Bareksa.com - Kementerian Keuangan menetapkan kebutuhan pembiayaaan 2020 melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto senilai Rp735,52 triliun untuk menutup defisit anggaran anggaran 1,76 persen dari produk domestik bruto. Nilai itu lebih kecil dibandingkan penerbitan SBN tahun ini yang senilai Rp904 triliun.

"Dari nilai itu, Surat Utang Negara (SUN) sebanyak 70-75 persen, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 25-30 persen," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, di Jakarta (16/12/2019).

Menurut Luky, penerbitan SBN bruto sebagai sumber pembiayaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Penerbitan terdiri dari surat utang domestik 77,96 persen, meliputi pinjaman dalam negeri dan SBN rupiah. Serta surat utang valas dengan porsi 22,04 persen, meliputi pinjaman luar negeri dan SBN valas.

Luky menjelaskan, target penerbitan SBN bruto tahun depan yang lebih kecil dari tahun 2019 sejalan dengan penetapan defisit APBN yang juga lebih rendah.Pemerintah menetapkan defisit APBN 2020 sebesar Rp307,2 triliun atau 1,76 persen dari produk domestik bruto (PDB). Target tersebut lebih kecil dari outlook defisit APBN 2019 yang mencapai 2,2 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit anggaran tersebut, pemerintah menargetkan penerbitan SBN neto tahun depan Rp389 triliun.

“SBN bruto mengecil karena defisit kita juga mengecil. Kita masih work-out sesuai dengan defisit 1,76 persen di APBN,” ujar Luky.

Selain target defisit anggaran yang lebih kecil, kata Luky, nilai surat utang jatuh tempo juga sudah dikendalikan sehingga tidak terlampau tinggi tahun depan.Dengan target penerbitan SBN bruto Rp735,52 triliun dan SBN neto Rp389 triliun, maka jumlah SBN jatuh tempo diperkirakan berkisar Rp346,5 triliun.Target penerbitan SBN bruto yang lebih kecil juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menciptakan pasar yang lebih baik dengan harga surat utang yang lebih rendah.

“Dengan penerbitan yang lebih kecil artinya kan suplai juga makin sedikit. Itu kesempatan kita juga untuk bisa membuat market lebih baik, menekan harga,” tandasnya.

Pemerintah juga akan menarik pinjaman secara bruto mencapai Rp51,35 triliun pada 2020. Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri yang meliputi pinjaman proyek Rp26,75 triliun dan pinjaman program Rp21,6 triliun. Sementara, pinjaman dalam negeri relatif kecil yaitu hanya sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.

Luky menjelaskan pinjaman secara neto ditetapkan minus Rp37,5 triliun lantaran adanya pinjaman yang jatuh tempo. Pemerintah menargetkan rasio utang terhadap produk domestik bruto pada 2020 ialah 29,6 persen.

Luky menambahkan target penerbitan SBN pada semester I 2020 mencapai 55-60 persen dari target SBN bruto. Rinciannya SBN valas 14-18 persen dari target SBN bruto dengan mata uang dolar Amerika Serikat, euro dan yen Jepang. Lelang SUN dan SBSN domestik sebanyak 24 kali. Mekanisme non lelang melalui penerbitan SBN ritel dan private placement. Serta penerbitan SBN domestik dengan lelang 76-80 persen dan non lelang 6-8 persen.

SBN Ritel

Luky menambahkan akan mengurangi frekuensi penerbitan SBN ritel tahun depan. Pengurangan tersebut seiring dengan evaluasi atas realisasi penerbitan SBN ritel sepanjang tahun 2019. Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan penerbitan SBN ritel hanya 6-8 kali pada 2020, atau lebih sedikit dibandingkan frekuensi penerbitan di 2019 yang mencapai 10 kali.

“Apakah yang Savings Bond Ritel atau Sukuk Tabungan, kita akan lihat. Biasanya 50-50, ada sukuk ada yang konvensional," ujarnya.

Menurut Luky, ketika penerbitan SBN ritel yang hampir sebulan sekali pada 2019, dia menilai masyarakat investor tampaknya belum siap. Karena itulah, tahun depan penerbitan SBN ritel akan disesuaikan momentumnya sehingga bisa optimal penyerapannya. "Misalnya, jelang bulan puasa atau masuk tahun ajaran baru, kebanyakan orang memakai dananya untuk kebutuhan Lebaran dan konsumsi,” katanya.

Luky memastikan komposisi penerbitan SBN ritel tahun depan masih akan tetap terdiri dari SBR, ST, Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) hingga sukuk ritel. Hingga kini, Kemenkeu masih mempertimbangkan apakah nilai pembelian minimal SBN ritel akan diturunkan atau tidak. Pada SBN ritel penerbitan 2019, nilai minimal pembelian Rp1 juta, atau mendapatkan 1 unit.

"Nanti pada Januari 2020 akan kami umumkan jadi atau tidaknya nilai minimal pembelian akan diturunkan," ungkapnya.

Luky mengatakan, penerbitan SBN ritel tahun depan ditargetkan sekitar Rp40 triliun hingga 60 triliun atau lebih kecil dari target yang dipatok pada tahun 2019 yaitu Rp60 triliun sampai Rp80 triliun. Sepanjang 2019, pemerintah hanya mampu mengumpulkan Rp49,89 triliun dari penerbitan SBN ritel.

Realisasi Penerbitan SBN Ritel 2019

Sumber : Kemenkeu diolah Bareksa

***

Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara?

Surat Berharga Negara ritel hanya bisa dipesan selama masa penawaran. Belum memiliki akun Bareksa tetapi ingin berinvestasi SBN di seri berikutnya? Segera daftar di sbn.bareksa.com sekarang, gratis hanya dengan menyiapkan KTP dan NPWP. Baca panduannya di sini.

Bagi yang sudah pernah membeli SBR atau Sukuk di Bareksa sebelumnya, Anda bisa menggunakan akun di sbn.bareksa.com untuk memesan SBN seri berikutnya.

Bila sudah memiliki akun Bareksa untuk reksadana sebelumnya, segera lengkapi data Anda berupa NPWP dan rekening bank yang dimiliki.

Kalau belum punya NPWP, tapi mau beli SBN? Kita juga bisa meminjam NPWP punya orang tua atau suami.

PT Bareksa Portal Investasi atau bareksa.com adalah mitra distribusi resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara online. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja.