Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 4 September 2019.

Pajak Dividen

Pemerintah, akan memberikan penurunan untuk perusahaan yang go public di bawah tarif PPH yang sudah turun tersebut 3 persen di bawahnya. Sehingga kalau mencapai 20 persen, akan bisa mencapai 17 persen. “Ini sama dengan PPH di Singapura. Dan ini terutama untuk go public baru yang akan masuk ke bursa sehingga mereka bisa mendapatkan insentif. Kita berikan tiga persen lebih rendah dari tarif normal untuk 5 tahun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Yang kedua, yang sangat penting di dalam RUU ini nanti adalah menghapuskan PPH atas dividen dari dalam negeri dan dari luar negeri. Sselama ini, menurut Menkeu, dividen yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri yang diterima oleh PPH badan, kalau dia memiliki saham di atas 25 persen memang tidak dikenakan PPH. Namun kalau dia memiliki saham di bawah 25 persen dikenakan PPH normal, yaitu 25 persen tarif yang sekarang, dan untuk wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan dividen juga dikenakan PPH final 10 persen.

“Di dalam RUU ini kami akan menyampaikan semua pajak PPH dividen ini dihapuskan apabila apabila deviden itu ditanamkan di dalam investasi di Indonesia. Jadi ini, baik dividen yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka dia akan dibebaskan selama dia diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Menkeu.

Hasil Lelang Sukuk

Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 3 September 2019 untuk seri SPNS04032020 (new issuance), PBS014 (reopening), PBS019 (reopening), PBS021 (reopening), PBS022 (reopening) dan PBS015 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp21,82 triliun.

Dari jumlah itu, seri SPNS04032020 jadi yang paling laris dengan nilai penawaran yang masuk Rp9,8 triliun. Meski begitu, seri PBS019 menjadi seri yang paling besar secara nominal yang dimenangkan dengan nilai Rp2,7 triliun. Adapun total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp7 triliun. Keterangan lelang ini juga dapat dilihat di www.djppr.kemenkeu.go.id.

Holding BUMN Asuransi

Ambisi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memiliki holding asuransi BUMN akan segera terwujud. Rencananya holding yang berisikan perusahaan-perusahaan asuransi pelat merah ini terbentuk September 2019. “Pembentukan Holding asuransi ditargetkan rampung September atau paling lambat Oktober 2019,” terang Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN Ferry Andrianto dikutip Kontan.

Awalnya Kementerian BUMN menunjuk PT Jasa Raharja (Persero) sebagai induk holding asuransi. Namun rencana itu berubah karena Jasa Raharja dinilai sebagai perusahaan asuransi wajib yang tidak leluasa untuk melakukan akuisisi bisnis atau aksi korporasi lain. Maka itu, pemerintah ingin Jasa Raharja tetap fokus memberikan program asuransi wajib, khususnya asuransi kecelakaan lalu lintas. Kementerian BUMN kemudian menunjuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai induk holding asuransi BUMN. Penunjukan ini telah melalui kajian yang matang.

Modal Ventura

Dua bank pelat merah yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tengah berhasrat untuk memiliki perusahaan modal ventura. Keinginan tersebut juga terkait kewajiban dua bank milik pemerintah itu menyetor modal ke PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) pengelola LinkAja. Meski demikian, dua bank tersebut akan ambil strategi berbeda. BNI akan mendirikan modal ventura secara mandiri, sedangkan BTN akan melakukan pembelian. “Saat ini pendiriannya masih dalam progres. Rencana ini tak masuk dalam RUPSLB kemarin karena nilainya tidak material, kurang dari 20 persen ekuitas kami, sesuai dengan regulasi,” General Manager Pengelola Perusahaan Anak BNI Afien Yuni Yahya dikutip Kontan.

Afien menambahkan BNI telah menyiapkan dana senilai Rp600 miliar untuk mendirikan perusahaan modal ventura. Selain sebagai kendaraan untuk menyertakan modal ke Finarya, perusahaan yang didirikan kelak juga diharapkan bisa mendukung ekspansi digital BNI, termasuk melakukan penyertaan modal ke perusahaan teknologi finansial (Tekfin). Awal Agustus lalu, bank berlogo 46 ini sejatinya telah melakukan penyertaan modal ke Finarya senilai Rp225 miliar. Namun, karena belum memiliki modal ventura, BNI menggunakan entitas anak lainnya yaitu PT BNI Sekuritas.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

PT Bank Mandiri Tbk mulai mengarahkan rencana ekspansi bisnis ke luar negeri. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya masih dalam tahap melanjutkan rencana untuk mencaplok bank di luar negeri, beberapa diantaranya yakni Filipina dan Vietnam. Ada beberapa pertimbangan yang membuat Tiko, sapaan akrab Kartika memutuskan untuk menyasar di luar negeri. Pertama, untuk memperluas cakupan bisnis di kawasan Asia dan juga dikarenakan harga bank di Tanah Air terlampau tinggi untuk kondisi saat ini.

Menurutnya, beberapa bank yang sempat menjadi incaran bank bersandi saham BMRI di Indonesia memiliki harga yang tinggi, bahkan valuasi nilainya bisa mencapai 3 kali lipat nilai buku alias price to book value (PBV). "Kami ekspektasi valuasi bisa menyesuaikan. Karena valuasi tinggi jadi kami belum (beli bank di dalam negeri). Kalau ekspektasi kami dengan kondisi sekarang kan 1,4x-1,5 book value-nya," ujar Kartika dikutip Kontan.

(hm)