaya menabung sejak dini serta mendorong pencapaian kepemilikan rekening tabungan oleh seluruh pelajar “One Student One Account”.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gelanggang Olahraga Amongrogo, melibatkan 5.000 peserta dari kalangan siswa, guru-kepala sekolah, OJK, Bank Indonesia, instansi pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan instansi terkait lainnya. Acara ini dihadiri pula oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur DIY, dan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan budaya menabung itu juga didukung dengan terbitnya Keppres No. 26/2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang diperingati setiap tahunnya pada 20 Agustus dan diimplementasikan melalui SimPel/SimPel iB.

Hingga akhir kuartal I 2019, program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) tercatat dilakukan oleh 350 bank peserta, yang terdiri dari 21 bank umum, 10 bank syariah, 26 bank pembangunan daerah dan 294 bank perkreditan rakyat/syariah (BPR/BPRS). Sebanyak 347.447 sekolah telah menjalin kerja sama dengan perbankan dengan total 21.584.281 rekening serta nominal tabungan Simpel/Simpel iB Rp8,76 tiliun.

“Hari Indonesia Menabung dicanangkan dalam rangka mengembangkan budaya menabung sejak dini,” kata Wimboh seperti dikutip dari keterangan tertulis, dikutip bisnis.com.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

Sebagai induk usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memiliki sejumlah harapan pada anak usahanya yang kini didorong untuk terus bertumbuh, salah satunya PT Bank BRI Syariah Tbk. Pintu pun dibuka bagi investor baru.

Dilansir bisnis.com, Direktur Keuangan BBRI, Haru Koesmahargyo mengatakan sebagai perusahaan yang baru saja melantai di bursa pada tahun lalu, perseroan melihat potensi besar yang ada di BRI Syariah. Keyakinan tersebut, diakui Haru meski di tengah isu kecilnya porsi pasar yang dimiliki bank syariah secara industri.

"Secara Nasional memang terlihat masih kecil tetapi sebenarnya jika kita runut ke belakang bank syariah terus bertumbuh," katanya dalam Public Expose BRI Syariah, Senin (25/11/2019).

Haru mengemukakan kendati tidak semua bank syariah maksimal menunjukkan pertumbuhan. Untuk itu pihaknya membuka kesempatan yang luas bagi investor yang ingin masuk ke BRI Syariah. Secara spesifik, menurut Haru, BRI memiliki target pada 2022 ingin memberikan layanan keuangan end to end baik perbankan dan non perbankan akan disediakan oleh anak usaha termasuk BRI Syariah.

PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN)

Emiten properti PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) akan menyiapkan dana Rp500 miliar untuk mengakusisi lahan seluas 6 hektare di Jakarta Timur.

Presiden Direktur Urban Jakarta Propertindo Paulus Nurwandono mengatakan dana tersebut ditujukan untuk mengakusisi lahan anyar di Jakarta Timur. Menurutnya, perseroan perlu melakukan ekspansi bisnis setelah membangun empat proyek.

“Kami akan menyiapkan dana sebesar Rp500 miliar untuk pengembangan kawasan itu tahun depan. Rencananya akan berkonsep sama dengan yang lain yaitu mixed-use dengan komersial area dan juga mal,” paparnya setelah paparan publik di Jakarta, Senin (25/11/2019) dilansir Bisnis.com.

Dana itu berasal dari kas internal dan eksternal. Namun, Paulus belum dapat membocorkan pihak yang akan memberikan suntikan dana segar. Selain itu, perusahaan ini juga akan melakukan joint venture (JV) dengan salah satu perusahaan properti untuk mengembangkan lahan tersebut. Meskipun JV, lanjutnya, emiten berkode saham URBN itu akan tetap memegang porsi mayoritas.

“Konsep pembangunan tentu saja transit oriented development (TOD) dengan area komersial dan mal. Rencananya akan ada sekitar 6 lot. Jadi mungkin kami dapat membangun 10-12 tower di lahan baru,” sambung Paulus.

(*)