Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat, 27 September 2019 :

Daya Saing Digital

Posisi daya saing Indonesia di sektor digital melonjak signifikan tahun ini seiring pesatnya perkembangan ekosistem bisnis rintisan di Tanah Air. Dilansir Harian Bisnis Indonesia (27/9/2019), Indonesia menjadi negara dengan kenaikan peringkat daya saing tertinggi kedua setelah China pada 2019.

Peringkat Indonesia di International Institute of Management Development (IMD) World Digital Competitiveness Ranking-yang mengukur kapasitas dan kesiapan 63 negara dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital untuk mendorong transformasi bisnis, pemerintahan, dan masyarakat-naik dari posisi 62 di 2018 jadi 56 pada 2019.

Pendorong utama kenaikan Indonesia adalah penguatan faktor pendukung perkembangan teknologi, terutama dalam hal ketersediaan modal. Indonesia menempati peringkat ke-6 secara global di kategori ketersediaan modal untuk pengembangan teknologi layanan perbankan dan finansial.

Senior Economist IMD Business School Jose Caballero menjelaskan daya saing digital sebuah negara adalah indikasi kemampuan negara untuk mengembangkan dan mengadopsi teknologi digital. "Termasuk kemampuan untuk menarik investasi di bidang teknologi," ungkapnya.

Duniatex Group

Kasus gagal bayar yang dialami anak usaha Duniatex Group membuat banyak pihak terkejut. Apalagi, kini enam entitas Duniatex Group tengah dinvestigasi oleh Bareskrim Polri. Pasalnya, para kreditur mengaku penyaluran kredit ke salah satu grup usaha tekstil terbesar di Indonesia ini sudah memenuhi azas kehati-hatian (prudent).

“Segala hal terkait pemberian fasilitas pembiayaan kami kepada Duniatex telah dilakuan dengan dengan memperhatikan prinsip prudential banking,” kata Corporate Secretary PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) Mulyatno dikutip Kontan.co.id.

Meski begitu, Mulyatno menyatakan, BRI Syariah akan mematuhi proses hukum yang digelar Bareskrim. BRI Syariah siap untuk dimintai keterangan terakit pemberian fasilitas pembiayaan kepada Duniatex.

BRI Syairah tercatat memiliki eksposur pembiayaan kepada tiga entitas Duniatex Group dengan nilai total Rp440 miliar. Atas fasilitas pembiayaan tersebut, BRI Syariah memegang jaminan dengan rasio 162 persen dari total pembiayaan yang diberikan. Perinciannya, 112 persen berupa aset tetap dan 50 persen berupa fidusia dari piutang Duniatex Group.

Enam entitas Duniatex Group tengah diinvestigasi oleh Bareskrim Polri. Mereka diduga melakukan fraud, penggelapan, pengabaian, dan pencucian uang terkait sejumlah kasus kredit macet yang melandanya. Enam entitas yang tengah diselidiki adalah PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT), PT Delta Dunia Textile (DDT), PT Delta Merlin Sandang Textile (DMST), Delta Dunia Sandang Textile (DMST), PT Delta Setia Sandang Asli Tekstil (DSSAT) and Perusahaan Dagang dan Perindustrian Damai alias Damaitex.

Beberapa kredit macet yang dialami Duniatex misalnya. Pada 10 Juli 2019, DDST gagal membayar bunga senilai US$13,4 juta atas utang sindikasi US$260 juta. 12 September 2019, giliran DMDT gagal membayar bunga perdana senilai US$12,9 juta dari obligasi global yang diterbitkannya pada Maret lalu.

Bisnis Wealth Management

Sejumlah perbankan melihat prospek bisnis wealth management masih cerah. Karena itu, sejumlah strategi terus dipersiapkan untuk bisa menjaring dana-dana nasabah kaya tersebut sehingga menopang pendapatan fee based income bank.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya tengah mempersiapkan satu peluncuran layanan baru yang akan memacu pertumbuhan bisnis wealth management perseroan ke depan. Peluncuran itu akan dilakukan bertepapan dengan Indonesia Knowledge Forum (IKF) yang digelar BCA pada 8-9 Oktober 2019.

