Bareksa.com - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jakarta kembali mengemuka setelah kemarin dilakukan pembahasan dalam rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo dengan jajarannya di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah memperkirakan biaya pemindahan Ibu Kota mencapai Rp323 triliun hingga Rp466 triliun (US$22 miliar - US$33 miliar).

Jokowi menyatakan pemindahan ibu kota merupakan bagian dari perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan nasional jangka panjang. Pembahasan tentang kajian ini telah dilakukan pemerintah selama tiga tahun ini, tak hanya dimaksudkan untuk kepentingan jangka pendek.

"Kita ini kan tidak berpikir (untuk) sekarang, (tapi) berpikir 10 tahun, 50 tahun, hingga 100 tahun yang akan datang," kata Jokowi dalam keterangan tertulisnya (30/04).

Jokowi menjelaskan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17 ribuan pulau. Namun, lebih dari separuh penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya, daya dukung dan daya tampung Pulau Jawa, khususnya wilayah perkotaan semakin berkurang.

"Kita memiliki 17 ribu pulau. Tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia, kurang lebih 149 juta, sehingga daya dukung baik terhadap air, lingkungan, lalu lintas, dan semuanya ke depan memang sudah tidak memungkinkan lagi," ujarnya.

Pembangunan nasional yang hanya berkutat di sekitar Jawa disinyalir menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan persebaran penduduk. Karena itu, Jokowi berharap agar ibu kota dapat dipindahkan ke luar Pulau Jawa, agar nantinya terjadi pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia.

"Sehingga kemarin saya putuskan pindah ke luar Jawa," tuturnya.

Menurut Jokowi, saat ini pemerintah memiliki tiga kandidat lokasi di mana ibu kota baru tersebut nantinya berada. Namun, hingga saat ini, pemerintah masih belum memutuskan lokasi ibu kota baru dan terus melakukan kajian serta pematangan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

"Kita harus cek secara detail mengenai daya dukung lingkungan, airnya seperti apa, kebencanaannya seperti apa, kemudian nanti pengembangan untuk ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan atau tidak. Semua kalkulasi ini harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan lagi ke saya baru saya putuskan," ucap Jokowi.

Jokowi juga memastikan pemerintah akan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan wacana yang sudah tercetus sejak era presiden pertama Indonesia ini. Pemindahan ibu kota merupakan sebuah program besar yang menyangkut visi bangsa sehingga memerlukan keterlibatan banyak pihak.

"Nanti akan kita konsultasikan tentu saja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, maupun masyarakat. Karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif untuk kita bekerja," tandasnya.

Untuk diketahui, pada Senin, Presiden Jokowi beserta jajarannya menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana ini. Jokowi meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro memaparkan hasil kajiannya selama tiga tahun terakhir.

Nantinya kajian tersebut akan semakin dimatangkan dan dilengkapi dengan kajian dari berbagai aspek sebelum pada akhirnya diambil keputusan.

Kajian Hampir Final

Menteri Bambang menyatakan saat ini kajian mengenai rencana pemindahan ibu kota sudah mendekati final. Meski begitu mengenai lokasi baru saat ini masih bersifat kriteria dan belum diputuskan. "Hasil kajian kami adalah wilayah luar Jawa yang bebas bencana dan punya sumber air," ujarnya ketika dikonfirmasi Bareksa (30/4).

Menurut Bambang, terdapat dua skenario untuk pemindahan ibu kota tersebut. Skenario pertama dibutuhkan lahan seluas 40.000 hektare dan skenario kedua 30.000 hektare. "Porsi pemerintah, misalkan, skenario satu itu Rp250an lebih triliun dan swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun. Demikian juga untuk skenario dua pemerintah sedikit lebih besar dari pada swasta," katanya.

Bambang mencontohkan biaya pemindahan ibu kota di Korea Selatan yakni dari Seoul ke Sejong US$22 miliar. Menurut dia, beberapa kantor kementerian telah berada di Sejong kendati sebagian masih berada di Seoul. Selain itu, Bambang juga menyebut sejumlah contoh pemindahan ibu kota di Malaysia dan Brazil.

"Putra Jaya (Malaysia) memang lebih kecil karena dia sifatnya hanya pusat pemerintahan, bukan kota yang mandiri, sedangkan Brasilia karena dibangun sudah lama sekali tahun 1955, biayanya kelihatan besar waktu itu yaitu US$8,1 miliar untuk biaya konstruksi kotanya. Awalnya direncanakan 500.000 penduduknya, sekarang sudah 2,5 juta orang," kata Bambang.

Bambang mengakui rencana pemindahan ibu kota ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Sumber pembiayaan rencana pemindahan tersebut dapat berasal dari 4 sumber yaitu APBN, badan usaha milik negara (BUMN), swasta dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Jakarta Rawan Banjir dan Bencana

Menanggapi wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jakarta, Anwita Basu, Asia Country Risk Service Manager The Economist Intelligence Unit (The EIU) menyatakan keputusan ini muncul akibat musibah banjir yang melanda Jakarta pada akhir pekan lalu.

"Wacana pemindahan ibu kota bukanlah hal baru, presiden sebelumnya juga mempertimbangkan hal serupa," ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Menurut Basu, ada beberapa tantangan signifikan dalam rencana pemindahan ibu kota, di antaranya bagaimana mereplikasi pengaruh pemusatan (aglomerasi) ke wilayah baru. Menurut beberapa laporan, kata dia, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa, yang merupakan pulau dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia.

Jawa juga merupakan pusat manufaktur dan pendukung industri utama di Indonesia. Sehingga rencana pemindahan ibu kota hanyalah untuk memindahkan administrasi pemerintahan, namun Jakarta masih akan tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan.

Namun untuk tujuan pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan, menurut Basu, adalah masuk akal untuk memindahkan ibu kota ke provinsi lain, selain Jakarta. Sebab upaya ini akan mendorong pengembangan dan pembangunan lokasi baru ibu kota.

Namun dalam jangka menengah, kebutuhan infrastruktur akan tetap menjadi masalah sehingga akan mengalami kesulitan untuk segera melakukan transfer ibu kota. Basu menyatakan hal yang perlu dicatat tentang alasan mengapa lokasi baru ibu kota diperlukan adalah karena Jakarta mengalami penurunan muka tanah, rawan banjir dan bencana lainnya.

"Ini akibat pembangunan gedung yang tidak berkelanjutan dan penggunaan air tanah yang berlebihan," ungkapnya. (*)