Berita Hari Ini : Satgas Panggil SSInvestindo, Bank BUMN Terseret Jiwasraya

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat, 20 Desember 2019 :

Investasi Bodong

Satgas Waspada Investasi telah memanggil pengurus Sinergi Stern Investindo (SSInvestindo) LLC yang belakangan ramai diberitakan tengah melakukan penawaran bisnis dan investasi di Indonesia. Pemanggilan pengurus Sinergi Stern Investindo LLC dilakukan mengingat Satgas banyak menerima informasi masyarakat mengenai bisnis yang sedang dikembangkan Hartadinata Harianto pendiri dan pemilik SSInvestindo, peusahaan yang berbasis di New York Amerika Serikat.

Hadir dalam pemanggilan itu pengurus SSInvestindo Ismail yang menjelaskan beberapa hal, antara lain  SSInvestindo berdomisili di New York, dan berencana melakukan bisnis di Indonesia. Pada September 2019 mereka telah melaunching Syariah Indonesia LLC di salah satu pesantren Surabaya, namun belum ada kegiatan di Indonesia.

Bisnis perusahaan ini adalah di bidang properti terutama mengambilalih proyek-proyek apartemen dan properti yang mangkrak. Saat ini SSInvestindo membuka kantor perwakilan di Jakarta.

SSInvestindo belum melakukan kegiatan penarikan dana masyarakat.  Satgas telah menyampaikan saran agar mereka mengurus izin ke BKPM dan ke berbagai instansi lain sesuai kegiatan usaha yang akan dijalankan di Indonesia.

Jiwasraya

Tak cuma nasabah, perbankan juga terseret sengkarut kasus Asuransi Jiwasraya. Dalam salah satu dokumen surat menyurat manajemen Jiwasraya ke beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan yang diterima KONTAN terungkap ada tiga bank pelat merah yang menyalurkan pinjaman ke Jiwasraya.

Ketiga bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BNI dan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan nilai yang beragam. Berdasarkan dokumen surat menyurat yang KONTAN terima, pada 6 September 2018, Rini Soemarno yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri BUMN menyetujui transaksi repo Jiwasraya atas aset investasi berupa surat berharga pemerintah dan korporasi dengan indikatif proceed sekitar Rp1,38 triliun (repo BRI) dan Rp379 miliar (repo BTN).

Pada tanggal yang sama, Rini juga menyetujui penarikan fasilitas kredit BNI beragun aset Jiwasraya berupa surat berharga pemerintah dan korporasi senilai Rp242,3 miliar. Direktur Bisnis Korporasi BNI, Putrama Wahju Setyawan, menyatakan saat ini total fasilitas kredit kepada Jiwasraya di BNI sudah menurun. Dalam catatannya, posisi terakhir hanya tersisa Rp130 miliar dari total Rp242,3 miliar. Dana tersebut sebelumnya dipakai untuk membantu likuiditas Jiwasraya. "Sejauh ini kewajiban dapat dipenuhi tepat waktu," ujar Putrama.

Industri Perbankan

BI, OJK dan LPS sepakat untuk mengintegrasikan pelaporan dari sektor perbankan melalui mekanisme satu portal yang disebut Pelaporan.id, terhitung mulai 31 Desember 2019. Integrasi ini dibangun untuk meminimalisir informasi yang redundan dan inkonsisten serta meningkatkan efisiensi dalam operasional bank mengingat selama ini perbankan menyampaikan pelaporan kepada tiga otoritas tersebut melalui beberapa aplikasi terpisah.

Disamping itu, integrasi pelaporan ini juga bertujuan untuk menciptakan satu data perbankan guna mewujudkan sarana pertukaran dan akses data perbankan yang dibutuhkan setiap saat oleh masing-masing otoritas, serta meningkatkan kualitas data pelaporan.

Dalam satu dekade terakhir, terdapat peningkatkan kebutuhan otoritas di sektor keuangan untuk memperoleh data granular (detail) secara cepat dan komprehensif untuk pengambilan keputusan ataupun perumusan kebijakan. Hal inilah yang menjadi faktor utama yang mendorong BI, OJK dan LPS berkolaborasi membangun integrasi pelaporan bank yang disertai dengan mekanisme pertukaran informasi secara terintegrasi.

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah dalam Peluncuran Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan.

Bunga Acuan

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Desember 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5 persen, suku bunga Deposit Facility 4,25 persen, dan suku bunga Lending Facility 5,75 persen.

Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat.

Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas, khususnya di pergantian tahun, dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang masih di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Respons bauran kebijakan tersebut dapat menjaga stabilitas perekonomian dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam memitigasi risiko global.

Ke depan, Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta turut mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.

Koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing (PMA).

Penerimaan Negara

Penerimaan negara yang seret membuat defisit keseimbangan primer dan defisit anggaran membengkak dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Ini perlu menjadi perhatian lantaran keseimbangan primer menjadi tolok ukur keberlanjutan fiskal. Negara yang mampu mengelola keseimbangan primer dinilai memiliki kemampuan membayar utang lebih baik.

Begitu pula sebaliknya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat defisit keseimbangan primer akhir November 2019 mencapai Rp101,31 triliun atau melejit 503,79 persen dari target. Sementara defisit mencapai Rp368,9 triliun atau 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebagai gambaran, total pendapatan negara mencapai Rp1.677,1 triliun, tumbuh 0,9 persen year on year (yoy). Nilai ini baru memenuhi 77,5 persen dari target. Sementara realisasi belanja negara Rp2.046 triliun meningkat 5,3 persen yoy atau memenuhi 83,1 persen dari target tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, realisasi defisit anggaran hingga 13 Desember lalu membaik menjadi 2,21 persen.

"Di dua minggu pertama Desember ada perbaikan penerimaan, terutama dari sektor riil sehingga defisit diharapkan mendekat ke arah target 2,2 persen bukan ke arah 2,3 persen," kata dia dikutip Kontan.

(AM)