“Ini akan jadi peluncuran terbesar di BCA tahun ini. Hanya saja belum bisa saya sebutkan detailnya,” kata Adrianus Wagimin, Senior Vice President Wealth Business Management BCA di Jakarta, Kamis (26/9) dikutip Kontan.co.id.

Menurut Adrianus, tahun 2019 akan menjadi masa kebangkitan wealth management bagi BCA.Sepanjang tahun ini, perseroan masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup bagus dari bisnis tersebut. Dana kelolaannya masih tumbuh belasan persen.

Produk bisnis wealth management BCA sangat lengkap. Untuk bancassurance, perseroan memiliki memasarkan hamper semua jenis proteksi dan pemeliharaan. Untuk reksadana, BCA bekerjasama dengan Sembilan manager investasi dengan 30 jenis produk.

Sedangkan untuk obligasi, BCA memasarkan produk obligasi yang diterbitkan pemerintah. “Penjualan SBR08 di BCA sangat bagus. Kami berhasil jual Rp600 miliar, dari target awal hanya Rp300 miliar,” kata Adrianus.

PT Bank Mandiri Tbk telah mempersiapkan strategi terutama terkait edukasi perencanaan finansial, pengelolaan portofolio, dan peningkatan kapabilitas SDM pengelola nasabah untuk mendorong pertumbuhan bisnis wealth management.

Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri Hery Gunardi bilang, pihaknya juga terus meningkat keberagaman produk. Hal itu diyakininya sebagai keunggulan perseroan dalam memacu memacu pertumbuhan bisnis pengelolaan dana nasabah kaya itu.

Per Agustus 2019, total dana kelolaan (fund under management/FUM) wealth management Bank Mandiri mencapai Rp202 triliun atau tumbuh 17 persen jika dibanding periode yang sama tahun lalu. Hingga akhir tahun, FUM dibidik bisa tumbuh 30 persen.

Dari produk-produk yang dimiliki perseroan, pasar obligasi masih tercatat tumbuh paling laris karena pasar obligasi Indonesia masih dalam tren positif sepanjang tahun ini. Dari bisnis itu, perseroan meraup pendapatan komisi Rp297 miliar atau tumbuh 17 persen year on year.

Kurs Rupiah

Kurs rupiah melemah tertekan sentimen politik dari dalam dan luar negeri. Kemarin, Kamis (26/9), kurs rupiah di pasar spot kembali melemah 0,1 persen menjadi Rp14.165 per dolar Amerika Serikat (AS). Kompak, kurs tengah rupiah Bank Indonesia (BI), juga melemah 0,2 persen menjadi Rp14.162 per dolar AS.

Analis Asia Trade Point Futures Deddy Yusuf Siregar menilai kurs rupiah bisa terus turun hari ini bila kondisi politik dalam negeri tetap ricuh. Unjuk rasa terkait penolakan RUU KUHP dan revisi UU KPK masih terjadi di beberapa wilayah. Aksi demonstrasi yang belum mereda membuat rupiah masih tertekan. Permasalahan politik juga terjadi di AS. DPR AS berupaya memakzulkan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Deddy, semua persoalan politik tersebut membawa ketidakpastian dan membuat pelaku pasar khawatir. Akibatnya, pelaku pasar condong beralih ke aset yang lebih aman, seperti dollar AS daripada rupiah. Selain itu, rupiah tertekan karena indeks dolar AS menguat tersokong data penjualan rumah baru di AS. Penjualan rumah baru periode September tercatat naik ke 713.000, lebih tinggi dari proyeksi di 652.000.

Bencana Demografi

Dengan pertumbuhan penduduk 1,33 persen sepanjang 2010-2018, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 ketika sensus diadakan diperkirakan 271 juta jiwa. Dengan asumsi 68 persen penduduk usia 15-64, penduduk usia produktif mencapai 184 juta. Jika lapangan pekerjaan tidak bertambah dan kualitas pendidikan sumber daya manusia tidak meningkat, maka bonus demografi berpotensi menjadi bencana demografi. Kondisi ini perlu dicegah dengan langkah antisipatif.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyatakan BPS akan melakukan sensus pada 2020. Sensus ini dilakukan bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sensus menggunakan metode multimoda yakni selain pendataan lewat fisik kertas dan komputer petugas BPS, setiap warga negara mendata diri sendiri lewat online.

