Bareksa.com – Belakangan ini mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono rajin mengritik penerusnya, Presiden Joko Widodo. Diberitakan media, dalam perjalanan 'Tour de Java' mantan presiden Indonesia itu menyatakan pemerintahan Jokowi perlu mengurangi belanja infrastruktur, terlebih di saat kondisi ekonomi sedang melambat seperti sekarang. Tak banyak bicara, Jokowi membalas dengan mengunjungi proyek Hambalang yang lama mangkrak setelah digerogoti kasus megakorupsi yang melibatkan banyak petinggi Partai Demokrat.

"Saya tidak setuju subsidi dihilangkan semua untuk membangun infrastruktur semata-mata. Infrastruktur sangat penting, di era saya juga begitu, kita bangun besar-besaran. Jangan sampai APBN diserap habis atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur lantas untuk membantu rakyat kecil jadi tidak ada," kata SBY di hadapan media.

Bagaimana perbandingan pembangunan proyek-proyek infrastruktur di kedua pemerintahan ini? Analis Bareksa menyusuri datanya.

Semasa SBY, anggaran infrastruktur pada 2010 tercatat Rp99 triliun dan lalu naik 107 persen menjadi Rp178 triliun dalam waktu lima tahun.

Angka ini digenjot secara drastis setelah Jokowi masuk istana. Pada 2015, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp290 triliun atau melonjak 63 persen dibandingkan di tahun 2014 yang merupakan penghujung pemerintahan SBY.

Bila ditinjau dari persentase anggaran infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), selama lima tahun terakhir pemerintahan SBY, rasio tersebut rata-rata lebih kecil dibandingkan di era Jokowi. Kenaikan signifikan anggaran infrastruktur pada awal masa pemerintahan Jokowi mengerek rasio anggaran infrastruktur menjadi 3,2 persen pada 2015. Adapun pada 2016, anggaran infrastruktur bertambah menjadi Rp314 triliun dengan rasio 3,3 persen di mana porsi belanja infrastruktur pemerintah pusat menjadi lebih kecil dan transfer ke daerah meningkat.

Bank Dunia dalam laporannya pada 2014 pernah menyoroti rendahnya investasi infrastruktur yang menyebabkan ekonomi Indonesia terus tertinggal. Sebelum krisis moneter 1997-98, investasi di infrastruktur pernah mencapai 7 persen dari PDB. Namun, beberapa tahun terakhir hanya berada di bawah 5 persen. Padahal, negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam memiliki rasio di atas 7 persen, apalagi China yang investasi infrastrukturnya di atas 10 persen dari PDB. Bank Dunia bahkan menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kurun 2001-11 bisa lebih tinggi jika saja alokasi anggaran infrastruktur lebih tinggi.

Grafik: Porsi Anggaran Infrastruktur di APBN Era Jokowi Vs SBY

Sumber: Kemenkeu, BI, diolah Bareksa

Itu anggaran, bagaimana dengan realisasinya?

Di era SBY, realisasi anggaran infrastruktur berkisar di atas 80 persen. Data realisasi anggaran di masa pemerintahan Jokowi di tahun 2015 lalu, belum tersedia. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai institusi penanggung jawab utama pembangunan infrastruktur mencatat penyerapan anggaran tahun 2015 di atas 90 persen. Di awal pemerintahan Jokowi, realisasi anggaran sempat tersendat, yang antara lain disebabkan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan konsolidasi pemerintahan baru. (Baca juga: Proyek Infrastruktur Jokowi yang Ditenderkan Pada 2015 Capai 70%, Apa Impaknya?)

Grafik: Realisasi Anggaran Infrastruktur di Era SBY

Sumber: Kemenkeu, BI, diolah Bareksa

Perlu diingat, besarnya sumber alokasi anggaran infrastruktur di era Jokowi merupakan hasil pengalihan dari dana subsidi BBM, yang selama ini salah sasaran. Berdasarkan data Bank Dunia, selama periode pemerintahan SBY pada 2012-14, dana subsidi BBM malah terus melonjak di atas Rp200 triliun dan menjadi pos terbesar di APBN di antara pos lain. Sedangkan mulai 2015, kebijakan Jokowi memangkas dana subsidi BBM yang selama ini memberatkan anggaran, menyediakan ruang fiskal bagi penambahan anggaran infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Grafik: Alokasi Anggaran Pemerintah (Rp Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan

Namun, patut dicatat bahwa kenaikan anggaran infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi ini bukanlah tanpa risiko. Harga komoditas yang masih tertekan ditambah perlambatan ekonomi, membuat target penerimaan negara bisa meleset. Pada gilirannya ini berpotensi memperbesar defisit anggaran dan menambah beban utang negara. (kd)