Bareksa.com – Forum G20 selalu menjadi kesempatan besar bagi negara-negara anggotanya untuk membahas isu-isu perekonomian terkini di dunia, sekaligus ajang adu strategi untuk meningkatkan daya tarik investasi. Tak terkecuali Indonesia.

Dalam rangkaian Forum G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati tak segan untuk membeberkan beberapa strategi untuk menarik investasi jangka panjang. Salah satunya terkait kebijakan publik yang harus dirancang secara baik agar terdapat kepastian hukum dan investasi.

Sri Mulyani juga menjelaskan, pemerintah harus dapat menjadi institusi publik yang dipercaya (trusted) dengan reputasi yang baik. Selain itu, pemerintah harus memiliki dan menguasai risiko politik yang sering terjadi di negara berkembang.

“Melalui ketiga hal tersebut, pemerintah Indonesia dapat merancang instrumen dan kebutuhan atas Public Private Partnership (PPP) untuk memenuhi kebutuhan atas pembiayaan infrastruktur. Negara emerging market bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan berbagai inovasi tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam panel Investor Forum seperti tertuang dalam rilisnya, Jumat, 30 November 2018.

Dalam menghadapi tantangan global ke depan, Sri Mulyani menyebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan izin perusahaan melalui online single window untuk investasi dan memperluas pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance.

Pemerintah Indonesia, lanjut Sri Mulyani, juga melakukan deregulasi aturan untuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti penjaminan untuk pinjaman kepada BUMN yang menangani proyek infrastruktur, akselerasi pengadaan tanah dan pembayaran untuk masyarakat yang terdampak. “Serta berbagai paket kebijakan untuk memperkuat tingkat keyakinan pemilik modal untuk menginvestasikan dana ke Indonesia,” ucap dia.

Di sisi lain, reformasi institusi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur antara lain dengan membuat komite untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas/KPPIP); menggabungkan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk memperkuat kemampuan pembiayaan; memperkuat PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF); unit PPP untuk meningkatkan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); pendirian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk menyediakan dana tanah pada proyek strategis nasional; dan pendirian Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) untuk menjamin proyek yang bukan dengan skema KPBU.

Sementara itu, untuk meningkatkan peran swasta, Indonesia melakukan reformasi kebijakan fiskal. “Beberapa insentif skema pembiayaan disusun antara lain Viability Gap Funding (VGF), Availability Payment, Land Revolving Fund, Risk Sharing Guideline, dan Tax Holiday,” tambah Sri Mulyani.

Dari beberapa skema kerja sama antara pemerintah, BUMN dan swasta, beberapa proyek yang telah terlaksana antara lain Palapa Ring, Rumah Sakit Konawe di Sulawesi, Jalan di Penajam Utara Kalimantan Timur, dan Zona Ekonomi Khusus di Mandalika.

Sri Mulyani pun tak luput untuk menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan menarik untuk investasi. “Pertumbuhan ekonomi stabil pada level 5,08 persen pada triwulan III-2018, outlook inflasi selama tahun 2018 di bawah 3,5 persen, dan tren investasi meningkat dan memberikan imbal positif pada perekonomian,” terangnya.

Meski begitu, dia mengakui, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan risiko global karena adanya peningkatan tensi perang dagang dan pengetatan likuiditas. (hm)