Bareksa.com – PT Bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS) terus mendulang berkah setelah bertransformasi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten). Selain bertambahnya modal setelah rights issue, kini Bank Banten mendapat limpahan dana pihak ketiga (DPK) yang cukup besar, terutama dari catatan giro.
Tengok saja laporan keuangan bulanan Bank Banten per Oktober 2016. Pos giro meningkat drastis 1149 persen atau 12 kali lipat menjadi Rp158,06 miliar, dari posisi September 2016 Rp12,65 miliar.
Penambahan giro tersebut membuat DPK Bank Banten per Oktober menjadi Rp3,83 triliun atau naik 1,24 persen dari posisi September Rp3,78 triliun. Di sisi lain, pos tabungan dan deposito mengalami penurunan, masing-masing dari Rp341,69 miliar menjadi Rp320,6 miliar dan Rp3,35 triliun dari Rp3,43 triliun.
Ternyata, salah satu pendorong tumbuhnya giro Bank Banten adalah pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemprov Banten yang mulai 1 Desember 2016 dilaksanakan oleh Bank Banten. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dan Bank Banten sudah mulai direalisasi pada Desember ini dengan melakukan pembayaran gaji kepada 4.326 pegawai di 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Provinsi Banten dengan total dana Rp15 miliar.
Dengan adanya pembayaran gaji pegawai negeri sipil, maka Bank Banten sudah mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur untuk mempermudah para PNS dalam mengambil gaji bulanannya.
“Kami telah memiliki 98 ATM di seluruh Indonesia yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, Jaringan Prima, Asean Payment Network dan Union Pay. Untuk memudahkan transaksi, kami memberikan fitur berupa gratis biaya tarik tunai di seluruh Jaringan ATM Bersama dan Jaringan ATM Prima sampai dengan 15x transaksi setiap bulannya,” jelas Direktur Bisnis 1 Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa.
Dengan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten, hal ini membuka keran untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah Banten. Tak cuma menggali potensi untuk pertumbuhan DPK dari pengelolaan pembayaran gaji, Bank Banten juga mencium potensi lain seperti kredit untuk pegawai yang porsinya cukup besar.
“Potensi kredit pegawai di Pemprov Banten kurang lebih Rp300 miliar dan lebih besar lagi apabila memperhitungkan total jumlah PNS yang ada di seluruh wilayah Banten,” ujar Fahmi.
Kredit Karya Banten yang diperuntukkan bagi pegawai berpenghasilan tetap sudah dipasarkan mulai bulan September 2016 sejak Bank Banten masuk ke segmen kredit konsumer. “Kami menargetkan penyaluran Kredit Karya Banten hingga akhir tahun Desember 2016 sebesar Rp350 miliar. Dengan pola kerjasama pembayaran gaji instansi dan lembaga kami harapkan dapat mendongkrak penyaluran hingga akhir tahun,” tambah Fahmi.
Selain bekerja sama dalam pembayaran gaji pegawai, Bank Banten juga telah menyiapkan diri untuk ditunjuk sebagai pengelola kas daerah bagi Pemerintah. “Sebagai salah satu persyaratan bagi bank yang melakukan pengelolaan kas daerah, saat ini Bank Banten telah ditetapkan menjadi bank persepsi sehingga Bank Banten dapat menjadi salah satu pilihan bagi wajib pajak untuk memberikan kemudahan membayar pajak dan dapat menerima setoran pajak-pajak daerah,” tutup Fahmi. (hm)