"Mulai Februari 2020 setiap warga Indonesia diarahkan untuk mendata dirinya lewat online. Cara ini disebut computer assisted web interviewing (CAWI). Selain itu petugas BPS melakukan sensus dengan dua cara, yakni mendata penduduk dari rumah dengan menggunakan komputer, metode ini disebut computer assisted personal interviewing (CAPI). Kemudian ada pendataan secara fisik. Metode ini disebut pencil and paper interviewing (PAPI)," Kata Kecuk dikutip Harian Investor Dily (27/9/2019).

PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menurunkan target perolehan kontrak baru tahun 2019 menjadi Rp45 triliun. Sebelumnya, WSKT menargetkan nilai pendapatan dari kerjasama kontrak tahun ini mencapai Rp55 triliun.

Direktur Operasi II Waskita Karya Bambang Rianto menyatakan, nilai revisi tersebut akan mengubah target yang sebelumnya ada di Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019. Hingga Agustus 2019 WSKT baru memperoleh nilai kontrak baru Rp9,7 triliun.

"Penyebab nilai kontrak tersebut diturunkan karena mundurnya beberapa pengadaan investasi, seperti proyek investasi jalan tol," kata Bambang dikutip Kontan.co.id.

Kendati demikian, Bambang optimistis WSKT dapat mencapat target kontrak baru itu. Ia memaparkan potensi yang dapat menyumbang pertambahan nilai kontrak tersebut diperkirakan berasal dari pembangunan jalan tol 20 persen, pekerjaan sipil lain 21 persen, precast 17 persen, gedung 15 persen, LRT dan jalur kereta api 13 persen, pekerjaan tambah atau kurang 7 persen, energi dan transmisi 4 persen, bendungan 4 persen, serta irigasi 1 persen.

PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN)

Emiten properti, PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) akan melakukan aksi right issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek lebih dulu (PMHMETD) untuk menggalang dana membayar percepatan pelunasan utang dan obligasi perseroan.

Corporate Secretary Agung Podomoro Justini Omas mengatakan perseroan telah menandatangani perjanjian PMHMETD dengan PT Indofica dan Trihatma Kusuma Haliman. Keduanya merupakan pemegang saham perseroan.

Hingga akhir Agustus 2019, Indofica menggenggam 15,57 miliar saham atau setara dengan 80,41 persen saham APLN. Sementara itu, Trihatma Kusuma Haliman memiliki 3,2 persen saham emiten properti ini.

Berdasarkan perjanjian, Indofica akan menyetorkan dana Rp769,33 miliar sebagai uang muka pengambilan saham PMHMETD. Sementara itu, Trihatma Kusuma Haliman akan menyetorkan dana Rp30,66 miliar. "Saham akan dikonversikan setelah perseroan mendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada November 2019," ujar Justini seperti dikutip Bisnis.com

APLN berniat menggunakan dana Rp800 miliar itu untuk membayar seluruh atau sebagian dari kewajiban perseroan kepada kreditur.

PT Chandra Asri Petrochmical Tbk (TPIA)

PT Chandra Asri Petrochmical Tbk (TPIA) berencana untuk melakukan merger dengan anak usahanya, PT Petrokimia Butadiene Indonesia (PBI). Perseroan telah merilis ringkasan rancangan penggabungan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (25/9).

Di dalam rencana Penggabungan, seperti dikutip Kontan, PBI akan menggabungkan diri dengan TPIA. TPIA akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI. Untuk diketahui, PBI merupakan entitas anak usaha TPIA yang 99,98 persen sahamnya dikuasai oleh perseroan.

Merger dilakukan dengan pertimbangan untuk menciptakan perusahaan petrokimia yang lebih terintegrasi di Indonesia, yang kegiatan usahanya meliputi sebagian besar aspek rantai produksi petrokimia.

Kombinasi ini akan menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan lebih mampu bersaing dengan pemain petrokimia utama regional yang sebagian besar telah terintegrasi. Hal ini diperlukan terutama dalam menghadapi siklus industri petrokimia.

Merger TPIA dengan PBI juga akan mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, pemetaan produk yang lebih baik, serta meningkatkan sinergi pengadaan dan akuntansi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Penggabungan ini juga diklaim dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha TPIA, sehingga akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham.

(*)