Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 8 Oktober 2019 :

Bursa Efek Indonesia

Di tengah kondisi pasar yang masih volatil, sejumlah calon emiten masih tetap antusias melantai di Bursa Efek Indonesia. Dilansir Bisnis Indonesia (8/10/2019), ada 31 calon emiten antre menawarkan saham ke publik pada kuartal IV 2019. Nilai dana yang dihimpun terpantau mini karena tidak banyak yang meraup lebih dari Rp1 triliun sepanjang tahun ini. Bahkan 1 dari 31 calon emiten bakal menggalang dana jumbo sambil menawarkan saham di bursa luar negeri atau dual listing.

Berdasarkan data BEI per 7 September 2019, sebanyak 39 calon emiten baru mencatatkan saham melalui penawaram umum perdana saham (IPO). Dengan menambahkan 31 calon emiten lagi dalam pipeline, maka total perusahaan tercatat tahun ini akan mencapai 70 emiten baru, atau mendekati target BEI yang sebanyak 75 emiten baru. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna Setya, mengatakan saat ini sudah ada 31 calon emiten yang siap melantai di bursa di sisa tahun 2019 ini.

"Ada satu yang Reg S/144A (menggalang dana dari bursa luar negeri), namanya belum bisa saya sebutkan dulu, karena dari sisi peraturan juga harus mengikuti peraturan di sana," ungkapnya. Nyoman memberi petunjuk calon emiten jumbo tersebut bergerak di sektor konsumer.

Kasus Dugaan Korupsi Mulut Tambang Riau-1

Terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1, Sofyan Basyir dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain denda kurungan, mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) periode 2006-2018 ini juga didenda Rp200 juta subsider kurungan 3 bulan karena terbukti memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR, Eni Saragih, politikus Partai Golkar, Idrus Marham dan pengusaha, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Namun Sofyan merasa tuntutan terhadap dia penuh dengan "kreativitas". "Saya sudah menangkap ada 'kreativitas' luar biasa, begitu juga pada saat menjadi tersangka prosesnya luar biasa jadi memang dalam arti kata saya merasa ada sesuatu yang tak wajar karena ini bukan proyek APBN. Ini proyek betul-betul kami terima uang dari luar dalam rangka menarik investasi masuk," ujarnya di pengadilan Tipikor Senin (6/10), dikutip Bisnis Indonesia.

Sofyan menilai perkaranya tersebut dapat menjadi contoh yang berbahaya bagi para direksi BUMN yang lain. "Ini repotnya pertemuan menjadi perbantuan, ini sangat berbahaya duat direksi BUMN lain. Kalau pertemuan bisa diputarbalikkan jadi perbantuan maka berbahaya karena perbantuan tuh sudah dijelaskan oleh jaksa. Kami tak terima uang satu sen pun, dianggap membantu, didakwa 5 tahun," katanya. Dia merasa ada tidak ada yang tidak wajar dalam proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1.

"Bisa dibayangkan begitu ada direksi melakukan pertemuan-pertemuan dengan para investor dan lain sebagainya, begitu ada kejadian di luar sana seperti penyuapan, karena kita sering bertemu dalam rangka pemasaran, dalam rangka berupaya supaya proyek-proyek ini jalan, kita bisa terkena tanpa tahu dari mana asal usulnya dan kita tidak menerima apapun itu sudah dibuktikan," kata dia.

Bursa Calon Menteri

Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin secara resmi akan dilantik pada 20 Oktober, atau kurang dari 2 pekan lagi. Namun spekulasi bursa calon menteri kini mulai memanas. Nomenklatur kementerian hingga nama-nama yang bakal menempati struktur kabinet hingga kini terus digodok. Apalagi partai oposisi disebut-sebut juga bakal mengisi susunan kabinet.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengakui ada pembicaraan dan penawaran dari orang-orang di sekitar istana untuk mengajak partainya bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Pembicaraan itu memang ada dan tidak bisa kita pungkiri bahwa ada pemikiran di sekitar istana. Kami tidak serta merta menerima tawaran itu karena sekali lagi, kami merasa 2019 Gerindra berseberangan dengan Jokowi," kata Muzani (7/10) dikutip Bisnis Indonesia.

Namun kata dia, hingga kini Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra belum mengambil keputusan, apakah Gerindra mau berkoalisi atau tetap oposisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono sebelumnya menyatakan bahwa partainya meminta tiga menteri untuk Edhy Prabowo, Fadli Zon dan Sandiaga Uno.

Utang Korporasi

Utang korporasi Indonesia termasuk BUMN dinilai masih terkendali. Selain menjaga posisi rasio utang terhadap modal (DER) dalam posisi aman, banyak korporasi melakukan transaksi lindung nilai atau hedging atas utang valasnya untuk menghindari rugi selisih kurs akibat fluktuasi nilai tukar. Sejumlah BUMN karya akan mengantongi pembayaran proyek turnkey sehingga dapat menjaga arus kas perseroan.

Dilansir Investor Daily (8/10), Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2019 tercatat US$395,3 miliar. Rinciannya utang pemerintah dan bank sentral US$197,5 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN US$197,8 miliar. Pada Juni 2019, ULN Indonesia US$391,8 miliar.

Utang swasta per Juli tumbuh 11,5 persen YoY, atau mengencang dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 11,1 persen. Mengencangnya kenaikan ULN swasta terutama bersumber dari penerbitan obligasi global oleh korporasi bukan lembaga keuangan. Secara sektoral ULN swasta didominasi sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara, serta pertambangan dan penggalian.

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Mahendra Vijaya mengatakan utang perseroan saat ini dalam posisi aman. Per semester I 2019, DER WIKA masih 2,3 kali. Angka itu jauh dari convenant ratio yang di angka 3,5 kali. "Utang kami masih jauh dari batas maksimal, masih aman sekali," ujarnya.

Inalum & INCO

Pemerintah secara resmi menugaskan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk mengakuisisi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dalam skema divestasi. Saham yang akan diakuisisi oleh Inalum merupakan bagian dari 40 persen saham yang wajib dilepas perusahaan tambang berbasis di Brazil itu. Sekitar 20 persen saham lainnya sudah dilepas kepada publik melalui bursa saham.

Dirjen Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot, mengatakan penugasan pemerintah kepada Inalum untuk mengakuisisi saham divestasi Vale Indonesia telah disampaikan Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan. "Ada suratnya Pak Wamen ke Menteri Keuangan. Isi suratnya menunjuk Inalum," kata Bambang (7/10) dikutip Investor Daily.

Data BEI menyebut komposisi kepemilikan saham Vale Indonesia per 7 Oktober 2019 ialah Vale Canada Ltd 58,73 persen, Sumitomo Metal Mining Co Ltd 20,09 persen, dan publik 21,18 persen. Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan perhitungan nilai 20 persen saham Vale sudah selesai dilakukan. Valuasi menggunakan harga pasar. Hanya saja dia tidak bersedia membeberkan hasil valuasi tersebut. Dia juga membantah nilai saham Vale mencapai US$1,5 miliar.

(*)