Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonimi, pasar modal, dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 02 Juli 2019 :

Obligasi Korporasi

Pada sisa tahun ini dinilai menjadi momentum yang tepat bagi korporasi untuk menerbitkan obligasi seiring tren penurunan yield obligasi pemerintah. Pengamat pasar modal Anil Kumar mengatakan, yield obligasi pemerintah menunjukkan tren menurun.

"Dengan begitu, pinjaman melalui penerbitan obligasi akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pinjaman bank," ujarnya seperti dikutip Bisnis.com (1/7).

Potensi penerbitan obligasi korporasi diperkirakan bakal ramai dalam 12 bulan ke depan. “Momentumnya pas. Sebab, imbal hasil obligasi pemerintah turun banyak sejak awal tahun. Sehingga menjadi lebih murah untuk korporasi menerbitkan obligasi,” katanya.

Anil memperkirakan akan ada pergeseran porsi antara obligasi dengan pinjaman bank dalam neraca. Porsi obligasi akan meningkat karena lebih efisien dibandingkan dengan pinjaman bank. Meski demikian, korporasi tetap memperhatikan rating obligasi agar diminati investor. Di samping itu, tingkat yield obligasi yang ditawarkan juga menarik.

“Obligasi yang memiliki rating bagus minimal double A, peminatnya akan selalu ada asalkan imbal hasil yang ditawarkan juga bagus,” imbuhnya.

Bank Swasta Asing Ramai Rilis Obligasi

Memasuki semester II 2019, bank swasta asing mulai ramai-ramai rilis obligasi. Seperti dikutip Kontan (1/7), PT Bank QNB Indonesia akan meluncurkan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia dengan target bisa menghimpun dana hingga Rp1 triliun. Sedangkan tahap pertama obligasi ini akan ditawarkan dengan pokok Rp100 miliar, sejak Senin hingga Selasa hari ini.

Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019 menawarkan kupon 9,5 persen per tahun dengan tenor 3 tahun, atau jatuh tempo pada 5 Juli 2022. Perseroan akan membayarkan bunga obligasi setiap triwulan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 5 Oktober 2019.

Kemudian PT Bank UOB Indonesia yang menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia dengan target penghimpunan dana Rp2 triliun. Pada tahap pertama obligasi ini yang juga ditawarkan pada Senin dan Selasa ini ditawarkan dengan pokok Rp100 miliar.

Obligasi ini memiliki kupon 9,85 persen per tahun dengan tenor 7 tahun, atau akan jatuh tempo pada 5 Juli 2026. Obligasi ini juga akan dibayarkan setiap triwulanan, dan pembayaran pertama akan dilakukan pada 5 Oktober 2019.

PT Visionet Internasional (OVO)

Fintech pembayaran, PT Visionet Internasional atau OVO terus memperluas jangkauan layanan isi ulang atau to up saldo. OVO memperluas layanan top up di 23 mitra bank dan nonbank yang terhimpun dalam jaringan PT Rintis Sejahtera sebagai pengelola Jaringan PRIMA.

"Hingga saat ini untuk top up OVO, top up dari bank menempati urutan pertama atau menyumbang 60 persen. Disusul top up melalui Grab driver atau menyumbang lebih dari 20 persen," ujar Director of Enterprise Payments OVO, Harianto Gunawan, dikutip Kontan.co.id (1/7).

Pengguna OVO dapat melakukan top up lewat perbankan, merchant ritel seperti Alfamart, Maxx Coffee, Hypermart, Matahari Department Store, Books & Beyond. Selain itu, pengguna juga bisa top up lewat pengemudi Grab Indonesia.

Pengguna biasa top up saldo hingga Rp2 juta. Sedangkan pengguna yang sudah melengkapi prinsip pengenalan nasabah (know your customer/KYC) bisa isi ulang hingga Rp 10 juta. Sepanjang 2018 terdapat lebih 1 miliar kali transaksi. Kini OVO sudah tersedia di 115 juta perangkat. OVO juga sudah hadir di 319 kota dan tersedia di lebih 500.000 gerai.

