Bareksa.com - Pertarungan menuju Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 kian sengit. Oleh sementara kalangan--terutama oleh seteru-seteru politiknya--langkah gubernur petahana Basuki 'Ahok' Purnama yang tak kenal kompromi menggusur pemukiman liar di Ibukota, kini gencar disoal. Argumen Ahok bahwa kebijakan itu adalah untuk mengembalikan fungsi lahan terbuka hijau sesuai peta zonasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ramai-ramai ditampik. Oleh mereka, politisi yang gemar melawan arus ini bahkan dituding "anti orang miskin dan pembela orang kaya".

Agar pandangan kita tak tersaput kabut politik, analis Bareksa mencoba menyusuri datanya.

Ahok resmi dilantik sebagai gubernur sejak 19 November 2014, menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden. Berduet bersama Jokowi, Ahok menjabat sebagai Wakil Gubernur selama periode Oktober 2012 - Oktober 2014. Gubernur sebelumnya adalah Fauzi 'Foke' Bowo yang menjabat selama kurun waktu Oktober 2007 - Oktober 2012.

Di masa Ahok menjabat sebagai gubernur, Pemprov DKI Jakarta merencanakan membangun 50 ribu unit hunian rumah susun (rusun) di seluruh wilayah Ibukota hingga 2017. Ini ditujukan antara lain untuk menampung warga yang tempat tinggalnya digusur. Menurut data Pemprov DKI, sepanjang tahun 2015 tercatat 18 ribu unit rusun telah dibangun di 10 wilayah Jakarta.

Rusun-rusun tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu dan kelas menengah. "Sekarang kan banyak warga kelas menengah yang tidak mampu membeli rumah di Jakarta, dan tinggal di daerah sekitar Jakarta. Dengan adanya rusun itu, setiap hari kerja, dia bisa tinggal di rusun, tapi kalau akhir pekan bisa kembali ke rumahnya," ujar Ahok kepada media, beberapa waktu lalu.

Cakupan wilayah dan jumlah rusun yang dibangun Ahok jauh lebih luas dan banyak jika dibandingkan di era Foke. Data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan pada periode 2008-12 hanya dibangun dua rusun di Muara Baru dan Marunda--dari total lima rusun yang semula direncanakan. Rusun Marunda dirampungkan di masa Jokowi-Ahok, sedangkan Rusun Muara Baru diselesaikan saat Ahok naik ke kursi DKI-1. Jumlah unit di kedua rusun tersebut ada sekitar 2.000.

Itu soal rusun, bagaimana dengan pendapatan Pemprov DKI?

Semasa Ahok menjabat sebagai gubernur, total pendapatan yang diperoleh melonjak tajam. Menurut data Bank Indonesia, realisasi pendapatan tahun 2015 mencapai Rp44,3 triliun. Angka ini naik 70 persen jika dibandingkan tahun 2012 di era Foke yang hanya sebesar Rp26 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa Ahok pun melesat 51 persen menjadi Rp33,8 triliun, akibat digenjotnya pendapatan pajak yang menyasar warga kalangan menengah-atas, khususnya kaum berduit. Sejumlah tarif pajak dinaikkan, termasuk pajak kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan tarif progresif menjadi 2 persen per Januari 2015, dari sebelumnya 1,5 persen. Selain itu, pajak hiburan didongkrak 30 persen, dari sebelumnya cuma 20 persen.

Grafik: Realisasi Pendapatan, PAD, dan Pendapatan Pajak DKI Jakarta

Sumber: Bank Indonesia

Di area kesejahteraan, ternyata juga ada perbaikan. Data per September 2015 menunjukkan jumlah warga miskin di Jakarta turun, setelah terus menanjak sejak 2010 hingga 2014. Jumlah penduduk miskin di Jakarta per September 2015 tercatat sebanyak 368 ribu orang atau turun 10,67 persen, jika di bandingkan periode yang sama di tahun 2014.

Penurunan ini terjadi karena nilai pengeluaran warga miskin meningkat melebihi kenaikan batas garis kemiskinan.

Garis kemiskinan mengukur tingkat kebutuhan dasar berupa pengeluaran masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Pada September 2015 garis kemiskinan di DKI Jakarta berada di level Rp503.038 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat 9,5 persen dibandingkan September 2014 yang Rp459.560 per kapita per bulan. Garis kemiskinan di tahun 2015 meningkat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Meningkatnya nilai pengeluaran penduduk miskin didorong digelarnya program-program kesejahteraan Pemprov DKI, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan program Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Dengan berbagai program tersebut, sebagian kebutuhan dasar warga miskin telah dipenuhi Pemprov Jakarta.

Dari sisi serapan tenaga kerja, Jakarta di era Ahok juga memperlihatkan ada kemajuan. Tingkat pengangguran di Ibukota pada kuartal III 2015 turun menjadi 7,2 persen dari level 8,5 persen di kuartal III 2014.

Bank Indonesia menjelaskan kondisi ini sejalan dengan perkembangan aktivitas perekonomian di periode tersebut. Lapangan perkerjaan di Jakarta saat ini berkembang cukup pesat dan banyak menyerap tenaga kerja.

Grafik: Angka Kemiskinan dan Pengangguran Jakarta, 2009 - Kuartal III 2015

Sumber: Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia

Perekonomian DKI Jakarta di tahun 2015 memang tumbuh lebih lambat menjadi hanya 5,88 persen, dibanding tahun sebelumnya yang 5,91 persen. Angka ini pun lebih rendah jika dibandingkan masa kepemimpinan Foke.

Grafik: Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Vs Nasional, 2009-15

Sumber: Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jakarta berjalan seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang juga melambat diseret resesi ekonomi global. Toh demikian, jika ditelaah lebih dalam, meskipun ekonomi Jakarta di tahun 2015 melambat, gap pertumbuhan ekonomi antara Jakarta dengan perekonomian nasional melebar, sebagaimana terlibat pada grafik di atas. Ini menunjukkan ekonomi Jakarta di era Ahok mampu bertahan dari tekanan perlambatan ekonomi nasional, antara lain karena langkah Pemprov menggenjot PAD. (kd)