Bareksa.com - Ekonom World Bank Dr. Ndaime Diop dalam penelitiannya -- yang hasilnya dipublikasikan dalam laporan berjudul "Why Is Reducing Energy Subsidies a Prudent, Fair, and Transformative Policy for Indonesia?" mengungkapkan betapa dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini dikeluarkan pemerintah, ternyata memang salah sasaran.

Penelitian ini menyusuri data subsidi BBM di tahun 2012 dan mendapati bahwa 84 persen dana subsidi BBM, atau sekitar Rp178 triliun, dinikmati oleh warga masyarakat kelas atas. Bahkan, 40 persen dari itu malahan dinikmati oleh lapisan 10 persen golongan masyarakat paling atas.

Alhasil, hanya 16 persen saja -- sekitar Rp33 triliun -- yang dinikmati oleh warga miskin. Lebih ironis lagi, 10 persen golongan masyarakat di lapisan ekonomi terbawah malah hanya menerima 1 persen dari total dana subsidi BBM itu.

Kenapa ini bisa terjadi?

Diop menulis dua per tiga warga lapisan bawah di Indonesia tidak mengkonsumsi BBM bersubsidi secara langsung, yakni melalui transportasi umum. Karena itu, dari segi volume, tingkat pemakaian kalangan ini sangatlah kecil.

Grafik: Perbandingan Masyarakat Pengguna BBM Bersubsidi

Sumber: Bareksa.com

Hal ini juga tercermin pada data penjualan mobil. Berdasar data Bareksa.com, penjualan mobil naik dari hanya 45,48 ribu unit per bulan di awal tahun 2005 menjadi 102,71 ribu unit per bulan pada September 2014. Artinya, naik dua kali lipat dan kenaikan ini juga lah yang turut mendorong semakin melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi.

Grafik: Data Penjualan Mobil

Sumber: Bareksa.com

Padahal, dana subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah selama ini sangatlah besar, hingga menyebabkan ruang fiskal menjadi begitu terbatas. Situasi semakin buruk, terlebih ketika harga minyak dunia melonjak dan nilai tukar rupiah melemah. Di tahun 2012 saja, pemerintah mengeluarkan dana subsidi sebesar Rp212 triliun atau setara dengan 21 persen anggaran belanja pemerintah atau sekitar 2,6 persen dari total PDB Indonesia.

Diop memperkirakan beban defisit fiskal akan meningkat sebesar 0,3-0,4 persen untuk setiap kenaikan 10 persen harga minyak dunia. Sementara itu, pelemahan rupiah sebesar 10 persen akan mendongkrak biaya subsidi BBM terhadap PDB sebesar 0,7 persen.

Grafik: Perbandingan Biaya Subsidi BBM (Baseline) dan Pelemahan Rupiah 10 Persen

Sumber: Wordlbank

Agar subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran kepada warga miskin, Diop merekomendasikan agar pemerintah Indonesia segera mengalihkan dana subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Dia mengingatkan selama ini Indonesia kehilangan potensi pertumbuhan lebih dari 1 persen karena kurangnya investasi pemerintah di bidang infrastruktur, khususnya di sektor transportasi. Terbengkalainya investasi di sektor ini telah menyebabkan masalah kemacetan parah, tingginya biaya logistik, dan menurunkan daya saing.

Diop menunjukkan seperempat warga perkotaan dan lebih dari separuh penduduk pedesaan kurang memilki akses pada transportasi. Hal tersebut menyebabkan biaya produksi di dalam negeri menjadi begitu mahal sehingga tidak mampu lagi bersaing dengan produk impor. Salah satu contohnya, ia menunjukkan, harga jual jeruk Kalimantan lebih mahal dibandingkan jeruk Mandarin asal China.

Diop pun memproyeksikan pemerintah akan menghemat dana subsidi setara 3,3 persen PDB di tahun 2018 jika menerapkan kenaikan harga BBM bersubsidi secara bertahap selama empat tahun ke depan. (kd)