Bareksa.com - Berikut sejumlah informasi terkait ekonomi dan investasi yang disarikan dari berbagai media dan keterbukaan informasi Senin, 18 Januari 2021 :

Utang Luar Negeri

Utang luar negeri (ULN) pemerintah pada November 2020 meningkat dari posisinya di akhir Oktober 2020. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN pemerintah pada akhir November 2020 sebesar US$203,7 miliar atau tumbuh 2,5 persen secara tahunan (YoY). Nilai itu lebih tinggi dari posisi Oktober 2020 yang senilai US$199,8 miliar, atau tumbuh 0,3 persen YoY.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh kepercayaan investor yang terjaga sehingga mendorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN)," ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam laporannya dikutip Kontan.

Selain itu, peningkatan ULN pemerintah juga disebabkan oleh penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Erwin mengatakan kalau ULN pemerintah tersebut untuk mendukung belanja prioritas, seperti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pangsa 23,8 persen dari total ULN pemerintah.

Kemudian 16,6 persennya digunakan untuk sektor konstruksi, 16,6 persen yang lain dikucurkan untuk sektor jasa pendidikan, 11,8 persen untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta 11,2 persen untuk sektor jasa keuangan dan asuransi.

Perkembangan tersebut membuat posisi ULN pemerintah Indonesia di akhir November 2020 sebesar US$416,6 miliar atau tumbuh 3,9 persen YoY. Posisi ini meningkat dari bulan sebelumnya US$413,35 miliar, atau tumbuh 3,3 persen YoY.

Reksadana Pendapatan Tetap Syariah

Reksadana pendapatan tetap syariah diyakini prospektif tahun ini. Pertumbuhan nilai aktiva bersih (NAB) jenis tersebut diyakini pulih setelah terkoreksi pada 2020. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NAB reksadana pendapatan tetap syariah berada di posisi Rp5,61 triliun per 23 Desember 2020, turun 7,88 persen dibandingkan pencapaian NAB pada 2019 sebesar Rp6,09 triliun.

Adapun, pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan dengan jenis reksadana sukuk yang berhasil mencetak kenaikan hingga 69,9 persen menjadi Rp1,75 triliun per 23 Desember 2020, dari Rp1,03 triliun pada 2019. Head of Investment Avrist Asset Management Farash Farich mengatakan prospek reksadana pendapatan tetap syariah baik pada tahun ini, yang diharapkan dapat mendorong nilai dana kelolaan atau asset under management (AUM) industri juga bertumbuh.

Prospek lebih cerah jenis reksadana itu seiring dengan harga sukuk yang lebih stabil dan didukung tingkat inflasi yang rendah sehingga return real diyakini masih akan tinggi. "Apalagi, bila dibandingkan dengan semisal deposito syariah yang imbal hasilnya lebih rendah," ujar Farash kepada Bisnis.

Secara terpisah, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan secara umum prospek pertumbuhan reksadana pendapatan tetap syariah masih akan positif, sama dengan reksadana pendapatan tetap konvensional. Pertumbuhan kedua jenis tersebut tahun ini diyakini berada di kisaran 5 hingga 8 persen seiring dengan tren suku bunga yang rendah.

Namun, pertumbuhan lebih agresif dinilai masih akan relatif sulit karena ruang penurunan suku bunga mungkin tersisa satu kali lagi tahun ini. Adapun, posisi suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) berada di posisi 3,75 persen.

"Selain itu, reksadana pendapatan tetap syariah relatif sulit juga karena minimnya pasokan obligasi syariah," papar Rudiyanto. Saat ini produk reksadana syariah yang tersedia di Panin Asset Management adalah reksadana campuran dan syariah.

Rudiyanto menjelaskan untuk reksadana campuran syariah pihaknya menggunakan underlying sukuk negara saja akibat keterbatasan sukuk korporasi di pasar. Di sisi lain, berdasarkan data OJK, emisi sukuk oleh korporasi sepanjang 2020 hanya Rp7,09 triliun, turun 43,59 persen dibandingkan 2019 yang sebesar Rp12,57 triliun.

Selain itu, perolehan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan total emisi obligasi korporasi konvensional Rp84,27 triliun pada 2020.

Nilai Tukar Rupiah

Rupiah diproyeksi kian bertenaga pada perdagangan pekan ini di tengah sejumlah agenda ekonomi. Berdasarkan data Bloomberg yang dilansir Bisnis, rupiah menguat 0,278 persen parkir di level Rp14.020 per dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Jumat (15/1/2021). Kinerja itu membuat rupiah menjadi satu-satunya nilai tukar yang terapresiasi melawan dolar AS di antara mata uang Asia lainnya.

Selain itu, sepanjang tahun berjalan 2021 rupiah berada di posisi keempat mata uang Asia dengan kinerja terbaik yaitu menguat 0,214 persen. Kinerja rupiah tepat di bawah dolar Taiwan yang naik 0,24 persen, yuan offshore yang naik 0,27 persen, dan yuan renminbi yang naik 0,71 persen.

Adapun, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama bergerak naik 0,59 persen ke posisi 90,772. Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan mata uang Garuda kemungkinan membuka perdagangan pekan ini melemah karena imbas dolar AS yang kuat.

Namun, rupiah akan kembali rebound seiring dengan banyaknya katalis positif yang mendukungnya pada pekan ini. “Fokus pasar masih akan tertuju pada optimisme penggelontoran stimulus The Fed dan Pemerintah AS yang akan melemahkan dolar AS, belum lagi Joe Biden akan resmi dilantik,” ujar Ibrahim kepada Bisnis, Minggu (17/1/2021).

Untuk diketahui, pasangan Joe Biden dan Kamala Harris yang menang dalam laga pemilihan umum AS akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS pada Rabu (20/1/2021). Pasar menyambut baik rencana tersebut karena akan menstabilkan kondisi politik AS dan meningkatkan minat investor untuk mengumpulkan aset berisiko, termasuk rupiah, dan menjauh dari dolar AS.

Namun, pergerakan rupiah pada pekan ini tidak serta merta luput dari katalis negatif. Data ekonomi AS yang dirilis positif dapat menjadi pijakan baik bagi dolar AS untuk menguat sehingga melemahkan rupiah.

Ibrahim memprediksi rupiah berada di kisaran Rp14.000-Rp14.050 per dolar AS pada perdagangan Senin (18/1/2021). Sementara itu, untuk sepanjang pekan ini rupiah diproyeksi berada di kisaran Rp13.800 per dolar AS hingga Rp14.200 per dolar AS.

Dana Pensiun

Total aset neto dana pensiun terus meningkat selama lima tahun terakhir. OJK mencatat, pertumbuhan aset industri dari tahun 2015-2019 sebesar Rp83,67 triliun, naik 40,56 persen. Rata-rata pertumbuhan aset neto dana pensiun selama kurun waktu lima tahun adalah 8,58 persen. Pertumbuhan itu berkat kenaikan investasi secara rata-rata 8,83 persen.

"Pertumbuhan aset bersih dan investasi dana pensiun sangat dipengaruhi kondisi pasar modal dan pasar uang selama tahun 2019," tulis OJK dalam Statistik Dana Pensiun 2019. Berdasarkan jenis program pensiun, nilai aset neto DPLK meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan DPPK PPMP maupun DPPK PPIP.

Selama periode tersebut, aset neto DPLK meningkat 99,85 persen, dari Rp47,98 triliun menjadi Rp95,89 triliun. Untuk DPPK PPIP, aset neto meningkat 58,1 persen, dari Rp22,18 triliun menjadi Rp35,06 triliun. Berikutnya, aset neto DPPK PPMP meningkat 16,85 persen, dari Rp136,36 triliun menjadi Rp159,32 triliun. Pertumbuhan aset dana pensiun diperkirakan akan berlanjut di tahun 2021.

Ketua Umum Perkumpulan DPLK Nur Hasan memperkirakan aset industri akan tumbuh karena didorong pencadangan imbal pasca kerja serta pengalihan dari DPPK. "Tahun 2020 tumbuh bisa 9 persen. Maka tahun 2021 diperkirakan aset bisa tumbuh 10 persen-15 persen," kata Nur Hasan.

Seiring pertumbuhan positif industri, pihaknya akan terus melakukan kerja sama dengan pemerintah seperti OJK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Tenaga Kerja, Kemenko Perekonomian serta lembaga lain seperti ADPI dan Apindo dalam implementasi UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan juga revisi UU Dana Pensiun di 2021.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum ADPI Suheri menyebut, pandemi telah berdampak luar biasa pada bidang kesehatan, ekonomi dan sosial. Berbagai pembatasan sosial juga turut berdampak pada investasi dana pensiun. Meski demikian, ia percaya kesulitan itu akan bisa dilalui, salah satunya melalui program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah.

Dengan begitu, diharapkan ekonomi membaik dan industri dana pensiun bisa berkembang pada tahun ini. "Sehingga bisa membantu program pembangunan melalui penyerapan surat berharga negara di pasar modal," tutupnya.

(Martina Priyanti/AM)