Bareksa.com - Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas siap meningkatkan infrastruktur di wilayah selatan Jawa guna mengatasi masalah kesenjangan dan ketimpangan wilayah di pulau terpadat Indonesia tersebut. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur, sumber dana di luar anggaran negara pun menjadi salah satu skema pembiayaan yang diutamakan di tengah keterbatasan fiskal.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegero mengatakan pengentasan masalah kesenjangan dan ketimpangan, termasuk yang terjadi di wilayah utara dan selatan Pulau Jawa, menjadi penting dalam rangka memeratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah tanpa terkecuali.

"Intinya, pemerintah ingin meningkatkan konektivitas selatan Jawa, misalnya, pembangunan rel kereta api bagian utara sudah double track. Karena itu pemerintah sekarang fokus membangun infrastruktur wilayah selatan Jawa," katanya, Rabu 15 Maret 2017.

Bambang mengatakan, proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1 persen di 2018 membutuhkan kontribusi pembangunan wilayah per pulau. Untuk itu, pemerintah berharap masalah kesenjangan dan ketimpangan bisa ditekan sedemikian rupa melalui pembangunan infrastruktur yang mampu menjawab permasalahan sekarang ini.

Adapun Pulau Sumatra diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,97 persen, Pulau Jawa diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,23 persen, Pulau Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,04 persen, Pulau Kalimantan diharapkan dapat tumbuh sebesar 4,37 persen, dan Pulau Sulawesi diharapkan tumbuh sebesar 7,35 persen.

Selain itu, Kepulauan Maluku diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,18 persen, serta Pulau Papua diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,87 persen. Khusus untuk provinsi D.I. Yogyakarta, diharapkan dapat tumbuh 6,02 persen dengan menjaga momentum pertumbuhan keempat sektor.

"Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY perlu didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi, serta sektor jasa pendidikan dengan kontribusi total sebesar 51,84 persen," ungkap Bambang.

Pemerintah, lanjutnya, baik pusat maupun daerah dapat melaksanakan dua langkah konkret untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut. Pertama, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta.

"Yaitu infrastruktur transportasi dan logistik dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kawasan pariwisata," tuturnya.

Skema Pembiayaan

Namun, keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur adalah implementasi mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Selain itu, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan yang menghalangi berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural.

"Sebagaimana arahan Presiden, pembangunan juga diprioritaskan pada sektor pariwisata yang memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, provinsi D.I.Yogyakarta merupakan satu dari tiga program prioritas pengembangan tiga kawasan pariwisata nasional, yaitu Borobudur, selain Danau Toba dan Mandalika," kata Bambang.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, guna mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,4-6,1 persen di 2018 maka ada sejumlah kebijakan yang harus dilakukan di antaranya adalah mengenai perkembangan ekonomi hingga semester I-2017, pembangunan infrastruktur, dan laju investasi di Tanah Air.

"Presiden Jokowi sangat menekankan tentang skenario apa saja maka semuanya membutuhkan investasi lebih besar. Jadi, pertumbuhan dari investasi harus di atas 8 persen yang sekarang ini baru berada di angka 6 persen," kata Ani, sapaan akrabnya.

Adapun dalam rangka mencapai pertumbuhan investasi 8 persen, Ani menilai, tidak mungkin hanya didapatkan melalui bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata. Pasalnya, peran swasta sangat dibutuhkan termasuk kontribusi dari kredit perbankan, pasar modal, dan badan usaha milik negara (BUMN).

"Adalah bagaimana kita bisa mengelola APBN dengan tetap dan tidak terlalu berbeda jauh. Namun, di sisi lain, momentum program pemerintah dan pergerakan ekonomi tidak mengalami gangguan," pungkas Ani. (K03)