Berita Hari Ini: OVO Bersiap Bisnis Pembelian SBN Ritel, OJK Dorong UKM ke Bursa

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis, 9 Januari 2020 :

OVO

PT Visionet Internasional sebagai pengelola uang elektronik OVO, mempersiapkan layanan terbaru di OVO Invest. Sebelumnya, OVO-Unicorn uang elektronik, telah menggandeng Ciptadana Asset Management (CAM) untuk menghadirkan produk reksadana.

President Director OVO, Karaniya Dharmasaputra menyatakan pihaknya tengah menyiapkan strategi untuk menggarap bisnis pembelian atau booking Surat Utang Negara (SBN) ritel.

"Invesment kita reksadana pasar uang. Tapi kita sedang menjajaki untuk membantu Kementerian Keuangan untuk pembelian SBN ritel. Jadi kita mau mulai itu juga," ujar Karaniya, Rabu (8/1).

Terkait itu, Karaniya mengatakan pihaknya akan mengajukan secara resmi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai tindak lanjut komunikasi informal yakni penyampaian secara lisan. Ia mengaku, Kementerian Keuangan menyambut baik rencana OVO.

"Prinsipnya kementerian keuangan mau supaya semakin banyak didistribusikan dengan online karena online memiliki kekuatan untuk jangkau hingga segmen ritel," kata Karaniya.

Selain itu, Karaniya melanjutkan, dalam menggarap bisnis barunya OVO menggandeng Bareksa lantaran sudah terdaftar sebagai mitra distribusi.

"Pihak Kemenkeu bilang OVO bisa mendaftar sebagai lembaga persepsi yang bisa menerima pembayaran kan Tokopedia sudah selain bank. Sambil itu jalan, kan ekosistem OVO besar, ini yang ingin kita jalankan untuk dorong lebih jauh lagi," lanjut Karaniya.

OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) agar bisa mengakses pasar modal. Deputi Komisioner Bidang Pasar Modal OJK, Justini Septiana mengatakan saat ini pihaknya tengah merancang peraturan lanjutan yang bisa merelaksasi perusahaan beraset kecil dan menengah yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satunya, soal kewajiban pelaporan jatuh tempo berkala maupun insidentil.

"Kita sedang dalam proses berusaha secepat mungkin membuat aturan sendiri bagi UKM sehingga persyaratan lebih ringan dibandingkan emiten besar yang sudah profesional," kata Justini di BEI, Rabu (8/1).

Sebenarnya saat ini OJK memiliki dua beleid yang mengatur soal pengembangan UKM agar bisa mengakses pasar modal. Dua beleid tersebut yaitu POJK 53/2017 tentang pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal serta, POJK 54/2017 soal bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal.

Nah untuk mendukung aturan tersebut, akhirnya BEI mengeluarkan fasilitas papan akselerasi dengan beberapa ketentuan. Peraturan pertama berisi soal persyaratan apabila perusahaan ingin menjadi perusahaan terbuka dan peraturan kedua, berisi soal mekanisme perdagangan di papan akselerasi yang salah satunya mekanisme soal auto reject.

Aturan tersebut masih dirasa kurang. "Yang sekarang kita fasilitasi baru pintu masuknya, tetapi kewajiban masih setara dengan perusahaan besar dan ini rasanya tidak adil," kataJustini.  

Sementara itu Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna juga mengatakan bursa akan terus membuka pintu lebar bagi UKM mengakses pasar modal.

SUN Global

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sukses menjual obligasi denominasi asing setara Rp43,22 triliun yang terdiri dari US$2 miliar dan 1 miliar euro. Penerbitan itu dilakukan dengan tingkat kupon dan tingkat imbal hasil (yield) terendah sepanjang masa, di tengah sentimen positif pasar dari perundingan dagang fase pertama Amerika Serikat (AS)-China yang sudah disepakati akan ditandatangani pada 15 Januari.

Keterangan tertulis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR) pada Rabu (8/1), menyebutkan pemerintah berhasil menerbitkan dua seri denominasi dolar AS, masing-masing seri RI-0230 dan RI-0250, yang bertenor 10 tahun dan 30 tahun.

Disebutkan, masing-masing seri diterbitkan senilai US$1,2 miliar dan US$800 juta. Kupon untuk seri RI-0230 dan RI-0250, ditetapkan masing-masing 2,85 persen dan 3,5 persen dengan tingkat imbal hasil (yield) 2,88 persen dan 3,55 persen.

Sementara itu seri dalam mata uang euro, diterbitkan melalui seri RIEUR-0227 yang bertenor 7 tahun dengan kupon 0,9 persen dan yield 0,953 persen.

Ketiga seri SUN mata uang asing itu akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Dalam penerbitannya, joint bookrunners terdiri dari Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mandiri Securities, dan Societe Generale. Perusahaan keuangan lain yang turut terlibat sebagai co-manager, adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).

Penerbitan SUN Global tersebut dipercaya dapat menjadi katalis positif dalam jangka pendek, bersama dengan hasil lelang kemarin (7/1) yang mampu menarik minat investor sebesar Rp 81,54 triliun dan berhasil menerbitkan Rp20 triliun.

Bappebti

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali memblokir situs Binomo, bersama dengan 53 situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Binomo sempat menarik perhatian masyarakat karena menjanjikan potensi keuntungan menggiurkan dari bermain forex (foreign exchange). Entitas ini tidak dapat persetujuan Bappebti sehingga dua situs Binomo sebelumnya yaitu https://binomo.net dan https://binomo.com diblokir.

Tapi meski sudah diblokir, Binomo kembali muncul dengan alamat situs lain. Dari pengamatan dan pemantauan Bappebti, situs web Binomo muncul kembali dengan alamat https://www.binomo.org dan https://www.binomo.binaryoptionindo.com. Makanya, pada November 2019, Bappebti bekerja sama dengan Kemenkominfo kembali memblokir situs web Binomo tersebut.

"Bappebti secara rutin melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap entitas ilegal yang melakukan penawaran kontrak berjangka tanpa memiliki izin dari Bappebti," kata Kepala Bappebti Tjahya Widayanti, dalam keterangan pers, Rabu (8/1).

Tjahya mengatakan pemblokiran dilakukan untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal. Menurutnya, langkah tersebut juga diambil untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perdagangan berjangka.

CNBC Indonesia menyebutkan, total domain yang telah diblokir Bappebti sepanjang 2019, sebanyak 253 domain. Tjahya menjelaskan penawaran investasi ilegal biasanya ditujukan kepada masyarakat awam atau investor pemula.

"Masyarakat agar berhati-hati dengan penawaran investasi dengan menjanjikan keuntungan di luar kewajaran dalam waktu singkat tanpa menjelaskan risiko kerugian yang juga besar," kata Tjahya mengimbau.

(AM)