BeritaArrow iconKategoriArrow iconArtikel

Soal Penyederhanaan Golongan Listrik, Pengamat Nilai Terkait Keuangan PLN

20 November 2017
Tags:
Soal Penyederhanaan Golongan Listrik, Pengamat Nilai Terkait Keuangan PLN
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (kiri) bersama Direktur Utama PLN Sofyan Basir (kanan) meninjau Pusat Pengatur Beban (P2B) Listrik Jawa-Bali di Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Penyederhanaan golongan listrik ada keterkaitannya dengan pendapatan PLN terutama dalam aspek kinerja keuangan

Bareksa.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berencana melakukan penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik nonsubsidi dinilai dilakukan guna mencapai target keuangan.

Sebelum rencana itu diputuskan, pembahasan secara mendalam dan melihat kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting, salah satunya tidak berlebihan menggunakan listrik.

Pengamat Energi, Pri Agung Rakhmanto, menilai penyederhanaan golongan listrik ada keterkaitannya dengan pendapatan PLN terutama dalam aspek kinerja keuangan. Kinerja keuangan PLN memang harus digenjot seiring dengan pertumbuhan daya beli masyarakat yang belum maksimal.

Promo Terbaru di Bareksa

"Target keuangan bisa tidak sesuai ekspektasi karena pertumbuhan listrik tidak sesuai perkiraan akibat pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan dalam perencanaan ekonomi. Jadi kelebihan pasokan," kata Pri, sapaan akrabnya, Senin 20 November 2017. (Baca : PLN Klaim Siap Tanggung Beban Tambah Daya Listrik Konsumen)

Lebih lanjut, Pri yang juga Chairman I Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) menilai rencana PLN melakukan penyederhanaan golongan listrik nonsubsidi sudah melalui pembahasan secara mendalam dan melihat kebutuhan masyarakat. Namun hal itu tetap harus dikaitkan dengan bagaimana upaya menyehatkan industri listrik di Tanah Air.

"Jadi jangan seolah-olah penyederhanaan ini supaya masyarakat agar bisa menyalakan air conditioner langsung tiga, misalkan. Artinya tidak seperti itu," tuturnya.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dimaksimalkan

Pengamat Ekonomi, Aviliani, menyebut pemerataan pertumbuhan ekonomi harus bisa dimaksimalkan oleh pemerintah agar tingkat kesejahteraan bisa terasa di seluruh wilayah di Indonesia. Kondisi itu penting dilakukan meski pertumbuhan ekonomi mencapai 5,06 persen di kuartal III 2017.

"Dari sisi pertumbuhan ekonomi bagus tapi dari sisi 'kue' atau pemerataan itu memang 'kuenya' belum tersebar. Infrastruktur itu spesialis dan tidak dimiliki banyak pihak. Karenanya World Bank menyebut diikutsertakan swasta selain BUMN agar 'kue' menyebar," kata Aviliani. (Lihat : Jika Penyederhanaan Golongan Listrik Jadi, Siapa Tanggung Biaya Penambahan Daya?)

Selain itu, lanjut Aviliani, hal lain yang menjadi sorotan dari pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2017 yang tetap tinggi adalah persoalan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Aviliani menilai daya beli masyarakat tidak menurun tapi sayangnya tingkat konsumsi melemah.

"Kedua terkait konsumsi. Daya beli tidak menurun tapi tingkat konsumsi masyarakat menurun. Jadi bagaimana konsumsi itu bisa dikembalikan," kata Aviliani.

Masih Sebatas Wacana

Sebelumnya, PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepakat bahwa penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik nonsubsidi yang ramai diperbincangkan sepekan ini hanya wacana.

"Jadi kami ingin menginformasikan bahwa rencana program ini ini baru sebuah rencana," kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir. (Baca : Golongan Pelanggan Listrik Non-Subsidi Akan Lebih Sederhana)

Sofyan menuturkan penyederhanaan kelas pelanggan dengan menaikkan daya listrik semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. PLN menilai selama ini masyarakat ingin menaikkan daya tetapi karena biaya terlalu besar dan harus menunggu waktu lama, PLN berencana untuk menaikkan daya gratis kepada masyarakat.

"Rencana program ini kami berniat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan rumah tangga PLN. Dengan menyederhanakan tarif supaya masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan apabila ingin mengubah golongan tarif," ungkap dia.

Adapun rencana menaikkan daya pelanggan 900 VA nonsubsidi ke daya 1.300 VA, pelanggan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA menjadi 5.500 VA belum tercapai kesepakatan. (Lihat : Perbandingan Subsidi Energi Jelang Pemilu Masa Jokowi Vs SBY)

"Ini dimulai dari 1.300 VA, 2.200 VA, 4.400 VA apakah mau dikelompokan lagi ke 5.500 VA masih mau dibahas. Ini belum ada keputusan," pungkasnya. (K03/AM)

Pilihan Investasi di Bareksa

Klik produk untuk lihat lebih detail.

Produk EksklusifHarga/Unit1 Bulan6 BulanYTD1 Tahun3 Tahun5 Tahun

Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A

1.385,6

Up0,21%
Up4,12%
Up7,77%
Up8,02%
Up19,27%
Up38,33%

Trimegah Dana Obligasi Nusantara

1.095,56

Up0,20%
Up4,14%
Up7,20%
Up7,44%
Up2,99%
-

STAR Stable Amanah Sukuk

autodebet

1.085,51

Up0,57%
Up4,03%
Up7,67%
Up7,80%
--

Capital Fixed Income Fund

autodebet

1.854,58

Up0,55%
Up3,90%
Up7,24%
Up7,38%
Up17,49%
Up40,84%

Insight Renewable Energy Fund

2.288,82

Up0,81%
Up4,14%
Up7,41%
Up7,53%
Up19,89%
Up35,81%
Tags:

Video Pilihan

Lihat Semua

Artikel Lainnya

Lihat Semua