Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal, dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis, 16 Mei 2019 :

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memberi sanksi pencabutan izin usaha pada perusahaan asuransi umum. Kali ini, wasit industri keuangan tersebut mencabut izin usaha dari PT Asuransi Himalaya Pelindung alias Himalaya Insurance.

Dalam pengumuman yang dipublikasikan Rabu (15/5), Deputi Komisioner Pengawas IKNB I OJK Anggar Nuraini menyebut pihaknya telah mencabut izin usaha Himalaya Insurance sejak 30 April 2019 lalu.

Sebelumnya, Himalaya dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) oleh OJK. Namun karena tak bisa memenuhi ketentuan dalam sanksi PKU, akhirnya OJK mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Adapun sejumlah pelanggaran yang dilakukan di antaranya adalah jumlah anggota komisaris independen dan jumlah anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi ketentuan. Kemudian perseroan juga tak mampu memenuhi ketentuan rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, dan jumlah ekuitas minimum.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Suprajarto menyatakan perseroan akan menyuntik dana Rp300 miliar kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya), pengelola platform pembayaran digital LinkAja.

“Sampai saat ini porsi kami masih sama, sekitar 19 persen, senilai Rp 300 miliar,” katanya usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Rabu (15/5) dikutip Kontan.

BRi, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) akan menyetor dana Rp300 miliar kepada Finarya. Hitungan ini lantaran Direktur Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya menyatakan bahwa Finarya menargetkan penghimpunan dana Rp1,5 triliun dari para pemegang sahamnya.

Kementerian Keuangan

Pemerintah menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dengan cara private placement pada Rabu (15/5). SBSN yang diterbitkan kali ini merupakan seri PBS-023 dengan status dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Berdasarkan keterangan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, nilai penerbitan seri PBS-023 melalui private placement ini Rp3 triliun.

Saat ini, seri tersebut memiliki imbal hasil atau yield 8,15 persen. Sedangkan tingkat imbalan bersifat tetap yang diberikan tiap tahun sebesar 8,125 persen. Pembayaran imbalan pertama dilaksanakan pada 15 November 2019 mendatang. Sedangkan pembayaran imbalan seterusnya akan dilakukan setiap tanggal 15 Mei dan 15 November.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Hingga 13 Mei 2019, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan surat utang yang Pefindo memberi peringkat mencapai Rp29,22 triliun. Sementara, berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di periode yang sama jumlah penerbitan surat utang nasional mencapai Rp36,41 triliun.

Dari jumlah tesebut, jenis surat utang yang paling banyak para emiten luncurkan adalah obligasi dengan jumlah Rp26,57 triliun secara nasional dan Rp20,63 triliun yang Pefindo beri peringkat. Sementara, jumlah penerbitan medium term notes (MTN) secara nasional Rp5,1 triliun dan Rp4,6 triliun yang Pefindo beri rating.

PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB)

Innoven Capital, perusahaan modal ventura asal Singapura mendapat suntikan modal US$200 juta dari Temasek Holdings dan United Overseas Bank (UOB). Innoven Capital merupakan induk dari Akulaku, perusahaan teknologi finansial (financial technology) yang beberapa waktu lalu membeli saham PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB).

Baik Temasek maupun UOB, masing-masing menyuntikkan modal sebesar US$100 juta bagi Innoven. Tambahan modal ini menurut Chin Chao Chief Executive Officer (CEO) Innoven Capital Singapura dan Asia Tenggara, memungkinkan Innoven dapat terus berkolaborasi dengan ventura capital, korporasi dan pengusaha terbaik di Asia.

(AM)