Bareksa.com – Badan usaha milik negara (BUMN) fund resmi terbentuk dengan nama PT Bandha Investasi Indonesia. Perusahaan hasil usaha patungan (joint venture/JV) perusahaan pelat merah tersebut tengah mereivew sebanyak 114 proyek yang berpotensi untuk dibiayai.

Presiden Direktur Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Marciano H Herman, menuturkan perusahaan baru tersebut nantinya akan menggandeng investor swasta baik domestik maupun internasional untuk ikut mendanai proyek-proyek infrastruktur dalam negeri.

“Kepemilikan saham Bahana pada JV hanya seperdelapan,” terangnya kepada Bareksa, Kamis, 28 Juni 2018.

Dia menyatakan Bahana Pembinaan Usaha hanya ikut membantu melahirkan JV. Akan tetapi, pengendalian perusahaan nantinya akan bersama-sama dengan BUMN lain yang menjadi pemegang saham.

Selain Bahana, perusahaan yang ikut mendirikan Bandha Investasi di antaranya adalah Danareksa Asuransi Jasindo, ASABRI, Jasa Raharja, Taspen, Askrindo dan Jamkrindo.

Kepemilikan saham BUMN-BUMN tersebut dalam Bandha Investasi nantinya dapat berubah sesuai perkembangan dan kebutuhannya ke depan.

Menurut Marciano, selain mencari investor yang ingin berpartisipasi mendanai, Bandha Investasi berpotensi melakukan penggalangan dana (fund raising) untuk ikut mendanai proyek infrastruktur dalam negeri.

Perseroan bakal menggalang dana langsung melalui Bandha Investasi maupun vehicle-vehicle yang nanti akan dibentuk oleh Bandha Investasi.

Sejauh ini, terdapat 114 proyek infrastruktur yang tengah direview oleh perseroan. “Proyek yang akan didanai nantinya akan ditentukan oleh tim atau komite yang terbentuk,” terangnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengungkapkan Kementerian BUMN mendorong pembentukan lembaga tersebut karena pembangunan infrastruktur harus terus digenjot untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Salah satu tujuan upaya pemerintah membangun infrastruktur adalah untuk mengurangi biaya logistik serta meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Selain berupaya mendukung secara fisik pembangunan, BUMN juga beupaya mendorong pembangunan infrastruktur denga berpartisipasi dalam pembiayaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 2014 - 2019, pemerintah akan meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen dengan membangun pembangkit sehingga kapasistas listrik nasional bisa mencapai 71.000 megawatt (MW) pada akhir 2019.

Pada akhir tahun lalu, pemerintah telah berhasil meningkatkan kapasitas listrik melampaui 54.000 MW. Pemerintah juga akan mengembangkan 5 pelabuhan utama, memperbesar 10 bandara serta membangun jalan tol sepanjang 1.800 kilometer (km).

“Tentunya untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah dan BUMN, namun juga diperlukan partisipasi swasta serta investor lainnya,” ujar Rini.

Melalui skema BUMN fund, Kementerian BUMN meyakini percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana sehingga geliat perekonomian akan semakin kuat. Skema ini diharapkan akan menjadi solusi bagi pendanaan infrastruktur yang lebih terorganisir, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dana milik BUMN baik dengan berinvestasi pada proyek maupun portfolio.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, menjelaskan BUMN dengan aset yang telah mencapai Rp7.200 triliun memiliki potensi investasi yang besar. BUMN juga sudah berinvestasi pada proyek-proyek strategis nasional yang komersial.

Menurut dia, pemerintah sendirian tidak dapat mendanai proyek-proyek infrasturktur, harus ada pihak lain. “Kita kemudian masuk,” jelasnya.

(AM)