Bareksa.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa posisi utang Indonesia pada saat ini masih aman, membantah pernyataan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan utang negara ini di tingkat berbahaya.

Sebelumnnya, ramai diberitakan bahwa Prabowo mengatakan utang Indonesia mencapai Rp9.000 triliun dan sudah mencapai tingkat berbahaya. Angka tersebut meliputi gabungan utang pemerintah, utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditambah utang lembaga keuangan.

Akan tetapi, Sri Mulyani menjelaskan bahwa perbandingan total Indonesia tersebut tidak tepat. Pemerintah menyampaikan rasio utang pemerintah Indonesia dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) masih terjaga karena di bawah batas ditetapkan oleh Undang-Undang.

"Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap rumah tangga," jelasnya seperti dikutip dari Detik Finance.

Menkeu yang kerap disapa Ani menjelaskan, utang pemerintah per Mei 2018 mencapai Rp4.169,09 triliun. Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia angka tersebut masih aman lantaran rasionya di bawah 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai informasi, pemerintah mengambil utang sebagai salah satu upaya untuk membiayai APBN. Berdasarkan paparan Menkeu, hingga Mei 2018 pembiayaan utang secara gross mencapai Rp457 triliun. Realisasi pembiayaan utang tersebut bersumber terutama dari Surat Berharga Negara (gross) sebesar Rp434,93 triliun atau 52,13 persen dari target APBN 2018 dan pinjaman mencapai Rp22,96 triliun atau 41,11 persen dari target APBN 2018.

Dengan posisi itu, kata Ani, posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2018 sebesar 29,58 persen terhadap PDB atau masih terjaga di bawah batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen. Pemerintah mengelola utang secara pruden dan akuntabel di mana selama beberapa tahun ini penarikan pinjaman dilakukan lebih kecil dibandingkan dengan pelunasan pokoknya.

"Selain pembiayaan utang, realisasi pembiayaan APBN juga bersumber dari penerimaan pembiayaan yakni pemberian pinjaman sebesar Rp797,3 miliar dan pembiayaan lainnya yang bersumber dari hasil pengelolaan aset sebesar Rp97,8 miliar," pungkas Ani.

APBN Kuat

Sementara itu, Menkeu juga menjelaskan keseimbangan primer (penerimaan negara dikurang belanja dan pembayaran bunga utang) masih surplus sebesar Rp18,1 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi Mei 2017, keseimbangan primer Indonesia masih negatif atau defisit sebesar Rp29,9 triliun. Beragam langkah yang dilakukan mampu menyehatkan postur APBN dari waktu ke waktu.

"Jadi kalau dilihat kenaikannya luar biasa. Artinya APBN kita semakin sehat dan kuat," ungkap Ani, sapaan akrabnya, di Kemenkeu, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Selain itu, tambah Ani, defisit anggaran hingga Mei mencapai sebesar Rp94,4 triliun atau 0,64 persen terhadap PDB. Sedangkan pada tahun lalu defisit mencapai Rp128,7 triliun atau 0,96 persen terhadap PDB. Tidak hanya itu, Ani mengklaim, tahun ini telah terjadi perbaikan juga di sisi defisit yang lebih kecil.

"Dilihat trennya tiga tahun belakang ini dari 2016, 2017, dan 2018 terjadi penurunan sangat drastis. Defisit anggaran menunjukkan pembalikan dari Rp189 triliun pada 2016 hingga hanya Rp94,4 triliun. Jadi hampir turun kira-kira separuhnya. Ini menggambarkan postur realisasi APBN 2018 menunjukkan tren yang sangat positif dan penguatan yang sangat nyata," tegasnya.

Stabilitas ekonomi Indonesia terjaga cukup baik yang salah satunya ditandai stabilnya tingkat harga domestik. Selama Januari hingga Mei 2018, tingkat inflasi dapat dijaga pada kisaran 3,5 plus minus satu persen. Pada Mei 2018, laju inflasi tercatat sebesar 3,23 persen secara yoy sehingga secara kumulatif inflasi sejak awal tahun hingga Mei 2018 mencapai 1,30 persen.

Sedangkan perkembangan penerimaan perpajakan hingga akhir Mei 2018 ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp484,5 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp54,16 triliun. Penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai telah terealisasi masing-masing sebesar 34,02 persen dan 27,91 persen dari APBN 2018.

Ani menjelaskan hingga akhir Mei 2018 realisasi penerimaan pajak telah tumbuh sebanyak 14,13 persen secara yoy di mana kinerja penerimaan pajak masih didukung oleh pertumbuhan positif Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, PPh migas, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terus melanjutkan tren positif pertumbuhan sejak awal kuartal I-2018.

"Sementara itu, realisasi penerimaan kepabenanan dan cukai hingga akhir Mei 2018 masih terus tumbuh mencapai 18,26 persen yang juga masih didukung oleh tren pertumbuhan positif kinerja penerimaan pada semua komponen penerimaan kepabeanan dan cukai," kata Ani.

Sementara itu, realisasi PBNP sampai dengan 31 Mei 2018 mencapai Rp145,01 triliun atau mencapai 52,65 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp275,43 triliun. Kemudian, realisasi belanja negara hingga Mei 2018 sebesar Rp779,51 triliun atau mencapai 25,10 persen dari alokasi APBN 2018 atau naik 7,85 persen dari periode yang sama di 2017. (K03/hm)