Bareksa.com - Mewujudkan konversi bahan bakar minyak ke gas memang tidak mudah. Selain itu, dibutuhkan pula dana investasi yang tidak sedikit.

Compressed Natural Gas and City Gas Manager Pertamina Ryrien Marisa mengatakan perlu dana Rp17 miliar untuk membangun satu stasiun pengisian bahan bakar yang menyediakan produk minyak dan gas sekaligus. Adapun, nilai tersebut mencakup peralatan seperti dispenser gas.

Secara umum, dia menyebut terdapat perbedaan dalam membangun stasiun pengisian bahan bakar minyak dan gas. Dipenser minyak, katanya, bisa disimpan di bawah permukaan sehingga bisa menghemat lahan.

Sementara itu, dispenser gas harus disimpan di atas permukaan tanah. Selain itu, peralatan tambahan pun dibutuhkan agar SPBU bisa menyediakan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas sekaligus.

Namun, dia menyebut estimasi Rp17 miliar belum termasuk biaya penyediaan lahan tambahan. Tak heran bila hingga saat ini pihaknya baru memiliki tiga SPBU terintegrasi atau ecostation yang siap beroperasi. Ketiga ecostation berada di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan; Cilandak, Jakarta Selatan dan Margonda, Depok.

"Untuk yang integrated, Pertamina investasi Rp17 miliar satu unit," ujarnya usai menghadiri acara Natural Gas Vehicles & Infrastructure Indonesia Forum & Exhibition ke-11 di Hotel Dharmawangsa, Selasa (14 Maret 2017).

Padahal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengharapkan agar terdapat tambahan dispenser gas pada 5.000 stasiun pengisian bahan bakar umum dalam kurun waktu dua tahun untuk mendukung konversi bahan bakar minyak ke gas. Ketentuan lebih lanjut, akan diatur dalam peraturan menteri.

"Nanti mungkin dalam satu atau dua tahun akan ada 5.000 dispenser. Di setiap SPBU minimal satu (dispenser gas)," ujarnya saat memberi sambutan dalam acara Natural Gas Vehicles & Infrastructure Indonesia Forum & Exhibition ke-11 di Hotel Dharmawangsa.

Butuh Insentif

Badan usaha milik negara (BUMN) seperti Pertamina saja mengaku sulit mewujudkan agar 5.000 SPBU bisa berubah menjadi ecostation bila pemerintah tak memberikan insentif. Ryrien menilai pelaku usaha, khususnya pihak swasta tak tertarik untuk berinvestasi karena harga jual bahan bakar gas yang terlalu murah.

Saat ini, bahan bakar gas dijual dengan harga Rp3.100 liter setara premium (lsp) atau lebih rendah dari harga jual premium yakni Rp6.450 per liter. Harga tersebut tak mendukung investasi karena belum memberikan angka pengembalian investasi yang cukup.

Harga keekonomian yang diusulkan yakni Rp4.500 hingga Rp5.000 per lsp. Pasalnya, harga yang berlaku saat ini belum memasukkan komponen biaya transportasi gas alam kompresan (compressed natural gas/CNG) yang harus menggunakan truk untuk menyuplai gas ke SPBG yang tidak dialiri gas pipa.

Sebagai BUMN saja, Pertamina masih menanggung sendiri biaya transportasi suplai CNG sebesar Rp1.500 per lsp.

Di sisi lain, bila harga jual BBG naik, kecil kemungkinan konsumen akan meningkat. Pasalnya, harga jual akan sangat menentukan apakah konsumen akan beralih menggunakan BBG. Oleh karena itu, dia meragukan pihak swasta akan tertarik tanpa harga jual BBG yang lebih menarik.

Dengan kondisi harga saat ini saja, realisasi pemanfaatan gas sektor transportasi darat sebesar 3,6 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd) di 2015. Pada 2016, serapan gas naik menjadi 3,8 MMscfd dan kembali turun pada 2017 yakni sebesar 2,8 MMscfd.

"Saya enggak yakin kalau swasta mau (investasi) kalau kondisi seperti ini karena Pertamina dan PGN tanggung kerugian," katanya. (K04)