Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting pemberitaan ekonomi dan aksi korporasi, yang disarikan dari berita sejumlah media hari ini, Rabu, 21 Desember 2017 ;

Rating Indonesia

Lembaga pemeringkat rating, Fitch Ratings Inc, menaikkan peringkat Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stable. Penaikkan itu, kata Fitch, mempertimbangkan daya tahan ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. "Kondisi itu seiring kebijakan makroekonomi yang secara konsisten diarahkan menjaga stabilitas," ungkap Fitch.

Menurut Fitch, ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,4 persen pada 2018 dan 5,5 persen pada 2019, dari 5,1 persen pada 2017. Target defisit pada 2018 yang sebesar 2,2 persen menunjukkan pendekatan konservatif. Fitch menyatakan pelebaran defisit kemungkinan akan tetap stabil di angka 2,7 persen.

PT United Tractors Tbk (UNTR)

PT United Tractors Tbk (UNTR) menargetkan penjualan alat berat naik 10 persen atau sebanyak 3.800 unit sepanjang tahun depan. Perseroan optimistis dapat menjual alat berat Komatsu sebanyak 3.500 unit sepanjang 2017.

Target penjualan alat berat perseroan tahun depan cenderung lebih konservatif. Sepanjang 2016, perseroan menjual 2.181 unit alat berat, artinya, penjualan alat berat perseroan tahun ini tumbuh 60,47 persen dibandingkan tahun lalu. "Tahun depan, kami hanya meneruskan inisiatif yang sudah ada di tahun ini," ujar Sara K. Loebis, Sekretaris Perusahaan UNTR.

Di bisnis on road, UNTR berupaya meningkatkan penjualan UD Trucks dan Scania On Road. Di bisnis kontraktor pertambangan, volume produksi batu bara dan jumlah pemindahan tanah (overburden removal) ditargetkan naik 10 persen yoy pada tahun depan. Hingga akhir 2017, UNTR menargetkan produksi batu bara mencapai 114 juta ton, naik 5 persen yoy. Adapun overburden removal diperkirakan naik 10 persen yoy menjadi 788 juta bank cubic meters (bcm).

Pada 2018, UNTR menganggarkan belanja modal (capital expenditure/ capex) Rp7 triliun. Seluruh anggaran tersebut berasal dari kas internal. Jumlah ini naik dua kali lipat dibandingkan tahun ini yang sekitar Rp3-4 triliun.

BUMD DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, ingin semua badan usaha milik daerah (BUMD) bisa melepas sebagian sahamnya ke publik lewat pasar modal. Hal itu dilakukan agar BUMD tak lagi menjadi perusahaan yang bergantung pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sandi memastikan bahwa semua BUMD Jakarta akan memasukkan go public ke dalam rencana pengembangan bisnisnya, entah dalam jangka pendek menengah atau pun panjang. "Kita pastikan, IPO atau go public itu ada dalam business plan mereka. Mau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tapi saya ingin mereka mandiri," tuturnya.

Menurut Sandi, BUMD tidak boleh bergantung hanya pada penyertaan modal daerah (PMD). Selain itu dengan melantai di pasar modal maka manajemen BUMD akan lebih tertata karena harus mengedepankan good corporate governance (GCG). "Mereka harus mampu untuk menawarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI)," tegasnya.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) mengumumkan telah melunasi penerbitan obligasi berkelanjutan I Bank Panin Tahap I 2012. Obligasi tersebut pertama kali diterbitkan pada 21 Desember 2012 dengan tingkat bunga tetap.

"Obligasi berkelanjutan I Bank Panin Tahap I 2012 dengan jumlah pokok Rp1 triliun telah jatuh tempo pada 20 Desember 2017," ujar Presiden Direktur Bank Pan Indonesia, Herwidayatmo dalam keterangan kepada Bursa Efek Indonesia.

Terkait obligasi ini Bank Panin telah melakukan pelunasan pokok obligasi kepada pemegang obligasi. Pelunasan ini dilakukan melalui KSEI.

Pembangunan Tol Cikampek

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan instansi terkait akan menghentikan sementara pengerjaan pembangunan proyek di ruas Tol Jakarta – Cikampek. Penghentian sementara dilakukan untuk mengantisipasi puncak kepadatan arus lalu lintas pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru pekan ini hingga akhir pekan depan.

Mulai tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 2 Januari 2018 mobilisasi material proyek dihentikan. Kalaupun ada pekerjaan, akan dipasang seng-seng untuk menutup dirapikan supaya kapasitas (jalan) tidak terlalu berkurang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, mengatakan langkah tersebut diambil mengingat pada hari biasa pada ruas Tol Jakarta–Cikampek sudah terjadi kemacetan akibat adanya sejumlah proyek pembangunan di ruas tol tersebut. "Selain itu, nantinya akan ada perluasan gardu pelayanan untuk mendukung manajemen keselamatan di jalan tol." kata Sugihardjo.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus berupaya untuk melakukan pemerataan kelistrikan di seluruh Indonesia melalui program listrik pedesaan. Agar bisa melakukan penyambungan listrik ke desa-desa, PLN meminta insentif terkait energi primer seperti gas maupun batu bara, agar bisa mempertahankan kegiatan bisnis PLN sekaligus menekan biaya pokok produksi (BPP) listrik hingga membuat harga listrik terjangkau bagi masyarakat.

Sementara itu, Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, hingga 2017 jumlah desa berlistrik telah mencapai 1.542 desa. Demikian diungkapkan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, saat menghadiri peresmian pengoperasian dua Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan total kapasitas 70 megawatt yang terletak di Jayapura dan Nabire. Dalam acara itu juga diresmikan pemasangan listrik ke 74 desa di Papua oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 20 Desember 2017.

Pada kesempatan teresbut, Sofyan menjelaskan, untuk tahun 2017 ini jumlah desa yang telah mendapatkan aliran listrik sebanyak 191 desa. Sofyan mengatakan masih banyak desa yang belum mendapatkan sambungan listrik di berbagai daerah, khususnya Papua. Untuk menyambung listrik pun diperlukan biaya yang tak murah. "Saat ini terdapat 1.040 pelanggan baru yang tersambung, yang membutuhkan dana kurang lebih kurang Rp150 juta rupiah untuk melistriki 1 rumah," kata Sofyan.

Sofyan mengatakan, dengan adanya lebih dari 2.000 desa di Papua dan Papua Barat yang belum terlistriki, hal itu menjadi tantangan bagi PLN untuk bisa menjaring listrik ke desa-desa tersebut. Sebab, ada banyak pelanggan yang tak sanggup untuk membayar biaya penyambungan listrik. "Sebagian juga tidak sanggup membayar biaya penyambungan, dan biaya penyambungan sebagian besar kami berikan bantuan melalui CSR. Sebagian lagi kami carikan solusi dengan berbagai pihak dari BUMN," katanya.

Untuk keberlanjutan perlu adanya subsidi silang antara wilayah Jawa, Sumatera, dengan wilayah Indonesia Timur, sehingga fungsi PSO dalam rangka pemerataan pembangunan kelistrikan menjadi sangat terwujud ke depan. (AM)