Bareksa.com – Wacana pemindahan ibukota negara yang sempat ramai pada tahun lalu, ternyata menggugah para pengusaha properti untuk mencari peluang bisnis. Seperti pernyataan Chairman PT Sentul City Tbk (BKSL) Tranggono Ting, yang baru-baru ini sedang menyiapkan kawasan kota mandiri di Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

Tranggono berpendapat, masa depan kota Jakarta, sebagai kota metropolitan dan ibukota Indonesia mengalami kepadatan penduduk dan timbulkan kemacetan yang cukup berat. Oleh karena itu, perlu ada pembagian distribusi metropolitan di sekitarnya.

Distribusi ekonomi bisa bergesar ke arah barat, timur dan juga selatan Jakarta. Salah satu wilayah yang dinilai paling siap adalah kawasan Jonggol di Bogor yang diperuntukkan bagi kawasan kota mandiri dan siap menampung berbagai kegiatan ekonomi.

Tranggono menyampaikan, kawasan Jonggol ini merupakan kawasan yang paling siap lahannya. Pasalnya, sudah ada peraturan Keppres nomor 1 tahun 1997 yang meminta agar kantor Kementerian dan Lembaga dipindahkan ke Jonggol, dengan maksud mengurangi beban dan tekanan terhadap Jakarta.

“Ini salah satu opsi yang mungkin masih bisa di-review kembali, mengingat pada saat itu keputusan tersebut cukup banyak studi pendukungnya,” ungkap Tranggono dalam keterangannya, Rabu, 20 Februari 2018.

Menurutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keppres nomor I tahun 1997 tersebut, kawasan Jonggol ini akan dibangun menjadi sebuah kota mandiri dengan luasan 30 ribu hektare. Dari luas tersebut peruntukkan 15 ribu hektare untuk kawasan terbuka hijau dan 15 ribu untuk kawasan hunian. “Sampai saat ini dari 15 ribu hektare tersebut, sudah 60 persen lahan kami kuasai untuk dijadikan sebagai kota mandiri,” kata Tranggono.

Tranggono mengatakan, dari 15 ribu hektare itu, bisa dikembangkan pusat pemerintahan, komersial, hunian, hotel dan lainnya. Lahan yang ada di kawasan Jonggol ini 99 persen sudah dikuasai oleh Sentul City untuk dikembangkan sebagai kota mandiri. (Baca juga Terkuak Juga, Saham BKSL Dibeli oleh Pewaris Tahta Grup Mayapada)

“Kami usulkan, lembaga lembaga non teknis dan yang bersifat tidak vital bisa dipindahkan ke kawasan Jonggol ini, hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan Jakarta dan juga distribusi kota kota baru,” tambah dia.

Pihak perusahaan, kata dia, sudah menyiapkan lahannya. Pada tahap pertama pihaknya sudah bekerja sama dengan Perum Perumnas untuk membangun rumah subsidi sebanyak 5.000 unit rumah. Dan perusahaan akan membangun 2.000 sampai 3.000 unit rumah tapak di kawasan Jonggol. (Lihat Kementerian PUPR Dorong Partisipasi Swasta Ikut Kembangkan Rumah Subsidi)

Diperkirakan investasi awal untuk pembangunan awal kota Mandiri Jonggol ini bisa mencapai Rp10 triliun dan bisa dikembangkan sampai 10 tahun ke depan. “Kalau kota mandiri perencanaan jangka panjang, di atas 10 tahun. Nanti ada rumah landed, vertikal dan lainnya,” terang dia.

Selain itu, nanti kawasan ini juga bisa menyediakan hunian bagi para pegawai negeri sipil (PNS) dan lainnya, mengingat lahan memang cukup luas. Karena itu tak salah bila kawasan Jonggol bisa menjadi alternatif untuk pemindahan kantor kementerian dan lainnya. “Infrastruktur juga sudah bagus, dan menjadi alternatif untuk jalur ke arah wisata Puncak II,” ujarnya.

Wakil ketua umum DPP REI Hari Gani menilai, sampai saat ini pengembang sudah banyak melakukan pengembangan kota-kota baru di kawasan Jabodetabek. Bahkan beberapa kota di Indonesia. Di kawasan Jabodetabek, pengembang yang tergabung dalam REI sudah mencetuskan 35 kota baru. Salah satunya yang sekarang dikembangkan adalah di kawasan Maja, Banten.

“Sudah banyak REI membangun kota-kota baru, mulai dari Serpong, Maja, Cikarang, bahkan sekarang juga ada Bogor seperti di Jonggol,” kata dia.

Gani mengatakan, pusat pemerintahan tidak semua harus fokus di Jakarta, tetapi bisa disebar ke beberapa titik di kawasan Jabodetabek. Hal ini juga untuk mengurangi beban berat Jakarta. “Bisa ke Maja, bisa juga kita kembangkan ke Jonggol, yang dulu sudah ada Keppresnya, bisa juga ke arah Cikarang,” ujarnya. (hm)