Bareksa.com - Menteri Keuangan Chatib Basri memastikan pemerintah akan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam APBN 2015 untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional dan mempermudah akses rakyat miskin terhadap fasilitas publik.

"Belanja infrastruktur ini juga untuk memperbaiki konektivitas antar-wilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan serta pengentasan kemiskinan," katanya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi DPR RI mengenai pokok kebijakan fiskal 2015 di rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa.

Chatib menjelaskan pemerintah akan mengarahkan peningkatan belanja modal khususnya yang mendukung pemenuhan infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik, konektivitas nasional, ketahanan pangan dan ketahanan energi.

"Pemerintah juga akan terus berupaya memberikan stimulus terhadap perekonomian melalui peningkatan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi," katanya.

Menurut dia, dalam pengalokasian belanja infrastruktur pada 2015 tersebut, pemerintah tetap mempertimbangkan harmonisasi dengan sektor-sektor prioritas lain serta keberlanjutan fiskal di masa mendatang.

Untuk itu, agar alokasi belanja tersebut lebih optimal, maka belanja infrastruktur itu akan diarahkan menuju peningkatan daya saing sektor riil, memberikan penguatan pada iklim investasi, kapasitas produksi dan dunia usaha melalui percepatan penyelesaian konektivitas nasional.

Namun, masih ada beberapa tantangan dalam penguatan belanja infrastruktur antara lain masih relatif terbatasnya ruang fiskal dan masih cukup tingginya porsi subsidi dan pengeluaran mandatory sehingga turut mempersempit fleksibilitas APBN.

"Untuk itu, selain melalui anggaran negara, inisiatif perbaikan dan pembangunan infrastruktur akan didorong melalui BUMN, swasta dan kerja sama pemerintah dan swasta," kata Chatib.

Ia memastikan adanya penguatan peran BUMN yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi dari segi peraturan untuk mendorong peran Kerjasama Pemerintah dan Swasta, agar implementasinya dapat lebih optimal.

"Potensi perbaikan dan pembangunan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah swasta sangat tinggi. Pemerintah saat ini sedang mengevaluasi berbagai regulasi untuk mendorong skema itu agar dapat diimplementasikan lebih optimal, selain perbaikan dari koordinasi dan kelembagaan," kata Chatib. (Sumber : Antaranews.com)