Bareksa.com - PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) diketahui terlibat utang senilai Rp990,69 miliar kepada lima kreditur yakni Daley Capital Ltd sebesar Rp430,27 miliar, Interventures Capital Pte Ltd Rp373,76 miliar, Smart Treasure Ltd Rp90,84 miliar, Harus Capital Ltd Rp81 miliar, dan Maybank Kim Eng Securities Rp14,73 miliar. Baca selengkapnya di: "Arus Kas Operasional Negatif, Mampukah BNBR Bayar Obligasi Barunya?"

Menanggapi hal itu, Head of Corporate Communication BNBR, Bayu Nimpuno, menerangkan bahwa rencana penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) merupakan cara perseroan melunasi utang kepada kreditur, jadi bukan menambah beban utang baru bagi perseroan. Penerbitan obligasi ini ditujukan untuk merestrukturisasi utang perseroan, jadi tidak seperti obligasi biasa yang ditawarkan kepada investor publik dan membutuhkan pembeli siaga. Oleh karena itu, penerbitan obligasi ini dilengkapi dengan dokumen persetujuan kreditur yang menerima obligasi konversi sebagai bentuk pelunasan utang.

“Obligasi Wajib Konversi ini tidak akan ditawarkan kepada publik secara umum, jadi tidak perlu pembeli siaga, karena pasti akan diserap oleh kreditur,” dia menjelaskan kepada Bareksa.

Bayu menjelaskan obligasi ini tidak akan membebani perseroan dan justru akan memperbaiki struktur utang BNBR dan arus kas, karena tidak ada pembayaran bunga kepada kreditur. Obligasi ini nantinya akan dikonversi oleh kreditur ke dalam bentuk saham BNBR pada harga tertentu.

Implikasinya, jumlah saham BNBR tentu akan bertambah. Oleh karena itu BNBR telah meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 2 Juni 2016. Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham telah menyetujui rencana penerbitan obligasi konversi tersebut dengan kupon nol persen.

BNBR telah menyiapkan 19,81 miliar saham biasa seri D atau sekitar 17,45 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh untuk konversi obligasi konversi. Harga pelaksanaan konversi ini yaitu Rp50 per saham yang dilakukan sesuai ketentuan POJK No. 38/POJK.04/2014 mengenai penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. (kd)