Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 6 November 2019 :

Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2019 sebesar 5,02 persen (yoy). Angka ini lebih rendah atau melambat dari kuartal sebelumnya yakni 5,05 persen.

Dilansir kontan.co.id (5/11/2019), bila dilihat dari komponen pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) 7,44 persen. Kemudian diikuti dengan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) yang tumbuh 5,01 persen. Selanjutnya adalah komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 4,21 persen.

Konsumsi pemerintah juga menunjukkan pertumbuhan, yaitu 0,98 persen. Ekspor juga mengalami pertumbuhan 0,02 persen, dari sebelumnya pada kuartal II 2019 sempat negatif 1,81 persen. Adapun komponen yang menekan pertumbuhan ekonomi yaitu impor. Impor pada kuartal III 2019 negatif 8,61 persen. Pertumbuhannya tergerus lebih dalam dari kuartal II 2019 yang negatif 6,73 persen.

Sementara struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada kuartal III 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih disokong oleh PK-RT yang memberi andil lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi, yaitu 56,52 persen.

Lalu diikuti komponen PMTB dengan andil 32,32 persen, komponen ekspor barang dan jasa dengan andil 18,75 persen, serta komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) andil 8,36 persen. Kemudian andil dari komponen perubahan inventori dengan share 1,52 persen, komponen PK-LNPRT menyumbang1,25 persen. Terakhir komponen impor barang dan jasa mencatat pertumbuhan negatif, sehingga menjadi faktor pengurang dalam pertumbuhan ekonomi 18,81 persen.

Tarif Tol

Tarif Tol Jakarta-Tangerang segmen Simpang Susun (SS) Tomang-Tangerang Barat-Cikupa pada Sabtu (2/11/2019) pukul 00.00 lalu resmi disesuaikan. Penyesuaian itu berupa kenaikan antara Rp 500-2.000 untuk golongan kendaraan I dan II, serta penurunan tarif antara Rp500-5.000 untuk golongan kendaraan III, IV dan V.

Selain Tol Jakarta-Tangerang, total ada sebanyak 18 ruas tol yang akan menyesuaikan tarif hingga akhir 2019. Beberapa di antaranya masih bersifat pengajuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melaporkan, sejumlah ruas tol yang dikelola perusahaan secara tarif juga akan ikut melakukan penyesuaian pada akhir tahun nanti. Ruas pertama yang akan mengalami penyesuaian yakni Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi).

"Kita memang berharap dalam waktu dekat Jagorawi. Harusnya, kan, Agustus," ujar Corporate & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru di Jakarta, Selasa (5/11/2019) dikutip liputan6.com.

Adapun ketetapan penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Proses penyesuaian tarif tersebut dilakukan tiap dua tahun sekali sesuai isi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang telah disetujui.

Selain Jagorawi, Heru melanjutkan, Jasa Marga juga sudah mengajukan beberapa jalan tol yang tarifnya akan disesuaikan. Beberapa di antaranya adalah Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) dan Tol Surabaya-Gempol (Surgem). "Kita sudah sampaikan surat permohonannya ke PUPR. Bali harusnya tahun ini. Sama Jasamarga Balikpapan," ucap dia.

Perlindungan Data Pribadi

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11). Rapat dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Dalam paparan tentang rencana kerja tahun anggaran 2020, Johnny menjelaskan, prioritas tahun 2020 akan terus bersama dengan Komisi I DPR untuk mewujudkan program kerja dengan cepat. Dia menargetkan, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Oktober 2020.

"Ditargetkan, bulan Desember tahun ini, RUU tersebut akan dikirimkan ke DPR agar bisa dibahas bersama dari bulan Januari hingga Juli 2020. Diharapkan dapat disahkan jadi UU pada bulan Oktober," kata Johnny dikutip investor.id.

Dia memastikan akan memprioritaskan pembahasan RUU PDP pada masa awal menjabat jadi Menkominfo. Dia berharap, RUU tersebut juga bisa disahkan menjadi UU sesuai dengan rencana. "Prioritas 2020 itu, kami dengan senang hati selalu akan bersama dengan Komisi I untuk memastikan ini mewujudkan dengan cepat," jelasnya.

Harga CPO

Reli Harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terus berlanjut dan tercatat mencapai rekor harga tertinggi dalam 20 bulan terakhir. Kenaikan harga sawit belakangan berlangsung dalam rentang waktu cukup panjang, terhitung sejak pertengahan Oktober 2019.

