Bareksa.com - Financial technology (fintech) atau teknologi keuangan adalah perusahaan dan institusi di sektor jasa keuangan yang mengadopsi kemajuan teknologi dalam menjalankan bisnis mereka. Para pelaku fintech berharap bisa mendorong inklusi keuangan masyarakat Indonesia, menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) pada 2018.

Per akhir 2018, sebanyak 208 fintech telah bergabung menjadi anggota AFTECH yang meliputi start-up, lembaga keuangan dan perusahaan teknolgi. Mayoritas anggota AFTECH adalah start-up fintech dengan model bisnis yang luas termasuk pembayaran, pinjaman dan manajemen kekayaan berbasis digital, layanan urun dana pnawaran saham berbasis digital (equity crowdfunding), provisi pasar dan insuretech.

Inklusi keuangan adalah salah satu isu kritis yang dihadapi oleh setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Presiden RI Joko Widodo mengharapkan 75 persen orang Indonesia masuk dalam sektor jasa keuangan pada 2019. Akan tetapi, baru 48,9 persen orang Indonesia yang sudah menjangkaui jasa keuangan menurut Findex Bank Dunia 2017.

Dalam hal ini, terjadi selisih 26,1 persen dari target pemerintah dengan kondisi sebenarnya di Indonesia, sehingga harus memasukkan 52 juta orang Indonesia ke dalam industri jasa keuangan untuk memenuhi target tersebut. Para pelaku fintech memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan inklusi keuangan melalui aksesibilitas layanannya.

Menurut survei AFTECH, yang menyebarkan kuesioner kepada para anggota dengan 73 responden berpartisipasi, saat ini 71 persen pelaku fintech secara langsung menargetkan segmen masyarakat yang belum terjangkau (unbanked) dan kurang terjangkau (underbanked) oleh perbankan. Fintech jenis pinjaman online merupakan kategori yang paling menarget segmen tersebut, dengan porsi 79 persen.

Kemitraan dengan berbagai stakeholder, penyesuaian pada produk pasar dan pengadaan teknologi yang spesifik adalah tiga penyesuaian atau perubahan dan yang paling perlu dilakukan untuk memungkinkan fintech melayani kebutuhan finansial segmen unbanked dan underbanked.

Para pelaku fintech juga sudah melakukan/mengembangkan inisiatif dengan tujuan untuk mengatasi tantangan inklusi keuangan. Mayoritas (73,9 persen) melakukan kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya/bank, lalu 43,5 persen membuat kemmitraan strategis dengan pemerintah. Kolaborasi sering kali berbentuk acara/program, seminar inklusi keuangan, dan lainnya.

Secara umum, fintech sangat ingin bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk bersama-sama menjalankan inisiatif inklusi keuangan. Lembaga-lembaga pemerintah ini mengawasi regulasi berkaitan langsung dengan upaya mendorong inklusi keuangan melalui pengembangan industri fintech.

Mereka adalah Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI).

Responden mengaku saat ini e-KYC atau pengenalan nasabah secara elektronik menjadi masalah utama yang menghambat pencapaian inklusi keuangan lebih tinggi. Isu ini hadir di semua kategori fintech, baik pembayaran digital, pinjaman online, dan lainnya.

Setidaknya 85 persen dari responden mengaku melihat daerah pedesaan di Indonesia sebagai pasar pospektif. Tren ini konsisten di seluruh vertikal atau kategori fintech.

Masalah terbesar dalam melakukan penetrasi ke wilayah lain di Indonesia adalah masalah infrastruktur dasar, literasi keuangan atau pasar sasaran rendah, dan modal atau sumber daya yang terbatas.

(*)