Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia dan berita media hari Senin, 27 November 2017 :

PT PP Presisi Tbk (PPRE)

PT PP Presisi Tbk (PPRE) membidik kontrak baru senilai Rp8 triliun pada 2018. Sedangkan untuk tahun ini, anak usaha PT PP (Persero) Tbk (PTPP) tersebut menargetkan kontrak baru Rp5,8 triliun.

Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PPRE, Benny Pidakso, menyatakan kontrak baru tersebut termasuk proyek multi years. Di antaranya jalan tol Trans Sumatera, pembangunan taxy way dan runaway Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, dan pembangunan Bandara Kulon Progo. Hingga Oktober 2017, sudah tandatangani kontrak Rp4,2 triliun.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengumumkan telah membeli 30 persen saham PT Central Santosa Finance (CSF) senilai Rp220 miliar. Pembelian ini dilakukan pada 22 November 2017. Berdasarkan keterbukaan informasi ke Bursa Efek indonesia (BEI), Direktur BCA, Subur Tan menyatakan pembelian ini seiring dengan penyertaan modal bank pada CSF.

Dengan transaksi ini, BCA memiliki 100 persen saham CSF. Sebanyak 75 persen saham CSF dimiliki langsung oleh BCA sedangkan sisanya 25 persen dimiliki melalui anak usahanya yaitu PT BCA Finance.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) membukukan laba bersih Rp1,9 triliun atau melonjak 41,4 persen di kuartal III 2017 dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp1,3 triliun. Lonjakan laba ini ditopang oleh peningkatan pendapatan tol dan usaha lain yang mencapai Rp6,8 triliun atau meningkat 4,7 persen dibandingkan kuartal III 2016.

Produk Keuangan untuk Pembiayaan Infrastruktur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengembangkan produk keuangan untuk pembiayaan infrastruktur. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, menyatakan produk keuangan yang ada sudah cukup banyak seperti reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA).

OJK juga akan melakukan sosialisasi lebih luas untuk memperkenalkan produk-produk keuangan yang sudah ada tersebut. Dengan begitu, investor memahami produk tersebut dan tertarik berinvestasi. Sehingga yang perlu didorong adalah bagaimana produk tersebut mampu memberikan pembiayaan ke pembangunan infrastruktur.

Kepastian Kelanjutan Proyek LRT

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI tidak ikut menjadi investor alias turut mendanai proyek kereta ringan alias light rail transit (LRT). KAI diusulkan menjadi operator saja.

Kabar ini membuat sejumlah bank yang sempat berminat membiayai proyek ini menjadi kebingungan. Bank-bank itu masih menantikan keputusan pemerintah soal kelanjutan proyek LRT. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) misalnya, sempat menyatakan siap menyalurkan kredit sindikasi khusus LRT sebanyak Rp4 triliun.

Senior Vice President (SVP) Corporate Banking BCA, Yuli Melati Suryaningrum, menyatakan sampai saat ini bank-bank yang ingin membiayai proyek ini masih berkomitmen sesuai dengan kesepakatan awal.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) telah menyiapkan dana Rp5 triliun ke proyek LRT. Sedangkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memilih menanti keputusan pemerintah selaku penggagas proyek infrastruktur ini.

Andai PT KAI tak jadi mendanai, ada potensi pembiayaan bank akan meningkat jadi Rp22 - 23 triliun. Semula, kredit dari perbankan diperkirakan sebesar Rp19,1 triliun.

Adapun, beberapa bank yang sepakat menyalurkan kredit sindikasi LRT antara lain BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI dan PT CIMB Niaga Tbk bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. (AM)