Bareksa.com - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya tidak akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diakhir masa jabatannya seperti yang disampaikan Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Tidak semudah itu. Dibutuhkan persetujuan DPR untuk menaikan harga BBM bersubsidi" ungkap Jero Wacik di Gedung DPR hari ini (15/8) kepada Bareksa.com

Tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan kuota BBM bersubsidi sebesar 48 juta kiloliter lebih tinggi dari tahun ini yang hanya 46 juta kiloliter, tambah Jero Wacik.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati juga menyampaikan bahwa di pemerintahan Presiden SBY, tidak bisa mengambil kebijakan - kebijakan yang sifatnya strategis seperti dilansir Media Indonesia. "Dalam masa transisi harus dibicarakan dengan presiden baru.

Pengamat minyak dan gas, Kurtubi menyatakan jika pemerintah tidak menaikan harga BBM, maka pemerintahan baru menghadapi masalah besar dibidang energi, dikutip dari Metro TV.

"Waktu awal SBY berkuasa, produksi minyak kita bisa capai 1,2 juta barel oil per tahun. Ini yang menyebabkan tingginya impor BBM. SBY harus tanggung jawab hal ini. Kita imbau Presiden SBY untuk berani naikkan harga BBM." kata Kurtubi

Tercatat, defisit migas kuartal II-2014 meningkat menjadi USD3,2 miliar dari sebelumnya USD2,1 miliar. Kenaikan defisit migas tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan defisit transaksi berjalan sebesar 4,27 persen terhadap PDB atau masih di atas target 2-2,5 persen. (NP)

*oleh Suhendra