Berita Hari Ini : Tokopedia akan IPO di AS & RI, Strategi OJK Reformasi Asuransi

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin, 20 Januari 2020 :

Tokopedia

PT Tokopedia, salah satu marketplace e-commerce terbesar di Indonesia berencana mencatatkan saham perdana melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di bursa saham Amerika Serikat (AS) dan Indonesia.

Wacana itu mengemuka usai laporan Nikkei Asian Review, Kamis (1/1/2020) yang dikutip CNBC Indonesia, yang menyebutkan rencana strategis manajemen Tokopedia menjadi perusahaan publik. "Tokopedia akan go public dalam tiga tahun ke depan, dengan skema dual listing, di bursa saham AS dan di Indonesia," tulis laporan DealstreetAsia (19/1/2020).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan rintisan berstatus unicorn (valuasi di atas US$ 1 miliar atau sekitar Rp14 triliun) dan decacorn (valuasi di atas US$10 miliar atau Rp140 triliun) untuk bisa IPO di bursa saham domestik dan luar negeri.Caranya ialah dengan skema dual listing atau tercatat di dua bursa efek. Skema ini dinilai lebih realistis agar dana hasil IPO bisa diserap investor.

Direktur Utama BEI Inarno Djajadi, sebelumnya mengatakan bagi perusahaan berstatus decacorn, IPO memang cukup berat bila hanya mengandalkan investor domestik. Sehingga opsi dual listing bisa menjadi pilihan bagi perusahaan seperti GOJEK, Tokopedia dan Bukalapak.

"Mestinya sih kalau melihat dari pada listed untuk yang unicorn-unicorn memang kalau di Indonesia saja rasanya sophisticated investor mungkin masih belum. Jadi mau enggak mau ya untuk dilakukan ya dual listing. Jadi enggak di luar tapi di sini juga [listing]," kata Inarno.

Sebagai informasi Tokopedia menurut data The Global Unicorn Club sudah bervaluasi US$7 miliar atau setara Rp98 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan pihaknya akan melakukan reformasi di sektor industri jasa keuangan non bank, mulai asuransi, dana pensiun hingga lembaga pembiayaan. Seperti di sektor perbankan yang butuh waktu selama lima tahun, 2000 - 2005, reformasi kali ini pun diperkirakan akan berlangsung sama.

"Lembaga non bank ini sama sekali belum disentuh reformasi. Ke depan, semua lembaga keuangan non bank harus punya kebijakan risk management, risk appetite-nya harus jelas," kata Wimboh dilansir Detik Finance (19/1/2020).

Manajemen risiko, kata Wimboh, antara lain harus mengatur seputar pedoman operasi yang jelas, risiko apa saja yang mungkin terjadi, cara menghitungnya, siapa yang tanggung jawab, hingga instrumen mana yang boleh dan tidak, serta permodalan dan ekosistem keuangannya. "Itu harus dilaporkan kepada stakeholder (pemilik), otoritas dan masyarakat," ungkapnya.

Dengan kesiapan itu, OJK sebagai pemegang otoritas akan mendapatkan informasi yang akurat tentang berbagai laporan terkait potensi risiko. Juga bisa memberikan saran dan arahan yang jelas. Setelah semua pedoman itu dipenuhi, tahap berikutnya adalah membentuk Lembaga Penjaminan Polis.

Tapi bila terburu-buru tanpa mempersiapkan berbagai pembenahan terkait manajemen hingga permodalan dan ekosistem keuangannya, Wimboh khawatir penjaminan polisnya menjadi tidak efektif. "Jadi semua ini dibetulin dulu baru ini (lembaga penjaminan polis) di-on-kan," ujarnya.

Wimboh juga menyoroti soal pembenahan ekosistem di pasar modal agar transaksi tidak terlalu banyak dilakukan over the counter tapi semuanya di-settlement melalui CCP (central counterparty kliring). Begitu juga dengan market maker akan diarahkan agar lebih ramping dan lebih kuat sehingga bisa mendukung terjadinya transaksi di pasar dengan harga yang objektif.

"Sekarang ini terlalu banyak dan kecil-kecil. Kita sulit untuk meyakini price yang dibuat ini adalah sesuai dengan kaidah yang ada," ujarnya.

Wimboh juga menyentil kinerja sektor perbankan nasional yang telah direformasi pada 2000-2005. Sebab 20 tahun kemudian, kiprah perbankan nasional masih belum sebesar perbankan negara lain di kawasan Asean. "Lah kok sudah 20 tahun ini belum menjadi kaliber Liga Utama, ini ada apa?,"

Otomotif

 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil selama Januari-Desember 2019 mencapai 1.026.921 unit. Nilai itu anjlok 10,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2018 yang mencapai 1.151.413 unit.

Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan kegiatan politik menjadi faktor utama penyebab penurunan penjualan mobil tahun lalu. Pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada paruh pertama 2019 mengakibatkan penurunan penjualan pada 2019. Hal ini terlihat dari penurunan penjualan yang jauh lebih dalam pada periode tersebut.

“Orang ketika itu tentu tidak ada konsentrasi untuk beli mobil baru, buka usaha baru, dan lain-lain. Pada 6 bulan pertama, turunnya lebih hebat, bahkan sampai 14 persen,” katanya dikutip Bisnis.com (19/1/2020).

Jongkie menjelaskan penjualan mobil mulai membaik memasuki paruh kedua 2019. Kendati demikian tren positif kenaikan penjualan itu ternyata tidak dapat mengkatrol penjualan ke tingkat yang sama dengan 2018. Dia meyakini dengan ketiadaan tahun politik pada 2020, penjualan kendaraan dapat kembali mencatatkan pertumbuhan minimal 5 persen dari 2019.

Optmisme ini juga didukung oleh berbagai faktor lainnya, seperti tingkat suku bunga rendah dan stabilitas nilai tukar rupiah. “Penjualan otomotif itu kan 75 persen dibiayai oleh kredit, kalau suku bunga naik yang tadinya bisa beli kan jadi tidak bisa beli. Semoga juga rupiah tidak melemah sampai kita harus menyesuaikan harga, itu juga akan memengaruhi. Kalau semua ini terjaga, kami yakin penjualan naik minimal 5 persen, bahkan kalau bisa mencapai 1,1 juta unit,” katanya.

Kurs Rupiah

Rupiah diprediksi bisa menggeser baht sebagai mata uang paling terkuat di Asia pada 2020. Pada tahun lalu, Baht merupakan mata uang dengan kinerja terbaik. Menurut Bloomberg, pemenang tahun ini sudah kelihatan yakni rupiah.

Rupiah telah mencatatkan rally kenaikan dalam 7 pekan berturut-turut karena imbal hasil yang ditawarkan oleh obligasi pemerintah Indonesia menarik minat investor, serta Bank Indonesia menyatakan masih ada peluang kenaikan lanjutan.

Obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi rupiah mencatatkan imbal hasil 5-8 persen lebih menarik minat investor, dibandingkan suku bunga kedua negara. Investor akan mendapatkan imbal hasil lebih besar, jika rupiah terus naik. Kurs dolar AS terhadap rupiah tercatat terus melemah.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, kurs rupiah tercatat menguat lebih dari 2,1 persen sepanjang bulan ini jadi Rp13.648 per dolar AS pada 17 Januari 2020 dibandingkan Rp13.945 per 30 Desember 2019.

Jiwasraya

Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir, menargetkan pengembalian dana kepada nasabah Jiwasraya mulai dilakukan pada Februari hingga Maret 2020. Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan saat ini pihaknya sudah mempunyai jadwal penyelesaian masalah yang jelas, termasuk kapan dana tersebut dapat dikucurkan kepada nasabah.

Hal tersebut dilakukan supaya pihaknya tidak meleset dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, termasuk dukungan dari DPR secara politik melalui panitia kerja (panja)-nya. "Pak Erick sudah mengatakan, Februari-Maret sudah (dikembalikan) bertahap. Bukan semua, bertahap," kata Arya dilansir Kompas.com (19/1/2020).

"Diperkirakan Rp 2 triliun bisa didapat untuk tahap awal sehingga nasabah-nasabah kecil yang diprioritaskan bisa diberikan," lanjut dia.

Tahap berikutnya, pihaknya akan mencari investor untuk membentuk anak perusahaan Jiwasraya Putra agar mendapatkan dana pengembalian. Namun, untuk hal itu dibutuhkan regulasi sehingga ia berharap akan ada secepatnya bantuan regulator untuk membantu proses pembentukannya.

"Jadi bagi para nasabah, kami harapkan tetap percaya. Kami sudah lihat masalahnya dan sudah cari solusinya, semoga apa yang kami kerjakan mendorong cepat penyelesaian Jiwasraya," kata dia.

Terkait kasus Jiwasraya sendiri, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka. Kelima tersangka itu, yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyod dan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim. Selain itu, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, yaitu Heru Hidayat dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Syahmirwan.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memprediksi kerugian negara akibat dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lebih dari Rp13,7 triliun. "Jadi Rp 13,7 triliun hanya perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu," ungkap Burhanuddin.

Fintech

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini aturan penyaluran pinjaman 15 persen ke luar Jawa bakal meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Belum lama ini, OJK mewajibkan bagi industri peer-to-peer (P2P) lending untuk menyalurkan 15 persen dari total pinjamannya ke luar Jawa pada 2020.  

Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology OJK, Hendrikus Passagi mengatakan ketentuan ini bertujuan agar lebih meningkatkan daya jangkau pendanaan fintech lending.

“Selain itu, lebih memperkuat peran layanan pendanaan yang inklusif kepada para pelaku UMKM, petani, nelayan, pengrajin, dan para pelaku ekonomi kerakyatan lainnya di seluruh pelosok Tanah Air, secara khusus di luar pulau Jawa,” katanya dilansir Bisnis.com (19/1/2020).

Secara bertahap dan dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat memperbaiki keseimbangan distribusi pendanaan yang inklusif di Indonesia. Peningkatan sebaran pendanaan inklusif di luar pulau Jawa juga akan mendorong terbentuknya ekosistem pendanaan yang lengkap mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir.

Di dalam aturan yang sama, OJK juga mewajibkan P2P lending menyalurkan pembiayaan berjenis produktif sebesar 25 persen dari total disbursement.

(*)