Bareksa.com - Kementerian ESDM akhirnya buka suara terkait dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding amandemen kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang menyepakati penciutan lahan sebesar 6.000 hektar.

"Adaro setuju dengan apa yang kami tawarkan. Mereka (Adaro) akan mengembalikan lahan seluas 6.000 hektar," kata Raden Sukhyar, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Selain bersedia menciutkan lahan, Sukhyar menyatakan Adaro bersedia membayar pajak badan sebesar 45 persen dan menaikkan beban iuran tetap operasi produksi batubara dari USD1 per hektar per tahun menjadi USD4 per hektar per tahun.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Resourcess Study (Iress) Marwan Batu Bara berpendapat pemerintah bisa melanggar undang-undang karena penciutan lahan sebesar 6.000 hektar dinilai terlalu kecil.

Dia menyebutkan luasan produksi Adro mencapai 39.000 hektar, sementara Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2012 menyebutkan luasan produksi bagi perusahaan tambang batu bara dipatok maksimal 15.000 hektar. (NP)

Bisnis Indonesia, hal 7