Bareksa.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal segera membentuk BUMN Fund (private investment firm). Lembaga tersebut nantinya akan menjembatani kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur dengan para investor potensial dari BUMN maupun perusahaan swasta.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengungkapkan Kementerian BUMN mendorong pembentukan lembaga tersebut karena pembangunan infrastruktur harus terus digenjot untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Salah satu tujuan upaya pemerintah membangun infrastruktur adalah untuk mengurangi biaya logistik serta menignkatkan konektivitas antar wilayah. Selain berupaya mendukung secara fisik pembangunan, BUMN juga beupaya mendorong pembangunan infrastruktur dengan berpartisipasi dalam pembiayaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 2014 - 2019, pemerintah akan meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen dengan membangun pembangkit sehingga kapasistas listrik nasional bisa mencapai 71.000 megawatt (MW) pada akhir 2019.

Pada akhir tahun lalu, pemerintah telah berhasil meningkatkan kapasitas listrik melampaui 54.000 MW. Pemerintah juga akan mengembangkan 5 pelabuhan utama, memperbesar 10 bandara serta membangun jalan tol sepanjang 1.800 kilometer (km).

“Tentunya untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah dan BUMN, namun juga diperlukan partisipasi swasta serta investor lainnya,” ujar Rini di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2018.

Kementerian BUMN mendorong PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT Danareksa melalui anak usaha masing-masing membentuk perusahaan patungan yang akan mengelola BUMN Fund bersama beberapa calon pemegang saham seperti Asuransi Jasindo, ASABRI, Jasa Raharja, Taspen, Askrindo dan Jamkrindo. Perusahaan patungan (joint venture/ JV) tersebut bernama PT Bandha Investasi Indonesia.

Melalui skema BUMN Fund, Kementerian BUMN meyakini percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana sehingga geliat perekonomian akan semakin kuat.

Skema ini diharapkan akan menjadi solusi bagi pendanaan infrastruktur yang lebih terorganisir, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dana milik BUMN baik dengan berinvestasi pada proyek maupun portfolio.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, menjelaskan BUMN dengan aset yang telah mencapai Rp7.200 triliun memiliki potensi investasi yang besar. BUMN juga sudah berinvestasi pada proyek-proyek strategis nasional yang komersial.

Menurut dia, pemerintah sendirian tidak dapat mendanai proyek-proyek infrasturktur, harus ada pihak lain. “Kita kemudian masuk,” jelasnya.

IPO Anak Usaha BUMN

Kementerian BUMN masih mengkaji sejumlah anak usaha BUMN yang akan melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) saham tahun ini. Saat ini yang tengah melakukan proses IPO saham adalah PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT).

“Hari ini insya Allah akan efektif dari OJK,” katanya.

Menurut dia, sisa anak usaha BUMN yang akan melakukan IPO saham tergantung kondisi. Dia berharap IPO saham anak usaha BUMN bisa dilakukan apabila nilainya bisa mencapai US$100 juta ke atas.

(AM)