Bareksa.com - Tujuh bulan sudah Presiden Joko Widodo memerintah. Dan kritik tajam pun mulai bermunculan. Utamanya terkait dengan kondisi perekonomian yang melemah seperti terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal I 2015 yang hanya bertumbuh 4,7 persen -- yang merupakan level terendah sejak 2009.

Lantas, apakah dengan demikian pemerintahan Jokowi-JK gagal total mengurus ekonomi?

Faisal Basri, ekonom yang dikenal kritis dan pernah mengepalai Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) menilai sebetulnya ada sejumlah kebijakan Jokowi yang positif, meski dampak nyatanya pada perekonomian belum jelas mewujud. Menurut dia, setidaknya ada empat langkah maju yang perlu dicatat.

1. Efisiensi pengadaan minyak dengan membubarkan Petral

Tim Anti Mafia Migas merekomendasikan pembubaran Pertamina Energi Trading Limited (Petral), salah satu anak usaha Pertamina untuk melakukan perdagangan dan pemasaran di pasar internasional. Petral, yang bermarkas di Hong Kong, memiliki anak usaha bernama Pertamina Energy Services Pte Limited (PES) yang berbasis di Singapura. (Baca juga: Petral Bubar: ESDM Minta Audit Investigasi)

Faisal menerangkan ketika PES masih beroperasi, harga minyak yang dibeli Pertamina senilai $0,2-0,3 lebih rendah daripada MOPS (Mean of Platts Singapore), acuan transaksi di bursa Singapura. Sekarang, pengadaan minyak tanpa melalui PES bisa didapat dengan harga $1,2 di bawah MOPS.

"Ini setidaknya menurunkan biaya hingga $8 juta sebulan atau sekitar Rp100 miliar sebulan. Setahun bisa menghemat hingga Rp1,2 triliun dengan melaksanakan rekomendasi kami," ujarnya kepada Bareksa.

2. Memperkuat posisi maritim nasional

Jokowi mengagendakan lima pilar utama yang melandasi visi pembangunannya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu pilar itu adalah memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Terkait dengan ini, Jokowi mendorong program pembangunan sekitar 50 pelabuhan baru yang sebagian besar terletak di Kawasan Timur Indonesia.

Sejumlah proyek pengembangan infrastruktur pelabuhan itu ditugaskan kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II). BUMN ini antara lain akan menggarap Pelabuhan Kalibaru (New Priok) di utara Jakarta, Pelabuhan Sorong, Papua Barat, dan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat.

Pelindo tentu membutuhkan dana yang besar. Namun, sebagaimana digarisbawahi Faisal, Pelindo II justru menolak dikucuri dana Penanaman Modal Negara (PMN) seperti perusahaan pelat merah lainnya. Pelindo memilih menerbitkan obligasi global senilai total $1,6 miliar -- dinyatakan merupakan yang terbesar yang pernah diterbitkan sebuah perusahaan milik negara dengan bunga sangat rendah. Tingkat bunga (kupon) obligasi Pelindo II ini lebih rendah dari surat utang pemerintah.

"Bayangkan, kupon obligasi Pelindo lebih rendah daripada sovereign bond yang dijamin pemerintah. Ini menunjukkan kepercayaan investor di luar negeri terhadap program yang mendukung poros maritim Jokowi," kata Faisal.

Tabel: Perbandingan Bunga Obligasi Pelindo vs Pemerintah

Sumber: Blog Faisal Basri

Seperti terlihat pada tabel di atas, obligasi yang diterbitkan oleh Pelindo II bertenor 10 tahun senilai $1,1 miliar dan bunganya 160 basis poin lebih rendah dibandingkan Surat Utang Negara RI 0124.

Pelindo II berhasil meraih dana cukup besar, sekitar Rp20,7 triliun. Ini angka yang penting dicatat. Bila dibandingkan dengan total suntikan PMN yang pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp37 triliun untuk sejumlah BUMN, raihan dana Pelindo mencapai 55 persennya.

3. Tender pengadaan gas untuk percepatan proyek listrik 35.000 megawatt

Terlepas dari pencanangan target yang teramat ambisius -- membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt dalam kurun waktu lima tahun -- Faisal melihat pemerintahan Jokowi-JK sudah mulai bergerak mengatasi berbagai hambatan dalam penyediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Salah satunya adalah dengan menggunakan gas.

Selama ini, pasokan gas masih kurang karena PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih membeli melalui perantara atau calo. Hal itu yang selama ini membuat harga gas jadi sangat tinggi.

"Salah satu rekomendasi kami adalah memberantas calo. Kalau beli lewat calo mahal, mending beli sendiri. Asal, tentukan dulu kebutuhan gasnya," Faisal menjelaskan. "Selama ini penjualan gas lewat beberapa pihak, bisa 3-4 pihak. Tentu setiap pihak ambil fee. Sekarang, berkat jasa Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi (bekas Wakil Ketua KPK), produsen gas dan PLN dipertemukan langsung. Sudah terjadi. Nyata hasil positifnya."

Seperti yang diberitakan sejumlah media, PLN pada awal April lalu sudah memulai lelang pengadaan gas sebanyak 1.100 BBTUD (miliar British Thermal unit per hari). Untuk sejumlah pembangkit listrik baru yang akan dibangun, masih dibutuhkan pasokan sebesar 1.100 BBTUD lagi.

Grafik: Kebutuhan Listrik Nasional

Sumber: Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

4. Lelang jabatan

Di mata Faisal, salah satu kebijakan pemerintahan Jokowi yang juga patut diapresiasi adalah lelang jabatan, yaitu proses seleksi pemilihan pejabat eselon I di kementerian secara transparan. Proses ini menurunkan potensi intervensi dari atasan dan benar-benar berfokus pada kompetensi kandidat yang akan menduduki jabatan strategis itu.

"Lelang jabatan ini luar biasa," Faisal mengisahkan pengalamannya ketika menjadi anggota tim seleksi pejabat eselon I di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Meskipun kami melapor kepada Menteri langsung, tapi Menteri tidak pernah intervensi."

Tim seleksi membuka persyaratan yang memperluas kemungkinan masuknya kandidat yang kompeten, termasuk yang bukan pegawai negeri sipil. Salah satu hasil lelang jabatan yang sudah resmi dilantik adalah I Gusti Nyoman Wiraatmadja, sebagai Direktur Jenderal Migas di Kementerian ESDM.

Wiraatmadja adalah Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia menggantikan Naryanto Wagimin yang telah berakhir masa tugasnya sebagai Plt. Dirjen Migas. Dia juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis, Kementerian ESDM. (kd)