Kabar terkait kekuarangan pasokan CPO di pasar global menjadi pemicu kenaikan harga CPO tersebut. Pada awal pekan ini, harga CPO ke level 2.529 ringgit per ton atau naik dibandingkan perdagangan pekan lalu. Kemarin, hingga siang harga CPO di Bursa Malaysia Derivatif menyentuh level 2.560 ringgit per ton atau naik 1,23 persen dibandingkan dengan harga penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Dilansir CNBC Indonesia (6/11/2019) Harga CPO melesat karena pasokan diprediksi menipis tahun depan akibat kondisi kekeringan yang melanda Asia Tenggara. Dorab Mistry, analis industri senior memprediksikan bahwa output minyak sawit Malaysia akan lebih rendah dari tahun ini karena kekeringan dan pengurangan penggunaan pupuk.

Menurut James Fry analis industri CPO, kabut akibat kebakaran yang melanda Indonesia tentu berpengaruh terhadap produksi dan kualitas minyak sawit yang dihasilkan. Sementara itu, melansir Reuters, Thomas Mielke selaku editor di World Oil memprediksikan stok minyak sawit akan turun 2-3 juta ton dalam 12 bulan ke depan dari 14,7 juta ton pada September.

Penurunan pasokan terjadi di tengah permintaan yang tinggi. Tahun depan Malaysia akan mulai mengimplementasikan program B20 sementara Indonesia akan mulai dengan program B30. "Dengan skenario seperti ini maka tren bullish berpotensi berlanjut hingga tahun depan. Ada program biodiesel yang dapat membuat sebagian pasokan dialihkan untuk pembuatan bahan bakar tersebut" ujar seorang trader di Kuala Lumpur, melansir Reuters.

Angka Pengangguran

Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2019 berjumlah 7,05 juta orang, meningkat dari Agustus 2018 yang hanya 7 juta orang. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 10,42 persen pada Agustus 2019.

"Tingkat pengangguran tertinggi adalah mereka yang berpendidikan SMK," kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (5/11/2019) dikutip kompas.com.

Selain SMK, SMA menempati peringkat kedua dengan persentase 7,92 persen, diikuti diploma I/II/III 5,99 persen, universitas 5,67 persen, SMP 4,75 persen, dan SD 2,41 persen. Kendati didominasi oleh SMK, Suhariyanto menyebut dominasi itu menurun bila ditarik dari Agustus 2015.

Pada Agustus 2018 saja, jumlah pengangguran tingkat SMK hanya 11,24 persen dan kemudian turun menjadi 10,42 persen pada Agustus 2019. Adapun penduduk usia kerja di Indonesia tercatat 197,91 juta orang. Angka itu bertambah dibanding periode yang sama tahun lalu 194,78 juta orang.

Sejalan dengan penambahan, tingkat partisipasi kerja juga meningkat dari 66,67 persen menjadi 67,49 persen pada Agustus 2019. "Angkatan kerja didominasi oleh laki-laki sebesar 83,13 persen pada Agustus 2019, perempuan hanya sekitar 51,89 persen. Kemudian, pertumbuhan angkatan kerja perempuan juga lambat dibanding laki-laki. Dalam periode Agustus 2018-Agustus 2019, peningkatan hanya 0,01 persen sementara laki-laki 0,44 persen," ucap Suhariyanto.

Pada Agustus 2019, struktur lapangan kerja juga mengalami peralihan. Selama setahun terakhir, kata Suhariyanto, jumlah tenaga kerja di pertanian mengalami penurunan 1,46 persen. "Pengurangan lapangan kerja di sektor pertanian bagus sekali, karena sektor pertanian sudah sangat terbatas sehingga perlu ada transformasi," pungkasnya.

Alipay & WeChat Pay

Sejumlah bank bermodal besar disinyalir saling berlomba meraup potensi cuan dari wisatawan mancanegara (wisman) dan perusahaan asal China. Salah satu cara yang bank-bank ini lakukan adalah membuka pintu kerja sama dengan aplikasi pembayaran asal China, Alipay (Ant Financial) dan WeChat Pay (WePay).

Analis PT Bank Woori Saudara Tbk. (BWS) Rully Nova mengatakan, potensi pendapatan komisi yang muncul dari layanan terhadap wisman China cukup besar. Salah satu cara bank memanfaatkan ceruk yang potensial ini dengan membuka ruang kerja sama dengan aplikasi pembayaran Negeri Tirai Bambu tersebut.

“Biasanya ada persyaratan dari investasi yang akan masuk itu, agar ada pemakaian fasilitas atau kemudahan dari negara terkait. Seperti misal ada rencana investasi dari China, jika ada proyek infrastruktur mau masuk pasti mereka juga butuh layanan pembayaran atau hal lain yang berasal dari China juga,” ujar Rully dilansir bisnis.com, (4/11/2019).

Sebagai informasi, Alipay dan WePay sejak awal tahun dikabarkan hendak beroperasi di Indonesia. Akan tetapi, kedua perusahaan ini harus menjalin kerja sama dengan bank di Indonesia agar bisa beroperasi penuh.

Saat ini ada setidaknya tiga bank yang hendak menjalin kerja sama dan menjadi mitra Alipay serta WePay. Ketiga bank ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

(*)