Berita Hari Ini : DPR Tolak Penaikkan Iuran BPJS Kelas III, Lelang Sukuk Rp7 T

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 3 September 2019 :

BPJS Kesehatan

Peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersiaplah merogoh kocek lebih dalam. Mulai 1 Januari 2020, tarif BPJS Kesehatan naik. Lewat rapat kerja antara Komisi IX dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah, parlemen memberikan lampu hijau ke pemerintah untuk menaikkan tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mulai tahun depan.

Cara ini menjadi solusi paling instan untuk mengatasi defisit dana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, dalam waktu 4 bulan ke depan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kenaikan tarif ke masyarakat. Namun, kepastian tarif baru BPJS Kesehatan menunggu keluarnya Peraturan Presiden.

Seperti dikutip Kontan, mengacu usulan Kementerian Keuangan (Kemkeu), tarif JKN peserta mandiri kelas II dari Rp51.000 akan naik menjadi Rp110.000 per bulan per orang. Sementara, untuk kelas I dari Rp80.000 jadi Rp160.000 per bulan. Meski secara umum setuju tarif naik, DPR menolak opsi kenaikan tarif iuran untuk peserta mandiri kelas III.

Pemerintah harus segera membenahi data peserta mandiri. Maklum selama ini banyak peserta mandiri yang menunggak pembayaran. Sementara dari sisi klaim nilai kenaikannya paling besar ketimbang kelompok peserta lainnya.

"Kalau PBI kami serahkan ke pemerintah. Tapi, peserta mandiri dinaikkan akan terjadi persoalan," kata Anggota Komisi XI DPR Soepriyatno.

Lelang Sukuk

Pemerintah bakal melelang enam seri sukuk dengan satu seri baru dengan target total Rp7 triliun pada Selasa (3/9/2019). Tertuang di laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yang dikutip Bisnis Indonesia, keenam seri yang akan dilelang menawarkan imbalan beragam mulai dari diskonto hingga 8,625 persen.

Perinciannya, pemerintah melelang seri SPN-S04032020 dengan imbalan diskonto dan jatuh tempo pada 4 Maret 2020. Pada seri baru ini, alokasi pembelian non-kompetitif sebesar 50 persen dari jumlah yang dimenangkan.

Lima seri lainnya merupakan seri PBS yakni pertama, PBS014 yang menawarkan imbalan 6,5 persen dan jatuh tempo pada 15 Mei 2021. Kedua, seri PBS019 yang menawarkan imbalan 8,25 persen dan jatuh tempo pada 15 September 2023. Ketiga, seri PBS021 yang menawarkan imbalan 8,5 persen dan jatuh tempo pada 15 April 2026.

Keempat, seri PBS022 yang menawarkan imbalan 8,625 persen dan jatuh tempo pada 15 April 2034.  Kelima, seri PBS015 dengan imbalan 8 persen dan jatuh tempo pada 15 Juli 2047. Kelima seri PBS ini memiliki alokasi pembelian non-kompetitif sebesar 30 persen dari jumlah yang dimenangkan.

Jiwasraya

Berbagai usaha dilakukan PT Asuransi Jiwasraya untuk memperbaiki likuiditas perusahaan. Salah satunya, dengan meluncurkan produk baru yang melibatkan perusahaan reasuransi atau dikenal Financial Reinsurance (FinRe).

Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengaku penerbitan produk tersebut masih menunggu izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sambil memperhitungkan potensi bisnis ke depan. Melalui skema FinRe, beginilah bentuk produk yang akan diluncurkan Jiwaraya.

“Bentuk produknya lebih ke asuransi unitlink, proteksi dan inhealth,” kata Hexana dikutip Kontan.

Menurut Hexana, skema FinRe membantu Jiwasraya mentransfer risiko atau portofolio yang diasuransikan dengan perusahaan reasuransi. Dari kerja sama ini, Jiwasraya akan melibatkan perusahaan reasuransi internasional.

Sebelumnya, Hexana berharap produk ini bisa secara resmi berjalan pada Oktober 2019. Secara umum, skema FinRe membantu perusahaan asuransi untuk mengalihkan liabilitas atau hutang ke reasuransi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

Jajaran pengurus perseroan mengalami perombakan besar-besaran. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mengangkat Sunarso sebagai direktur utama perseroan dari posisi semula sebagai wakil direktur utama.

Sunarso diangkat jadi dirut hanya berselang delapan bulan setelah dia kembali ke BRI setelah sempat berlabuh di Pegadaian. Dia menggantikan Suprajarto yang dicopot dari jabatannya sebagai dirut BRI pekan lalu.

Suprajarto sebelumnya diangkat menjadi dirut BTN, namun dia menolak dan memilih mengundurkan diri. Sunarso menjabat sebagai Wadirut BRI sejak 2015. Namun, pada Oktober 2017 lalu, dia dicopot dari jabatannya dan kemudian diangkat menjadi dirut Pegadaian.

Sejak saat itu, jabatan wadirut di BRI dihapus. Namun, Sunarso hanya bertahan setahun di Pegadaian karena pada 3 Januari 2019 dia dipanggil untuk kembali menduduki jabat wadirut BRI yang sempat dihapus.

Selain mengangkat Sunarso jadi Dirut, RUPSLB juga juga memberhentikan dengan hormat R. Sophia Alizsa sebagai direktur human capital, Mohammad Irfan sebagai direktur manajemen risiko, dan Osbal Saragi R selaku direktur jaringan dan layanan serta direktur hubungan kelembagaan Sis Apik Wijayanto.

MTN

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), selama Juli 2019 realisasi penerbitan MTN hanya menyentuh Rp7,26 triliun dari total Rp79,97 triliun. Adapun, pada 2018 realisasi penerbitan MTN menembus Rp23,5 triliun dan Rp16,2 triliun pada Juni 2018.

Artinya, meskipun telah melewati paruh pertama 2019, jumlah penerbitan MTN di tahun ini bahkan baru menyentuh 30 persen dari realisasi sepanjang 2018. Padahal, pada semester I 2018, realisasi penerbitan MTN telah menyentuh lebih dari separuh total realisasi penerbitan.

Head of Sales & Distribution Ashmore Asset Management Indonesia, Steven Satya Yudha mengatakan pengubahan sumber pendanaan bagi perusahaan pembiayaan merupakan langkah yang wajar. Alasannya, pemenuhan syarat tersebut dianggap tak mudah bagi beberapa perusahaan meskipun hal itu diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan kepada investor.

Ia menyebut perusahaan pembiayaan mulai melirik sumber pendanaan seperti yang berasal dari luar negeri atau offshore karena peluang mendapatkan bunga yang lebih rendah.

“Saya pikir wajar mengingat POJK No.35/2018 yang mewajibkan pelaporan rencana penerbitan MTN ke OJK dan wajib investment grade. Hal ini tidak mudah bagi beberapa perusahaan,” ujarnya dikutip Bisnis Indonesia.

(AM)