Bareksa.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati angka-angka asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Salah satu target estimasi yang mendapat sorotan adalah kisaran pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2-5,6 persen. Hal itu tentunya dengan melihat situasi dan kondisi perekonomian dalam negeri dan luar negeri, termasuk sejumlah risiko yang masih membayangi perekonomian.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah pada prinsipnya menyepakati usulan dari mayoritas anggota Komisi XI DPR tersebut mengingat tantangan ekonomi global dan dari sisi domestik dalam negeri.

"Menurut saya, 5,2 persen sampai 5,6 persen (untuk pertumbuhan ekonomi di 2019) tidak ada masalah," jelas Ani, sapaan akrabnya, dalam raker bersama Komisi XI DPR tentang Pengambilan Keputusan Asumsi Ekonomi Makro Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018.

Adapun raker tersebut ditutup dengan kesepakatan bersama dengan DPR atas target-target ekonomi makro 2019 yakni pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen, tingkat inflasi 2,5-4,5 persen, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam kisaran Rp13.700–Rp14.000 per dolar AS.

Selain itu, suku bunga SBN tiga bulan 4,6-5,2 persen; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen, rasio gini 0,38-0,39, dan Index Pembangunan Manusia (IPM) 71,98.

Lebih lanjut, Ani mengatakan, pemerintah memperkirakan konsumsi dan investasi masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi di 2019. "Konsumsi sebagai faktor yang utama akan tetap dijaga dari sisi daya beli melalui job creation dan inflasi yang rendah sehingga daya beli masyarakat akan tetap terjaga," jelas Ani.

Sedangkan investasi diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perbaikan daya saing dan persepsi investor. Menurut Ani pertumbuhan ini bahkan sudah terlihat pada kuartal pertama di 2018 di mana pertumbuhan investasi sudah mencapai 7,9 persen.

"Pertumbuhan ini merupakan yang terkuat semenjak terjadinya guncangan pada komoditas yang dimulai di 2014 akhir dan terus mengalami tekanan hingga 2016," ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Untuk mendukung hal ini, lanjut Ani, pemerintah akan mendorong peran swasta dalam meningkatkan kinerja investasi dengan memberi insentif, simplifikasi regulasi, dan memberlakukan single submision.

"Kita akan terus menjaga agar kepercayaan dari swasta termasuk untuk melakukan ekspansi terus akan diperkuat termasuk memberikan insentif, melakukan simplifikasi regulasi, melakukan reformasi di bidang birokrasi dan perizinan. Bahkan meluncurkan single submision yang akan segera dilakukan oleh Pemerintah," tegas Ani.

Selain itu, pertumbuhan investasi juga akan didukung oleh pembangunan infrastruktur yang sedang dibangun. Berbagai infrastruktur yang mendekati penyelesaian saat ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan produktivitas yang akan meingkatkan investasi terutama di berbagai pelosok Indonesia. (K03/hm)