Harga Tiket Pesawat

Pemerintah melalui Kementerian Bidang Perekonomian memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat jenis LCC (low cost carier). Tiket yang akan turun untuk penerbangan domestik dengan jadwal tertentu. Sebagai tambahan, tiket murah tersebut ternyata hanya tersedia di luar jam sibuk atau 'low hours'.

"Terkait pilihan hari dan jam, yang penting bagi kita, pemerintah tetap menyediakan penerbangan murah. Istilahnya di low hours (di luar jam sibuk)," kata sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono di Jakarta, usai rapat koordinasi (rakor) mengenai penurunan tarif tiket maskapai penerbangan low cost carrier (LCC), dikutip CNBC Indonesia (1/7).

Untuk informasi tiket yang turun adalah untuk LCC domestik di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan penurunan mencapai 50 persen. Penerbangan dengan potongan harga tiket 50 persen akan berlaku pada waktu-waktu dan rute-rute tertentu. "Hari dan jam ini kami pilih dengan pertimbangan low hours, waktu-waktu yang sepi," tururnya.

Untuk rutenya, kata Susiwijono, seluruh pihak terkait masih akan melakukan pembahasan dan baru akan diumumkan pada Kamis mendatang berbarengan dengan pengumuman resmi. Biaya penerbangan murah ini akan ditanggung bersama oleh maskapai, pengelola bandara, penyedia bahan bakar, dan airnav sebagai pengatur lalu lintas udara.

Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI

Komisi XI DPR RI kemarin telah selesai melakukan fit and proper test kepada calon deputi gubernur senior (DGS) Bank Indonesia, Destry Damayanti. Uji kepatutan dan kelayakan ini berlangsung sekitar 4 jam yang dimulai pukul 14.30 WIB hingga 18.30 WIB.

Selama 4 jam, Destry dicecar berbagai pertanyaan yang menyangkut dengan stabilisasi pasar keuangan. Pertanyaan yang ditujukan kepada Destry mencapai 20 pertanyaan. "Banyak sekali ini pertanyaan untuk bu Destry. Ada 18 dari para anggota dan 2 dari meja pimpinan," ujar pimpinan rapat dari Fraksi Gerindra, Supriyatno, dikutip CNBC Indonesia (1/7).

Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah mengenai redenominasi atau penyederhanaan nilai rupiah dari Rp1.000 jadi Rp1. Hingga soal cadangan devisa dan apa yang dilakukan oleh Destry jika terpilih sebagai DGS.

Destry yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan jika terpilih menjadi pejabat BI. Setidaknya ada lima fokus Destry mulai dari bauran kebijakan hingga mengembangkan sistem pembayaran yang aman.

"Tanpa mengabaikan area lainnya, saya akan memfokuskan 5 area strategis yang akan saya kembangkan dalam lima tahun mendatang," ujar Destry.

Revisi POJK Dana Pensiun

Otoritas Jasa Keuangan meminta tanggapan publik terkait draf revisi Peraturan OJK No.5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun. OJK mengunggah draf revisi POJK tersebut dan memberikan waktu untuk tanggapan publik hingga 31 Juli.

Dalam bagian penjelasan draf tersebut disebutkan alasan penyesuaian regulasi itu. POJK No. 5/POJK.05/2017 dinilai menjadi salah satu dasar hukum bagi dana pensiun untuk memberikan manfaat pensiun, termasuk mengelola manfaat lain. Namun, regulasi itu dinilai perlu disesuaikan dengan menimbang beberapa faktor.

“Untuk mengimbangi manfaat yang terus berkembang pada sistem ketenagakerjaan dan mempertimbangkan kondisi dana pensiun pascahadirnya program jaminan hari tua dan pogram jaminan pensiun yang bersifat wajib, dilakukan perubahan terhadap POJK dimaksud,” demikian tertulis pada bagian penjelasan, dikutip Bisnis.com (1/7).

Draf revisi itu antara lain mengubah ketentuan adanya kemungkinan bagi peserta untuk menerima manfaat pensiun pertama secara sekaligus apabila dimuat dalam peraturan dana pensiun atau PDP dan menambah ketentuan mengenai manfaat lain.

(*)