Bareksa.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020. Realisasi defisit APBN hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp330,17 triliun atau sekitar 2,01 persen PDB. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2020 sudah mencapai Rp502,97 triliun (48,4 persen dari pagu Perpres 72/2020), terutama bersumber dari pembiayaan utang.

"Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp519,22 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) Rp513,41 triliun dan realisasi pinjaman (neto) Rp5,81 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa melalui virtual conference, Selasa (25/8/2020).

Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi Rp16,5 triliun, yang pencairan PMN kepada BUMN Rp9,5 triliun dan investasi kepada BLU Rp7 triliun.

Menurut Sri Mulyani, pada Juli, pemerintah berhasil masuk ke pasar Jepang dengan penerbitan Samurai Bonds senilai JPY100 miliar, yang merupakan penerbitan sovereign pertama di pasar Jepang untuk tahun 2020 dan penerbitan pertama dari penerbit Asia setelah masa pandemi. Pemerintah juga telah menerbitkan SBN ritel seri ORI017 yang berhasil mencatat rekor SBN ritel dengan penjualan tertinggi sejak dijual secara online di tahun 2018 dengan total penjualan ORI017 senilai Rp18,34 triliun.

"Meskipun seluruh kegiatan public outreach dan kampanye ORI017 dilakukan secara daring, penerbitan kali ini berhasil mencapai tingkat keritelan yang lebih baik dibandingkan penerbitan ORI016," ungkap Sri Mulyani.

Sri mengungkapkan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus bersinergi dan melakukan koordinasi intensif dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam SKB I dan II. Partisipasi BI berdasarkan SKB I telah mencapai Rp42,956 triliun, sedangkan berdasarkan SKB II (burden sharing) Rp82,1 triliun yang digunakan untuk belanja kelompok public goods dan Rp22 triliun untuk pemenuhan pembiayaan non-public goods. Upaya penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional membutuhkan pembiayaan yang cukup besar yang sebagiannya dipenuhi oleh pembiayaan.

"Namun demikian, pemerintah senantiasa menjaga pemenuhan aspek kehati-hatian (prudent) dan akuntabel serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam memperoleh pembiayaan utang. Pemerintah berkomitmen untuk menempatkan APBN sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia di tengah kondisi yang dipenuhi ketidakpastian ini," Sri Mulyani menjelaskan.

Kinerja Perekonomian Bulan Juli

Menurut Sri Mulyani, tren perbaikan ekonomi pada Juli 2020 masih berlanjut, meskipun tidak sebaik bulan Juni yang disebabkan adanya pergeseran hari libur dan hari raya dibanding tahun lalu. Indikator di bulan Juli bergerak bervariasi, antara lain PMI Manufaktur, konsumsi listrik, ekspor dan belanja bantuan sosial masih tumbuh positif secara bulanan (MtM).

Indeks keyakinan konsumen juga menunjukkan optimisme, sedangkan penerimaan pajak mengalami tekanan di tengah daya beli masyarakat yang masih rendah, sebagaimana ditunjukkan dengan terjadinya deflasi pada Juli. Secara month-to-month, kenaikan konsumsi listrik industri dan bisnis yang masih tumbuh positif mengindikasikan kegiatan ekonomi masih bertumbuh, hal ini turut menjadi sinyal pemulihan ekonomi.

"Selain itu, pemerintah terus berupaya untuk mengakselerasi belanja negara agar dapat mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan memasuki awal Semester II 2020 dalam masa pandemi Covid-19, realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir Juli 2020 telah mencapai Rp922,25 triliun atau 54,25 persen dari target APBN-Perpres 72/2020. Pendapatan negara dan hibah mengalami kontraksi 12,37 persen (YoY). Secara lebih rinci, realisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berturut-turut mencapai Rp710,98 triliun atau negatif 12,29 persen (YoY), dan Rp208,81 triliun negatif 13,53 persen (YoY).

Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp601,91 triliun atau 50,21 persen dari APBN-Perpres 72/2020. Penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp109,06 triliun atau 53,02 persen APBN-Perpres 72/2020, tumbuh 3,71 persen (YoY). Realisasi PNBP sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp208,81 triliun atau 70,99 persen dari target APBN-Perpres 72/2020.

"Meskipun penerimaan pajak secara umum masih mengalami kontraksi yang dalam di bulan Juli, penerimaan PPh orang pribadi (OP) masih tumbuh positif dan PPN DN membaik pertumbuhannya. Selain itu, sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami perbaikan kinerja di bulan Juli.

Rilis data Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Kuartal II di berbagai negara mulai memperlihatkan kontraksi ekonomi yang semakin nyata, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang negatif, bahkan hingga menyentuh angka 2 digit ini, terjadi akibat ketidakpastian yang cukup tinggi terutama karena masih dibayangi oleh pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan PDB negara-negara ASEAN-5 tak luput dari pertumbuhan negatif hingga 2 digit. Yakni Singapura minus 12,6 persen, Thailand (-12,2 persen), Malaysia (-17,1 persen), dan Filipina (-16,5 persen).

"Hanya Indonesia yang masih mampu menahan penurunan PDB di angka 1 digit yaitu minus 5,3 persen. Sementara itu, Amerika Serikat negatif 9,5 persen, Eropa turun 15 persen, Prancis anjlok 19 persen, dan Meksiko negatif 18,9 persen. Selain itu, risiko second wave Covid-19 juga meningkat seiring kebijakan relaksasi pembatasan sosial, meskipun terdapat berita positif mengenai uji klinis vaksin di beberapa negara," Sri Mulyani menjelaskan.

Kontraksi PDB Indonesia pada Kuartal II utamanya terjadi pada sisi konsumsi dan investasi. Menurut Sri Mulyani, hal ini antara lain disebabkan oleh pembatasan mobilitas masyarakat seiring penerapan PSBB, termasuk adanya larangan mudik saat masa Lebaran. Stimulus APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin, rentan miskin, serta terdampak pandemi Covid-19 sangat membantu untuk menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam.

Di sisi lain, pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih menunjukkan tren perbaikan, antara lain ditandai dengan yield SBN dan credit default swap yang terus menurun, penawaran SBN yang cukup tinggi di setiap lelang, serta aliran modal asing yang mulai masuk kembali.

“APBN akan terus melaksanakan fungsinya sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini dan pemulihan. Baik dari sisi penerimaaan seperti insentif di bidang perpajakan maupun dari sisi belanja, baik itu belanja bansos, kementerian lembaga dan transfer daerah. Untuk mengembalikan konsumsi masyarakat dan mengembalikan confident investasi,” tambah Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah berkomitmen untuk merespons pandemi dengan prudent dan penuh kewaspadaan sehingga kebijakan yang ditempuh dapat lebih terarah dan terukur. Untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah tekanan global dan ketidakpastian akibat pandemi, belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal perlu diakselerasi guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 khususnya tiga prioritas utama.

"Yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan bagi dunia usaha yang termaktub dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," ujarnya.

***

Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara?

Pemerintah membuka masa penawaran Sukuk Ritel seri SR013 pada 28 Agustus - 23 September 2020. Instumen investasi yang aman, dijamin negara dan halal sesuai syariat Islam ini bisa dipesan di Bareksa. Belum memiliki akun Bareksa tetapi ingin berinvestasi SBN? Segera daftar melalui aplikasi Bareksa sekarang, gratis hanya dengan menyiapkan KTP dan NPWP. Baca panduannya di sini.

Bagi yang sudah pernah membeli SBR, ORI atau Sukuk di Bareksa sebelumnya, Anda bisa menggunakan akun di Bareksa untuk memesan SBN. Bila sudah memiliki akun Bareksa untuk reksadana sebelumnya, segera lengkapi data Anda berupa NPWP dan rekening bank yang dimiliki. Kalau belum punya NPWP, tapi mau beli SBN? Kita juga bisa meminjam NPWP punya orang tua atau suami.

PT Bareksa Portal Investasi atau bareksa.com adalah mitra distribusi resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara online. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja.