Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat, 24 Januari 2020 :

Diaspora Bond

Obligasi Komunitas Internasional Indonesia, atau yang biasa disebut sebagai Diaspora Bond, direncanakan terbit Agustus tahun ini dengan metode pemasaran online. "Kami rencanakan terbit pada semester II 2020, kemungkinan Agustus," ujar Loto Srinaita Ginting, Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, dilansir CNBC Indonesia (23/1/20).

Menurut Loto, efek utang tersebut akan dipasarkan secara online tidak hanya warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di luar negeri, tetapi juga komunitas keturunan Indonesia baik yang masih berstatus WNI maupun yang tidak lagi. "Penjualan akan dilakukan seperti SBR (Saving Bond Ritel) yaitu secara online sehingga mudah membelinya."

Dia menjelaskan syarat pembelian Diaspora Bond itu selain passport Indonesia dan KTP, adalah pemilik Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). KMILN juga biasa disebut sebagai kartu diaspora. Layaknya persyaratan memiliki KMILN bagi warga asing yang bukan WNI, Loto menjelaskan kriteria pembeli Diaspora Bond rencananya adalah warga asing eks WNI, warga asing anak eks WNI, dan warga asing yang satu atau kedua orang tuanya adalah WNI.

Sebelumnya, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan target dari Diaspora Bond tersebut bukanlah dana raihan tetapi sosialisasi dan jumlah investor baru yang akan berupa masyarakat dan komunitas keturunan Indonesia yang berada di luar negeri.

"Target sekitar 15.000-20.000 orang untuk marketing sosialisasi, bukan dananya, karena penerbitan ini adalah bentuk terobosan yang baru dan belum ada sebelumnya."

Diaspora Bond menjadi satu dari beberapa rencana penerbitan SBN ritel tahun ini. Tahun ini, rencana penerbitan SBN ritel pemerintah Rp40 triliun-Rp60 triliun dalam 6-8 kali penerbitan, sedangkan target penerbitan SBN ritel tahun lalu adalah Rp60 triliun-Rp80 triliun dari 10 kali penerbitan.

Pemerintah baru saja menetapkan kupon SBR-009 sebesar 6,3 persen per tahun. Angka itu terdiri dari BI 7-day Reverse Repo Rate pada saat penetapan yaitu 5 persen ditambah selisih (spread) 130 bps, dan berlaku sebagai kupon minimal (floor rate). Kupon tersebut akan dibayarkan kepada investor setiap bulan sekali dan setiap 3 bulan sekali akan disesuaikan dengan suku bunga acuan (benchmark rate) yaitu 7 day reverse repo rate (7DRRR).

Pembelian dapat dilakukan mulai 27 Januari sampai 13 Februari melalui 24 mitra distribusi yang terdiri dari bank, perusahaan efek, perusahaan efek penjual reksadana khusus (aperd fintech), dan perusahaan pembiayaan financial technology (peer to peer lending/P2P lending).

Jiwasraya

Kejaksaan Agung akan kembali menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan penyimpanan aset dari kelima tersangka dugaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya di luar negeri.

"Masih koordinasi dengan PPATK dan Biro Hukum untuk mengambil langkah. Karena ini di luar negeri ada mekanisme tersendiri," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono kepada wartawan di Gedung Bundar, Jakarta, Kamis (23/1) dilansir CNN Indonesia.

Meski begitu, Hari belum dapat lokasi negara pasti yang menjadi tempat untuk penyimpanan aset-aset tersebut. Hingga saat ini, kejaksaan masih melakukan pelacakan terhadap aset-aset tersebut. "Ya diduga [ada aset dari kelima tersangka di luar negeri], jadi benar atau tidak masih dilacak," pungkas dia.

Dalam penelusurannya, Kejaksaan Agung telah menggeledah dan menyita beberapa aset dari para tersangka yang berada di dalam negeri. Aset yang disita itu akan dijadikan sebagai dijadikan barang bukti, sekaligus yang bernilai ekonomis dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Hingga saat ini, Kejagung sudah menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Dari lima orang tersangka, tiga di antaranya tercatat pernah menjadi petinggi di Jiwasraya, antara lain mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, mantan Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo. Sementara itu, dua tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Komisaris PT Hanson Tradisional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Butuh waktu satu dekade atau 10 tahun bagi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 untuk menyelesaikan klaim nasabah senilai Rp 9,6 triliun. Angka ini, secara rinci terdiri dari total outstanding klaim di 2019 dan potensi klaim jatuh tempo di 2020 senilai Rp 5,4 triliun.

Direktur Utama AJB Bumiputera Dirman Pardosi mengungkapkan, perseroan saat ini sedang berupaya menyelesaikan klaim tersebut di tengah tantangan kondisi likuiditas yang diakuinya sedang ada masalah.

"Bumiputera punya prinsip tidak ada gagal bayar klaim, seluruh outstanding klaim yang sekarang atau yang akan datang itu kita punya semangat untuk tetap membayarkan," kata Dirman Pardosi dalam dialog di CNBC Indonsia, Kamis (23/1/2020).

Bumiputera

Butuh waktu satu dekade atau 10 tahun bagi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 untuk menyelesaikan klaim nasabah senilai Rp9,6 triliun. Angka ini, secara rinci terdiri dari total outstanding klaim di 2019 dan potensi klaim jatuh tempo di 2020 senilai Rp5,4 triliun. Direktur Utama AJB Bumiputera Dirman Pardosi mengungkapkan perseroan saat ini sedang berupaya menyelesaikan klaim tersebut di tengah tantangan kondisi likuiditas yang diakuinya sedang ada masalah.

"Bumiputera punya prinsip tidak ada gagal bayar klaim, seluruh outstanding klaim yang sekarang atau yang akan datang itu kita punya semangat untuk tetap membayarkan," kata Dirman Pardosi dilansir CNBC Indonsia, Kamis (23/1/2020).

AJB Bumiputera baru baru ini juga menyerahkan proposal penyehatan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program penyehatan ini menargetkan dalam jangka waktu 4-5 tahun klaim akan diselesaikan secara bertahap. "Setelah itu nantinya mengalami penurunan. Kita perkirakan 10 tahun mendatang seluruh klaim sudah lunas. Jadi tidak ada lagi outstanding," katanya menambahkan.

Tidak hanya itu, perseroan juga bakal melakukan optimalisasi aset manajemen, optimalisasi premi lanjutan dan optimalisasi keuntungan produksi baru sekitar Rp 3 triliun sebagai strategi menyelesaikan kendala likuiditas dan solvabilitas.

Bumiputera menargetkan, risk based capital (RBC) perusahaan akan dapat berada di posisi 100 persen pada 2034 mendatang, kendati memang batasan rasio kecukupan modal (RBC) minimal perusahaan asuransi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada level 120 persen.

Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2020. Meski begitu, BI memastikan masih ada ruang untuk pelonggaran moneter, khususnya suku bunga acuan pada tahun ini.

"Kebijakan moneter tetap akomodatif dan ini konsisten dalam menjaga inflasi, stabilitas eksternal, neraca pembayaran yang surplus dan mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (23/1) dilansir Kontan.co.id.

Perry menegaskan bahwa stance kebijakan BI tidak hanya terbatas pada suku bunga acuan, tetapi bisa dengan injeksi likuiditas dan operasi moneter. Bahkan ada pula bauran kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan bahkan ekonomi syariah.

Untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, BI menyebut akan mempertimbangkan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, baik itu dalam perekonomian global maupun domestik. Hal ini ditujukan agar kebijakan yang dihasilkan memang sesuai dengan kebutuhan.

"Dengan kondisi perkembangan ekonomi yang terjadi, kami akan melihat kebijakan apa yang cocok? Akhirnya kami implementasikan. Ini akan kami update terus," tegas Perry.

Selain dengan melihat kondisi perekonomian global dan domestik, kebijakan yang akan diambil juga akan mempertimbangkan dengan apa yang menjadi fokus pemerintah lewat kebijakan fiskal. Hal ini dimaksudkan agar bauran kebijakan moneter dan fiskal bisa tepat dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. BI kemarin juga mempertahankan suku bunga deposit facility di level 4,25 persen dan suku bunga lending facility tetap 5,75 persen.

Fintech

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis, Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) mulai beroperasi pada akhir Maret nanti. Dengan begitu, perusahaan teknologi finansial pinjaman bisa berbagi data terkait peminjam ‘nakal’.

AFPI sudah menyiapkan tim khusus untuk menangani pusdafil, supaya bisa terintegrasi dengan platform pelaporan data seluruh fintech lending yang menjadi anggota. “Saat ini masih proses. Target akhir Maret,” kata Ketua Harian AFPI Kuseryansyah di Jakarta, Rabu (22/1) dilansi Katadata.co.id.

Saat ini, baru 70 perusahaan yang menguji coba integrasi platform-nya dengan pusdafil. Data-data itu diproses secara bertahap. Apalagi, AFPI perlu menyiapkan infrastruktur seperti server dan komputasi awan (cloud).

Tim khusus nantinya berfokus menangani proses pelaporan data dari perusahaan fintech lending. Pelaporan data akan berjalan mulai dari pukul 00.00 hingga 03.00 setiap hari.

"Kami berharap ke depannya, seperti permintaan dari OJK, proses pelaporan data ini bisa berjalan secara real time," ujar Kuseryansyah.

Pusdafil menjadi syarat bagi fintech lending yang ingin mengajukan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dibagikan melalui pusdafil mencakup jumlah pemberi pinjaman (lender) hingga kredit macet (non performing loan/NPL). Informasi ini juga dapat dilihat oleh konsumen.

Per awal Januari, ada 164 fintech lending yang terdaftar di OJK dan sebagai anggota AFPI. Asosiasi berharap, seluruh anggota mengintegrasikan platform-nya dengan pusdafil.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mencetak laba bersih Rp27,5 triliun atau tumbuh 9,9 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) sepanjang 2019. Dilansir Bisnis.com, bank pelat merah ini menutup tahun lalu dengan torehan laba, kredit dan dana pihak ketiga (DPK) di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan Tanah Air.

Berdasarkan publikasi Jumat (24/1/2020), fungsi intermediasi bank naik 10,7 persen YoY menjadi Rp907,5 triliun. Hal ini disokong oleh pembiayaan kepada proyek infrastruktur yang berkontribusi 23 persen terhadap total portofolio kredit.

Penyaluran dana kepada infrastruktur naik 14,6 persen yoy menjadi Rp209 triliun per Desember 2019. Listrik dan transportasi mendominasi kredit bertenor panjang ini. Keduanya berkontribusi hampir separuh dari total portofolio. Kedua proyek ini, masing-masing tumbuh 27 persen YoY dan 15,8 persen YoY.

Secara persentase, pertumbuhan kredit infrastruktur tertinggi diraih oleh perumahan dan fasilitas kota, dengan capaian 71,5 persen YoY menjadi Rp17,2 triliun. Selanjutnya disusul oleh telematik yang naik 67,3 persen YoY menjadi Rp24,6 triliun dan terkait jalan naik 43,9 persen YoY menjadi Rp22,8 triliun.

Pertumbuhan tersebut tercatat dengan kualitas aset yang terjaga. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank turun 42 basis poin (bps) menjadi 2,3 persen. Dari segi fungsi penggalangan DPK, bank membukukan Rp933,1 triliun atau naik 11 persen. Jumlah tersebut diperoleh dari 25,7 juta akun rekening.

Pertumbuhan kredit dan DPK bank pun mengkerek aset emiten berkode BMRI ini. Per Desember 2019, aset BMRI tumbuh 9,6 persen yoy menjadi Rp1.318,2 triliun, menempatkan perseroan sebagai bank terbesar kedua dari segi aset. Adapun bank berkomitmen untuk membangun ekosistem digital untuk mendukung kemudahan dan kecepatan transaksi. Per Desember 2019, BMRI mencatat nilai transaksi Mandiri Online naik 102 persen YoY menjadi Rp748,8 triliun.

Sementara itu jumlah transaksi per menit kanal digital pun telah jauh di atas kantor cabang. Anjungan tunai mandiri (ATM) serta mobile banking dan internet banking mencatat sebanyak 2.677 dan 2.376 transaksi per menit, sedangkan kantor cabang 323 transaksi per menit.

(*)