Bareksa.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menampik kekhawatiran dari sementara kalangan bahwa Rancangan APBN-P 2015 bakal tak lolos di DPR sehingga program-program Presiden Joko Widodo ke depan tak bisa berjalan. Kenapa JK sedemikian optimisnya?

"Golkar dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Selain teman saya, dia seorang pengusaha. Gerindra dipimpin Prabowo, juga seorang pengusaha. PAN dipimpin Hatta. Semua pengusaha. Apa ada pengusaha yang tahan beroposisi lebih dari enam bulan? Di negara manapun kalau jadi oposisi, ya menteri-menteri takut ketemu mereka. Jadi, bagaimana mereka bisa berbisnis dengan baik? Masa mereka mau melawan pemerintah? Sebagai pengusaha, mana mungkin kita bentrok terus? Itu tidak akan terjadi," kata JK dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi di rumah jabatan Wapres di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu kemarin, 28 Januari 2015.

Jika kita memetakan kursi DPR RI saat ini, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung Jokowi-JK memiliki 44 persen suara, Koalisi Merah Putih (KMP) 45 persen, dan Partai Demokrat yang mengaku berdiri di posisi netral, 11 persen suara.

Kekhawatiran itu belakangan semakin santer, dipicu kisruh KPK-Polri yang memicu kekhawatiran investor bahwa KIH akan menarik dukungan dari Jokowi-JK.

"Dari sisi kepartaian insya Allah aman. APBN-P saya kira akan disetujui saja, karena ini kepentingan kita semua. Pedagang itu realistis," kata dia sambil berseloroh, "Akhirnya, pedaganglah yang mempersatukan kita."

Dalam RAPBN-P 2015 yang sedang diajukan ke DPR, untuk pertama kalinya besaran anggaran infrastruktur melebihi subsidi energi. Alokasi bujet infrastruktur menjadi Rp281,2 triliun, naik 48 persen dibanding yang dianggarkan pada APBN 2015 yang sudah ditetapkan. Sedangkan subsidi energi diset menjadi hanya Rp158,4 triliun atau merosot 54 persen.

Data Kementerian Keuangan yang telah diolah Bareksa.com menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir nilai anggaran infrastruktur selalu cuma setengah dari nilai subsidi energi. Dan mayoritas dana subsidi energi itu dihabiskan untuk bahan bakar minyak (BBM) yang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia semenjak krisis 1998 jalan di tempat. Buntutnya, saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Indonesia lebih mengandalkan produk impor ketimbang dalam negeri.

Grafik: Anggaran Belanja Infrastruktur Pemerintah Pusat (APBN) (Rp Triliun)

Sumber: Kementrian Keuangan (Bahan Pembahasan dengan DPR-RI)

Industri manufaktur baru bisa tumbuh jika tersedia jalur transportasi yang murah untuk mendistribusikan barang. Dibutuhkan pembangunan ruas-ruas jalan baru, jalur kereta api dan pelabuhan, agar harga produk bisa bersaing.

Rencana investasi infrastruktur 2015-2019 yang telah dirancang Bappenas menunjukkan bahwa dibutuhkan dana sekitar Rp5.519 triliun untuk membangun infrastruktur. Salah satunya, untuk membangun 24 pelabuhan baru, 115 pengembangan pelabuhan dan 26 kapal barang perintis dibutuhkan dana Rp900 triliun.

Grafik: Sumber Pembiayaan Infrastruktur Periode 2015-2019

Sumber: Bappenas, diolah Bareksa.com

Alokasi paling besar, yakni sekitar Rp1.486 triliun, dibutuhkan untuk membangun pembangkit listrik 35.000 MegaWatt (MW) guna meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 96,6 persen dan pembangunan 2 kilang minyak baru 2 x 300 ribu barel.

Sebanyak 40,14 persen dana infrastruktur atau berkisar Rp2.215 triliun direncanakan berasal dari APBN. Lalu 19,32 persen dari BUMN, 9,88 persen dari APBD dan 30,66 persen berasal dari swasta. (kd)