Berita Hari Ini: Revisi Libur Lebaran; JP Morgan Balik Jadi Mitra Kemkeu

Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 2 Mei 2018.

Libur dan Cuti Lebaran

Libur dan cuti bersama Lebaran tahun ini akan ditetapkan melalui peraturan presiden, dengan jumlah hari tak sebanyak yang diatur dalam surat keputusan bersama tiga menteri. Mengutip koran Bisnis Indonesia, cuti bersama akan dibuat melalui perpres tidak lagi menggunakan SKB 3 Menteri. Adapun saat bertemu dengan sejumlah pimpinan media massa nasional di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo sempat menjelaskan revisi jumlah libur dan cuti bersama Lebaran dilakukan setelah mempertimbangkan banyak aspek, terutama terkait dengan produktivitas nasional.

Menurut Jokowi, di tengah kondisi perekonomian yang kurang menggembirakan saat ini, jumlah libur yang terlalu panjang tidak sejalan dengan upaya memacu produktivitas nasional. Sayangnya, Presiden tidak menjelaskan secara detail jumlah libur dan cuti bersama Lebaran yang akan ditetapkan dalam perpres, dengan alasan masih dalam kajian dan pembahasan.

JP Morgan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali menunjuk JP Morgan Chase Bank, N.A sebagai diler utama surat utang negara (SUN). Kerjasama ini sempat terhenti sejak 1 Januari 2017 karena JP Morgan mengeluarkan riset yang dianggap merugikan Indonesia. Mengutip koran Kontan, pemilihan kembali JP Morgan diharapkan bisa mendongkrak penjualan SUN yang belakangan ini tersendat.

Penunjukkan kembali JP Morgan tertuang dalam Surat Penunjukan Nomor S-45/ PMK.8/2018 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan. Kerjasama ini berlaku efektif sejak 2 Mei 2018. Dengan penunjukkan kembali ini, maka jumlah diler utama SUN bertambah menjadi 20 institusi, terdiri dari 16 bank dan empat perusahaan sekuritas.

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Emiten berkode saham GMFI ini belum dapat meresmikan kerja sama pendanaan dan operasional dengan investor strategis yang semulanya diharapkan dapat terealisasi pada April 2018. Kendati demikian, perseroan optimistis dapat segera mengumumkan investor strategis tersebut paling lambat pada Juni 2018.

Mengutip koran Bisnis Indonesia, Direktur Utama GMF Iwan Joeniarto mengungkapkan perseroan memastikan jumlah saham yang akan dilepas untuk investor strategis tersebut adalah 18 persen, di mana 8 persen merupakan saham baru yang akan diterbitkan oleh GMFI, sedangkan 10 persen merupakan saham GMFI yang dikuasai oleh Garuda Indonesia. Perseroan menargetkan dapat menggalang dana minimum US$150 juta dari aksi korporasi private placement yang menggandeng investor strategis tersebut.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Emiten dengan kode saham WIKA sebagai salah satu anggota Konsorsium Kontraktor Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (HSRCC) akan melakukan percepatan pelaksanaan konstruksi. Apalagi, China Development Bank (CDB) telah mencairkan kredit tahap pertama sebesar US$170 juta atau setara dengan Rp2,28 triliun.

Mengutip kontan.co.id, Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana menyatakan, pencairan dana ini menunjukan komitmen CDB dalam membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurut Tumiyana, perseroan akan memanfaatkan dana tersebut dengan maksimal sehingga dapat menumbuhkan keyakinan stakeholders terhadap proyek pembangunan transportasi masa depan Indonesia.

Divestasi Freeport

Pemerintah mengharapkan, kesepakatan dalam negosiasi terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia bisa tercapai pada April 2018. Namun, harapan itu meleset dari kenyataan. Memasuki bulan Mei 2018 ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum juga menerima laporan dari hasil negosiasi antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan pihak Rio Tinto.

Mengutip koran Kontan, negosiasi itu berkenaan dengan pengambilan divestasi 51 persen saham Freeport. Laporan yang dimaksud adalah pembelian hak partisipasi atau participating interest (PI) 40 persen. Soal ini belum mencapai kesepakatan lantaran masih melakukan tawarmenawar masalah harga.