Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 8 Januari 2020 :

Jiwasraya

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk terlibat dalam menginvestigasi kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau Jiwasraya. Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, mengatakan investigasi dimaksud baru akan dimulai. Surat permintaan dimaksud, seperti diberitakan CNBC Indonesia, sudah sampai ke BPK sejak Desember 2019. Meski begitu, BPK belum bisa langsung memulai investigasi karena terhalang oleh libur Natal dan Tahun Baru.

Menurut dia, dalam melakukan investigasi BPK tidak bisa sewenang-wenang langsung melakukan pemeriksaan terhadap kasus Jiwasraya. BPK hanya memiliki kewenangan untuk mengaudit beberapa laporan kementerian/lembaga negara saja. Proses investigasi terhadap pemeriksaan Jiwasraya, diperkirakan membutuhkan 50 hari. Achsanul memastikan, pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan penyelidikan.

SUN

Pemerintah pada Selasa (7/1), melakukan penawaran SUN Rp81,45 triliun. Tapi, dari jumlah itu pemerintah hanya akan menyerap Rp20 triliun.

Seperti dilansir Kontan, penawaran dalam lelang SUN tahun ini ke dalam tujuh seri SUN, yakni SPN12200410 (reopening), SPN12210108 (new issuance), FR0081 (reopening), FR0082 (reopening), FR0080 (reopening), FR0083 (reopening) dan FR0076 (reopening).

Seri benchmark FR0082 yang jatuh tempo 15 September 2030, menjadi seri yang paling laris diburu investor sebanyak Rp28,78 triliun dan sekaligus jadi yang terbanyak diserap pemerintah yakni Rp6,4 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang 7,09 persen.

SBN

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) merilis jadwal lelang penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel. Kementerian Keuangan memutuskan, akan menerbitan obligasi ritel sebanyak 6 kali, lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai 10 kali.

Seperti dikutip Kontan, pemerintah tetap menerbitkan keempat jenis SBN Ritel yaitu Savings Bond Ritel (SBR), Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (SR), dan Sukuk Tabungan (ST).

Berikut jadwal penerbitan SBN Ritel tahun ini, 27 Januari 2020 (SBR009), 24 Februari 2020 (SR012), 23 Juni 2020 (SBR010), 28 Agustus 2020 (ST007), 1 Oktober 2020 (ORI017), dan 26 Oktober 2020 (ST008).

Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu mengatakan pemerintah masih bisa menambah penerbitan SBN Ritel di luar enam jadwal yang sudah ditetapkan. "Masih fleksibel karena setiap kuartal nanti kita evaluasi,” imbuh Luky.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Harga emas Logam Mulia, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Persero) atau Antam, kembali mencatatkan rekor, mengikuti penguatan harga emas internasional.

Pada Selasa (7/1), harga emas batangan Antam berada di level Rp784.000 per gram,naik Rp1.000 dari perdagangan hari sebelumnya. Sejumlah analis memproyeksikan, emas Antam berpotensi menguji level psikologi Rp800.000 per gram.

Seperti dikutip Kontan, analis menilai banyak sentimen yang mendorong kenaikan harga emas dunia. Mulai dari kebijakan moneter longgar The Federal Reserve, sengketa dagang Amerika Serikat (AS) dan China, ketidakpastian Brexit, terbaru ada ketegangan geopolitik AS dan Iran. Sentimen-sentimen tersebut menjadikan emas sebagai pilihan investasi safe haven.

Shortfall Pajak

Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.332,1 triliun sepanjang 2019, atau 84,4 persen dari target APBN. Dengan demikian, penerimaan pajak hanya tumbuh 1,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan shortfall Rp245,5 triliun.

Dilansir Bisnis.com, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat mengalami kontraksi 0,8 persen, dengan realisasi mencapai Rp532,9 triliun atau 81,3 persen dari target. Komponen PPN yang mengalami kontraksi antara lain adalah PPN Impor yang tercatat terkontraksi 8,1 persen, dengan realisasi Rp171,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kontraksi tersebut tidak lain disebabkan oleh adanya percepatan restitusi serta dampak perlambatan ekonomi.

Defisit Anggaran

Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019 mencapai Rp353 triliun atau 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto. Realisasi tersebut membengkak dibandingkan target APBN 2019 sebesar Rp296 triliun atau 1,8 persen PDB, maupun realisasi APBN 2018 sebesar Rp269,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara sepanjang tahun lalu hanya mencapai 90,4 persen target atau sebesar Rp1.957,2 triliun. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp 2.310,2 triliun atau 93,4 persen target.

"Pendapatan negara tertekan, sedangkan belanja negara relatif terjaga. Maka defisit APBN 2019 Rp353 triliun, lebih besar dari target awal," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa (7/1) dikutip katadata.co.id.

(AM)