Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal, dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin, 8 April 2019 :

PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk (PNBS)

Perseroan membenarkan laporan terkait dengan pidana perbankan yang dilakukan oleh perusahaan telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian. Mengutip Bisnis.com, informasi yang dihimpun, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah menahan DH, mantan Direktur Utama PT Panin Dubai Syariah Bank (PDSB) Tbk. pada 22 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/III/RES/2/3/2019/Dit/Tipideksus.

Kepala Divisi Corporate Secretary PDSB, A. Fathoni membenarkan laporan yang dilayangkan oleh perseroan tersebut dengan nomor: LP/01/I/2018/Bareskrim, tanggal 2 Januari 2018 telah ditindaklanjuti oleh aparat.

Sebelumnya, direksi melaporkan terjadinya dugaan pembobolan bank dengan modus memberikan pembiayaan kepada beberapa nasabah korporasi yang tidak layak menerima pembiayaan tersebut.

“Dalam rangka menjaga kepercayaan publik kami menekankan kepada seluruh karyawan PDSB untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola manajemen keuangan perbankan,” ujarnya.

BUMN

Pemerintah kembali mencetuskan untuk kembali menyatukan badan usaha milik negara (BUMN) lewat holding. Kali ini, sektor yang ingin digabungkan adalah sektor penerbangan.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, holding penerbangan ini rencananya akan terdiri dari PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

"Kami analisa sekarang perusahaan holding membawahi AP I dan II dan juga operasi transportasi yang lain seperti Garuda," ujar Rini di Jakarta, akhir pekan lalu.

Meski begitu, Rini mengaku masih mengkaji siapa yang akan dijadikan sebagai induk dalam holding penerbangan ini.

Terkait hal ini, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, pembahasan terkait rencana ini masih sangat awal.

"Sudah ada pembahasan tapi masih awal," katanya seperti dikutip Kontan.

Tapi yang pasti holding ini dinilai agar bisa mengehemat pengeluaran sekaligus meningkatkan profesionalitas para BUMN. Sebab sering kali BUMN kerap mengalami double cost.

PT Bumi Resources Tbk (BUMI)

Perseroan memproyeksi produksi batu bara pada kuartal I 2019 sebanyak 21 juta ton. Sementara itu, untuk total target produksi pada tahun ini sebanyak 90 juta ton batu bara, yang mana 60 juta ton akan diperoleh dari KPC dan 30 juta ton dari Arutmin.

“Kita belum ada angka pastinya, tapi harusnya sekitar 21 juta ton batu bara,” kata Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Dileep Srivastava.

Ia mengungkap harga rata-rata untuk batu bara BUMI sebesar US$61 per ton dengan biaya produksi sebesar US$36 per ton. Sebagai informasi, sepanjang tahun lalu BUMI berhasil memproduksi 83,3 juta ton turun tipis 0,47 persen dari produksi 2017 83,7 juta ton.

Asal tahu saja, emiten berkode saham BUMI ini memiliki luas wilayah tambang 200.000 hektare yang berada di Kalimantan dan Sumatra.

PT Mega Perintis Tbk (ZONE)

Perseroan menyatakan terjadi perubahan lebih dari 20 persen pada total aset pada pos aset laporan keuangan akhir Desember 2018. Melalui keterbukaan informasi, manajemen mengungkapkan bahwa total kas dan aset mengalami kenaikan lebih dari 559 persen sehubungan dengan dana IPO yang belum terpakai.

Uang muka mengalami kenaikan 583 persen sehubungan dengan uang muka persediaan. Emitem berkode saham ZONE juga mencatat total pinjaman atau utang dalam valuta asing sebesar US$985 yang jatuh tempo pada tahun ini.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA)

Perseroan menargetkan pendapatan di 2019 tak jauh berbeda dengan perolehan di tahun sebelumnya. Sekadar informasi, pada akhir 2018 CTRA membukukan pendapatan Rp7,7 triliun atau naik 19 persen dari Rp6,44 triliun di akhir 2017. Laba bersih juga melonjak 32 persen dari Rp894,35 miliar menuju Rp1,18 triliun di akhir 2018.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan CTRA Tulus Santoso mengatakan, pendapatan 2018 ditopang oleh penjualan apartemen en block Rp675 miliar. Jika tanpa kontribusi dari penjualan apartemen en block, pendapatan CTRA sebesar Rp7 triliun di akhir 2018 atau masih naik 9 persen dari tahun 2017.

"Kontribusi dari penjualan en block tidak akan terjadi lagi di tahun 2019. Jadi tahun ini targetnya relatif sama dengan tahun lalu, hanya akan turun sebesar penjualan apartemen en block tersebut. Tanpa block sale target pendapatan kami tetap stabil," ujarnya seperti dikutip Kontan.

Industri Alas Kaki

Industri alas kaki nasional mampu menapaki kemampuannya di kancah global, dengan menghasilkan beragam produk yang berkualitas dan inovatif. Sepanjang tahun 2018, industri alas kaki di Indonesia mencatatkan jumlah produksinya mencapai 1,41 miliar pasang sepatu atau berkontribusi 4,6 persen dari total produksi sepatu dunia.

“Dari capaian tersebut, Indonesia menduduki posisi ke-4 sebagai produsen alas kaki di dunia setelah China, India, dan Vietnam. Selain itu, kita menjadi negara konsumen sepatu terbesar ke-4 dengan konsumsi 886 juta pasang alas kaki,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih.

Gati menyebutkan saat ini jumlah industri alas kaki di Indonesia tercatat ada 18.687 unit usaha yang meliputi sebanyak 18.091 unit usaha merupakan skala kecil, kemudian 441 unit usaha skala menengah dan 155 unit usaha skala besar.

“Dari belasan ribu unit usaha tersebut, telah menyerap tenaga kerja sebanyak 795.000 orang,” ungkapnya.

(AM)